![[Kabar] Larangan Pemakaian Nikab di Kyrgyzstan, Aktivis: Memenuhi Kewajiban kepada Rusia](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/06/photo_2022-06-22_06-51-03.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Presiden Kyrgyzstan Sadyr Japarov telah menyetujui perubahan legislatif di bidang keagamaan yang membatasi penggunaan nikab (pakaian muslim yang hampir menutupi seluruh wajah). Pada 21 Januari lalu, situs web resmi pemimpin Kyrgyzstan melaporkan bahwa Japarov menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan pakaian di tempat umum yang “tidak memungkinkan mengidentifikasi seseorang”.
Selain itu, amandemen tersebut mencakup larangan untuk mengubah keyakinan para pengikut agama lain, individu yang netral secara agama, dan ateis ke agamanya sendiri, serta melakukan ritual keagamaan di panti jompo, penjara, unit militer, dan lembaga lainnya. Distribusi literatur keagamaan dan materi lainnya di lembaga pendidikan, tempat umum, dan selama kunjungan dari rumah ke rumah juga dilarang.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan denda sebesar 20.000 som (sekitar 220 euro). Parlemen Kyrgyzstan, Jogorku Kenesh, mendukung RUU tersebut pada akhir Desember 2024. Segera setelah undang-undang tersebut disahkan, polisi mulai melakukan penggerebekan di tempat-tempat umum untuk mengidentifikasi perempuan yang mengenakan nikab.
Memenuhi Kewajiban
Aktivis dakwah Muhammad Mansour menilai, Presiden Sadyr Japarov memenuhi kewajibannya kepada Rusia, yang dijanjikannya kepada pengawasnya, Wakil Kepala Staf Kantor Eksekutif Presiden Rusia Dmitry Kozak, ketika terakhir tiba di Bishkek, Kyrgyzstan, selama puncak revolusi lainnya pada tahun 2020.
“Ini karena di Rusia, diskusi tentang penerapan undang-undang yang melarang pemakaian nikab di tempat umum telah berlangsung sejak tahun lalu, dan Muftiat Dagestan (otoritas keagamaan di Rusia) bahkan mengeluarkan fatwa yang menyatakan pemakaiannya tidak diperbolehkan,” ungkapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Kamis (10-4-2025).
Selain itu, ujarnya, penyembunyian pakaian keagamaan seperti niqab dan burqa telah dilarang di sejumlah negara Eropa, seperti Swiss, Prancis, Denmark, dan Belanda.
Lebih lanjut, kata Mansour, Japarov dan sekutunya yang setia, Kamchybek Tashiev yang diangkatnya sebagai kepala Komite Negara untuk Keamanan Nasional (GKNB), mulai melaksanakan rencana untuk “memulihkan ketertiban” di negara itu seperti yang dibayangkan Rusia.
“Ini berarti mendirikan kediktatoran di negara itu, menyingkirkan semua kekuatan politik pro-Barat, memberantas oposisi, menutup outlet media yang tidak berada di bawah kendali pemerintah, dan meluncurkan tindakan keras terhadap gerakan-gerakan Islam sambil memberlakukan pembatasan terhadap Islam,” ulasnya.
Ia menyesalkan, Japarov sejauh ini berhasil melaksanakan rencananya di tengah kebungkaman total rakyat. “Untuk mencapainya, Japarov mengatur perang kecil dengan Tajikistan atas wilayah yang disengketakan di dekat perbatasan Kyrgyzstan-Tajik. Dengan melakukan itu, ia memobilisasi masyarakat dengan membangkitkan sentimen patriotik, dan begitu semangat publik mencapai tingkat yang diinginkan, ia menyatakan setiap pembangkang sebagai pengkhianat,” bebernya.
Dengan demikian, paparnya, Kyrgyzstanyang dahulunya merupakan tempat berlindung yang relatif aman bagi umat Islam, secara bertahap berubah menjadi Uzbekistan kedua, yang menerapkan kebijakan represif sejak 1990-an. [MNews/RA]
