Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya. Sekretaris Kabinet dalam situsnya menjabarkan terdapat tujuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait hal ini.
Pertama, THR bagi para pekerja swasta, BUMN, dan BUMD diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Kedua, pemberian BHR (Bonus Hari Raya) kepada pengemudi dan kurir daring. Ketiga, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Keempat, penurunan harga tiket pesawat 13—14%. Kelima, penurunan tarif jalan tol sebesar 20%. Keenam, penurunan harga tiket kereta api sebesar 25%. Ketujuh, program mudik gratis dari beberapa kementerian/lembaga, dan lain-lain.
Kebijakan Penuh Persoalan
Namun, pada tataran implementasinya, ketujuh kebijakan tersebut penuh dengan persoalan. Seperti masih banyaknya pegawai swasta dan pengemudi/kurir daring yang belum menerima THR dan BHR hingga menjelang hari raya. Pegawai Sritex, misalnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa bekas buruh PT Sritex tidak mendapatkan tunjangan hari raya hingga menjelang hari raya.
Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan adanya fenomena PHK mendekati Hari Raya Idulfitri demi menghindari kewajiban pembayaran THR. Pernyataan ini dibantah oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebab PHK awal tahun ini terjadi karena banyak faktor. Namun, kenyataan bahwa THR merupakan beban bagi perusahaan benar-benar dirasakan oleh para pengusaha.
Artinya, kebijakan THR dianggap kontraproduktif terhadap stabilitas perusahaan sehingga akan menaikkan potensi PHK. Akhirnya, kebijakan THR malah menzalimi semua pihak, yakni bagi rakyat yang tidak mendapatkan THR karena pengawasan yang buruk dari pemerintah, juga perusahaan yang produksinya bertambah beban demi memenuhi kebutuhan pegawainya dalam merayakan Hari Raya.
Begitu pun kebijakan tiket pesawat murah. Menurut pengamat penerbangan Gerry Soejatman, kebijakan ini merupakan penindasan terhadap industri penerbangan dan melanggar prinsip dasar ekonomi supply and demand. Apalagi program mudik gratis. Sebagai dampak dari efisiensi anggaran, kuota penerima tiket mudik gratis tahun ini jauh lebih kecil daripada tahun lalu. Sedangkan jumlah pemudik dari tahun ke tahun selalu bertambah sebagai akibat urbanisasi yang makin masif.
Kapitalisme Gagal Menyejahterakan Rakyat
Berulangnya persoalan THR setiap tahun bisa dikembalikan pembahasannya pada paradigma ekonomi kapitalisme yang menjadikan negara tidak berfungsi sebagai pengatur urusan warganya. Mulai dari urusan mudik hingga kesejahteraan rakyat diserahkan pada swasta. Walhasil, polemik akan terus ada karena swasta bukanlah lembaga sosial, melainkan lembaga profit yang fokus pada keuntungan perusahaan, bukan kesejahteraan pegawainya.
Buktinya, kebijakan THR yang diharapkan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan rakyat pada Hari Raya malah berujung pada peningkatan potensi PHK. Bagi perusahaan, mengeluarkan karyawan untuk menghindari pembayaran THR sangatlah logis dan mudah. Walhasil tuntutan karyawan dalam hal THR hanya akan menambah potensi PHK.
Di sisi lain, pihak pemberi kerja tersudutkan karena dipaksa untuk bisa menyejahterakan pegawainya dengan segala macam kebijakan, salah satunya adalah kewajiban membayar THR. Para pengusaha sudah diminta untuk membayar pajak yang besar kepada negara, masih juga diminta untuk menyejahterakan rakyat. Inilah yang akan memperburuk atmosfer dunia usaha. Hanya perusahaan yang memiliki modal besar yang mampu bertahan, seperti perusahaan multinasional.
THR akan terus menjadi masalah selama negara tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Sejatinya yang dibutuhkan rakyat bukanlah THR, melainkan tercukupinya kebutuhan hidup mereka, termasuk kebutuhan untuk merayakan Idulfitri.
Selain itu, buruknya sistem penggajian dalam kapitalisme menjadikan ekonomi keluarga serba sulit. Sistem penggajian/pengupahan dalam kapitalisme berbasis upah minimum regional (UMR) yang sering disebut “upah besi”, yakni upah yang tidak bisa dinaikkan atau diturunkan sebab kalau diturunkan akan menurunkan produktivitas dan jika dinaikkan akan mengurangi keuntungan perusahaan.
Sementara itu, tingginya harga barang kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjelang Hari Raya menunjukkan kegagalan negara dalam menjaga stabilitas harga. Kenaikan harga barang yang sangat signifikan menyebabkan kebutuhan Hari Raya makin tinggi. Andai pemerintah memiliki strategi menjaga stabilitas harga dengan mengatur distribusi pangan, misalnya, niscaya harga akan relatif stabil dan hanya mengikuti hukum supply and demand.
Sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan kesenjangan dan gagal menyediakan lapangan pekerjaan menjadikan urbanisasi kian masif. Inilah yang menyebabkan kian tahun angka pemudik makin tinggi lantaran kebanyakan orang berlomba-lomba pindah ke kota demi mendapatkan pekerjaan dan fasilitas hidup layak.
THR dalam Islam
Islam memandang THR bukanlah kewajiban perusahaan yang harus diberikan pada pegawainya, melainkan sekadar bonus yang diberikan sebagai tanda bukti perhatian majikan pada para pegawainya. Para pegawai pun akan dengan senang hati menerimanya tanpa menuntut kadarnya. Bahkan jika pun tidak mendapatkan THR, mereka akan menerima karena pemilik perusahaan dan pegawai saling memahami dan menghargai hak serta kewajiban masing-masing.
Hanya saja, hubungan harmonis antara majikan dan pegawai akan sangat sulit hadir dalam sistem kapitalisme yang negaranya abai pada rakyat. Ini karena dalam sistem Islam yang wajib menghadirkan kesejahteraan pada rakyat adalah negara, bukan perusahaan. Jika rakyat sudah sejahtera, tuntutan terhadap adanya THR tidak akan ada. THR hanya dipandang sebagai wujud kasih sayang pengikat hubungan kerja majikan dan pegawai.
Begitu pun masalah penggajian/pengupahan yang adil dalam Islam turut menjadikan rakyat merasa puas dengan upah yang diberikan. Sistem kapitalisme berbasis living cost minimum alias UMR sehingga ada istilah “kerja bagai kuda”, yaitu bekerja keras banting tulang, tetapi upahnya tidak sepadan dengan tenaga yang dicurahkan, Islam memiliki sistem upah berdasarkan kompensasi dari manfaat yang diberikan.
Dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah Taala Pasal 155 disebutkan tentang penetapan upah dalam negara Khilafah yang berdasarkan pada manfaat pekerjaannya, seperti yang dilakukan seorang pekerja, insinyur misalnya, atau berdasarkan pada manfaat diri pekerjanya itu, seperti pembantu rumah tangga. Upah boleh ditentukan sesuai dengan manfaat kerja dan bisa juga sesuai dengan manfaat pekerja. Upah tidak ditentukan berdasarkan biodata pekerja atau sertifikat ilmiahnya. Tidak ada kenaikan gaji bagi para pegawai, tetapi mereka diberi semua upah yang menjadi hak mereka, baik berdasarkan (manfaat) pekerjaan atau pekerja.
Pengupahan berdasarkan manfaat yang diberikan merupakan sistem pengupahan yang adil dan bebas dari eksploitasi salah satu pihak. Akan ada khubara (pakar) yang menjadi pemutus sengketa antara majikan dan pegawainya terkait dengan kesepakatan upah. Inilah yang akan melahirkan hubungan kerja yang harmonis sebab kedua belah pihak (majikan dan pekerja) saling menguntungkan. Salah satu pihak tidak akan menzalimi pihak lainnya.
Kesejahteraan Tanggung Jawab Negara
Sistem pengupahan yang adil dan masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud secara paripurna dalam sistem kehidupan Islam. Ini karena Islam menjadikan negara sebagai pelaku sentral dalam mengurusi seluruh urusan umat, termasuk menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok dan menjamin kesejahteraannya.
Adapun mekanisme Negara Khilafah dalam menyejahterakan rakyat ada dua jenis, yaitu mekanisme ekonomi dan nonekonomi. Mekanisme ekonomi yaitu negara menjamin seluruh laki-laki dewasa mendapatkan pekerjaan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu bidang yang membutuhkan SDM banyak adalah eksplorasi dan eksploitasi SDA. Ketika seluruh SDA dikelola secara mandiri oleh negara, industri ini akan menyerap banyak tenaga kerja.
Terbukanya lapangan pekerjaan di seluruh pelosok negeri serta pembangunan yang merata di desa dan di kota akan meminimalkan terjadinya urbanisasi sehingga polemik mudik sebagaimana terjadi saat ini bisa diminimalkan. Harga tiket pesawat atau kereta tidak akan melonjak. Dengan demikian, umat Islam bisa menjalankan ibadah Idulfitri secara khusyuk dan penuh berkah.
Selain itu, negara bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga supply and demand di pasar agar tetap seimbang. Misalnya jika supply berkurang, negara akan menyuplainya dari wilayah lain. Artinya, negara menjadi pihak yang mengendalikan distribusi. Jika supply berkurang karena penimbunan, negara akan menjatuhkan sanksi takzir bagi pelakunya, sekaligus mewajibkannya untuk melepaskan barang ke pasar.
Adapun mekanisme nonekonomi adalah dengan negara memberikan tunjangan kepada laki-laki yang tidak bisa bekerja lantaran cacat atau sakit serta tidak memiliki kerabat yang mampu menafkahi. Dengan demikian, ia akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu pun janda-janda yang tidak memiliki kerabat yang mampu menafkahi, kebutuhan hidupnya akan dijamin oleh negara.
Khatimah
Demikianlah mekanisme Islam dalam menyejahterakan rakyat. THR hanyalah kebijakan tambal sulam kapitalisme yang penuh dengan polemik. Sejatinya, THR adalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara pada swasta dalam menyejahterakan rakyat. Agar kesejahteraan umat bisa kembali terwujud, keberadaan negara sebagai pengatur umat yakni sistem Khilafah wajib segera dihadirkan. [MNews/KR-RR]
