Muslimah News, FOKUS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 689 laporan atas 774 objek gratifikasi dengan nilai total pelaporan Rp3,17 miliar sepanjang periode Januari hingga Februari 2025. Pada periode Januari 2025, KPK menerima 348 laporan, terdiri dari 224 laporan dari Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dan 124 pelaporan individu dengan total 395 objek gratifikasi. Lalu pada periode Februari 2025, KPK menerima sejumlah 341 laporan terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu dengan total 379 objek gratifikasi.
Laporan yang berjumlah 689 tersebut berasal dari 488 kementerian/lembaga, 125 BUMN/BUMD/anak perusahaan, dan 76 pemerintah daerah. Pada 774 objek gratifikasi yang dilaporkan terdapat berbagai bentuk gratifikasi, berupa:
- Uang/voucer/logam mulia/alat tukar lainnya sebanyak 254.
- Karangan bunga/hidangan berlaku umum/makanan/minuman kemasan dengan masa berlaku sebanyak 203.
- Cendera mata/plakat/barang dengan logo instansi pemberi sebanyak 70.
- Tiket perjalanan/jamuan makan/fasilitas penginapan/fasilitas lainnya sebanyak 26.
- Barang lainnya sebanyak 221.
Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan kepada aparatur sipil negara dan pejabat penyelenggara negara untuk menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi. Apalagi gratifikasi sangat rentan terjadi pada momen hari raya Idulfitri berupa Tunjangan Hari Raya (THR) atau bingkisan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi.
Bahaya Laten Korupsi
Gratifikasi dapat muncul dengan alasan memberi hadiah, tetapi perlahan dapat menggerus integritas seseorang yang diberi hadiah, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan dan berstatus sebagai pejabat negara.
Sebagaimana kutipan dari situs resmi KPK (19-1-2023), Indonesia telah mengatur gratifikasi dalam UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu, “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”
Dalam UU tersebut di Pasal 12B menyebutkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerima gratifikasi diancam hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Namun, regulasi dan sanksi yang diberikan tampaknya tidak berdampak apa pun pada pelaku gratifikasi. Buktinya, kisah korupsi atau gratifikasi di negeri ini makin brutal dan ugal-ugalan. Keserakahan membunuh pikiran sehat dan nurani pejabat negara. Bahkan, mereka yang menjadi pelaku suap atau gratifikasi masih bisa tersenyum manis dan percaya diri ketika tampil di hadapan publik karena sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera yang pantas bagi pelaku.
Gratifikasi dapat terjadi karena ada peluang dan kesempatan. Peluang dan kesempatan yang dimaksud ialah posisi dan jabatan di lembaga pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Berawal dari memberi hadiah kecil, lalu ketagihan, selanjutnya terjebak konflik kepentingan. Secara psikologis, pemberian hadiah selalu memicu rasa berutang budi atau kewajiban untuk membalasnya.
Gratifikasi adalah bibit korupsi yang ditanam dan dipupuk menjadi budaya yang dilestarikan dan dibenarkan. Semua ini bermula dari sistem kehidupan kapitalistik yang mendominasi saat ini, yakni menjadikan materi sebagai tujuan hidup manusia. Standar perbuatan hanya memikirkan keuntungan materi. Sikap jujur pun bergantung pada keuntungan dan manfaat yang ingin diraih.
Dari sekian banyak orang yang menjadi penguasa dan pejabat di negeri ini, orang jujur dan amanah sangat langka. Kalaupun ada, mereka yang bertindak jujur akan terdepak dari lingkaran sistem.
Sistem Korup
Sistem demokrasi kapitalisme memberikan banyak celah untuk korupsi. Sebagai contoh, dalam pesta demokrasi (pemilu), setiap kandidat membutuhkan modal politik yang besar untuk bisa maju menjadi calon pemimpin atau anggota legislatif. Pemodal bisa berasal dari kalangan pengusaha, parpol, atau kandidat itu sendiri. Dari sinilah politik transaksional terbentuk. Dalam demokrasi, tidak ada makan siang gratis. Selalu ada balas budi pada setiap biaya yang dikeluarkan, baik parpol yang menjadi kendaraan politik si calon ataupun pemodal yang menjadi penyokong dana kampanye. Politik balas budi inilah yang mendorong munculnya benih gratifikasi hingga membesar menjadi korupsi.
Sistem demokrasi kapitalisme menjadikan capaian materi sebagai ukuran kebahagiaan. Perburuan mengumpulkan kekayaan menjadi hobi para abdi negara. Gaji mentereng pun tidak cukup untuk memenuhi ketamakan dan keserakahan meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Dari suap kecil berupa hadiah yang disebut gratifikasi hingga proyek-proyek besar yang merugikan negara triliunan rupiah. Para pelaku korupsi terus bermunculan, saling berlomba menjadi penggarong terbanyak uang negara.
Rakyat pun dibuat lemas melihat kasus-kasus korupsi menguap begitu saja. Belum lagi jika pelaku mendapat banyak diskon hukuman. Jika tikus sudah merajalela merusak ladang, yang harus dilakukan adalah membakar ladangnya, bukan sekadar membunuh tikusnya. Tatkala korupsi sudah menggurita, yang harus dilakukan adalah mengganti sistemnya, bukan sekadar menghukum individunya.
Ini karena sistem demokrasi kapitalisme menjadikan penyakit korupsi bertahan dan menular kepada yang lain. Oleh karena itu, harus ada kebijakan fundamental untuk memberantas korupsi secara tuntas sehingga pemberantasan korupsi tidak sekadar mimpi dan ilusi.
Sistem Islam
Islam memiliki cara tersendiri dalam mencegah dan menangani tindak korupsi. Dalam Negara Khilafah, korupsi bukanlah budaya dan kebiasaan yang menjalar di tubuh umat. Ia adalah penyakit yang harus diberantas dengan totalitas sehingga seluruh pejabat negara dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.
Khilafah menyiapkan instrumen pencegahan dan penindakan apabila ada pejabatnya yang terdeteksi melakukan korupsi atau menerima gratifikasi. Khilafah akan memberlakukan mekanisme berikut ini:
Pertama, menerapkan sistem pendidikan Islam berdasarkan akidah Islam untuk membentuk kepribadian Islam dan membekali peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Peserta didik akan berperilaku sesuai syariat, termasuk sikap jujur dan amanah. Khilafah akan mendidik rakyat agar memiliki rasa takut kepada Allah dan sikap muraqabah (selalu merasa diawasi Allah).
Dengan pendidikan berbasis akidah Islam, terbentuklah masyarakat Islam yang memiliki standar benar dan salah sesuai pandangan syariat. Jika ada individu masyarakat yang akan berbuat maksiat, masyarakat akan mengawasi dan mengontrolnya dengan pembiasaan amar makruf nahi mungkar.
Kedua, memberi gaji yang layak dan melakukan pengawasan atas harta pejabat dan pegawai negara. Para pejabat akan diberi gaji yang mencukupi, tunjangan, serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Para pejabat negara dilarang menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima. Rasulullah ﷺ bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)
Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah hlm.137 menjelaskan bahwa setiap harta yang diperoleh dari para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat wali kota/bupati), dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar’i, yaitu dengan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau (status) kepegawaiannya, baik harta itu (berasal dari) harta negara maupun harta individu, maka harta tersebut dianggap ghulul (curang) yaitu perolehan yang diharamkan, dan harta yang bukan miliknya. Karena diperoleh dengan cara yang tidak baik. Mereka wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya jika diketahui. Jika tidak, harta itu disita dan diserahkan ke baitulmal kaum muslim.
Bermacam-macam cara memperoleh harta yang tidak syar’i dari para wali, amil, dan pegawai negara, antara lain suap; hadiah atau hibah; harta kekayaan yang diperoleh dengan sewenang-wenang dan dengan tekanan kekuasaan; harta hasil makelaran/komisi para penguasa (wali), amil dan pegawai negara yang diperoleh dari perusahaan asing maupun lokal, atau orang tertentu sebagai balas jasa dari penjualan atau berbagai transaksi perusahaan tersebut dengan negara, dan terakhir korupsi.
Dalam melakukan pengawasan kekayaan pejabat, Khalifah Umar bin Khaththab ra. tatkala meragukan kekayaan pejabatnya, ia menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah. Kadang kala jumlah kelebihan itu dibagi dua.
Beliau selalu menghitung dan mencatat kekayaan pejabat sebelum diangkat sebagai pejabat. Setelah masa tugasnya selesai, kekayaannya dihitung lagi. Apabila ia mempunyai tambahan kekayaan tambahan yang diragukan maka kelebihannya disita atau dibagi dua. Lalu separuhnya diserahkan kepada baitulmal.
Ketiga, menegakkan sanksi Islam yang memberi efek jera. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan khianat harta yang dikenai hukuman takzir, yakni penetapan sanksinya berdasarkan kewenangan Khalifah.
Dalam buku Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam yang ditulis Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah dijelaskan hukuman takzir bagi pelaku khianat harta seperti korupsi bisa berupa teguran dari hakim, penjara, pengenaan denda, pewartaan atau pengumuman pelaku di hadapan publik melalui televisi atau media massa, hukuman cambuk, hingga hukuman mati.
Demikianlah Islam menetapkan pencegahan dan penanganan terhadap perilaku korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya sehingga memberantas korupsi di sistem Islam bukanlah mimpi atau ilusi. Namun, fakta yang sudah terbukti tatkala Islam diterapkan secara kafah dalam negara Khilafah. [MNews/CJ-RR]
