![[Kabar] Pengamat: Melanjutkan MBG Tanpa Koreksi Paradigma Hanya Akan Memperpanjang Kelalaian Negara](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-22_10-54-37.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.
Koreksi
Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri prihatin atas banyaknya kasus keracunan pada program MBG. “Melanjutkan program MBG tanpa ada koreksi di tataran paradigma hanya akan memperpanjang kelalaian negara,” ucapnya kepada MNews, Sabtu (8-3-2025).
Ia mengingatkan, jumlah anak keracunan bukan hanya satu atau dua orang, tetapi ratusan dan berlangsung di banyak titik dalam rentang waktu puluhan hari. “Sementara keracunan makanan tidak saja berbahaya terhadap kesehatan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, fakta ratusan anak keracunan ini indikasi kuat persoalan program MBG lebih dari sekadar teknis pangan dan gizi,” terangnya.
Menurutnya, apabila ditelisik lebih dalam, kasus seperti ini adalah sebuah keniscayaan dalam sistem kehidupan kapitalisme. “Dalam hal ini sistem pangan dan gizi yang dijiwai oleh industrialisasi pangan dan gizi, ketika Negara, yakni BGN hadir menfasilitasinya. Pada akhirnya, sebagaimana kita saksikan program MBG ada dalam kendali korporasi yang bergerak di bidang pangan dan gizi, yakni keuntungan materi adalah perkara yang pertama dan utama, sementara masalah kemaslahatan publik perkara ke sekian,” paparnya.
Total
Menurut Rini, koreksi yang dilakukan, harus total dan mendasar, yakni negara harus hadir sebagai pelaksana sistem pangan dan gizi Khilafah. “Sebabnya, sifat sistem pangan dan gizi yang steril dari unsur industrialisasi menjadi kunci rahasia keberhasilan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi kelompok sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem Khilafah didasarkan pada sejumlah paradigma yang sahih tentang pangan, maka akan melahirkan kebijakan yang menyejahterakan. “Di antaranya pandangan pangan adalah hajat hidup insan dan negara harus berfungsi sebagai pengurus pemenuhan hajat hidup publik,” katanya.
Di saat bersamaan, lanjutnya, ini sebagai bagian integral dari peradaban Islam. “Khususnya sistem ekonomi, politik, dan kekuasaan meniscayakan publik mengakses pangan yang mereka butuhkan memadai dari segi kuantitas dan kualitas,” bebernya.
Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena model kekuasaan yang tersentraliaasi meniscaya berbagai persoalan yang bersifat politik segera teratasi. “Di sisi lain, dengan model administrasi yang bersifat desentralisasi meniscayakan terwujudnya keaederhanaan aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh person yang kapabel,” pungkasnya. [MNews/IK]
