No Viral No Justice, Performa Hukum Patut Disoal

No Viral No Justice, Performa Hukum Patut Disoal

Muslimah News, FOKUS ― Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap bahwa 41,6% masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total 41,6% penilaian positif itu terdiri atas 4,7% responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik dan 36,9% lainnya menyatakan baik. Pada saat yang sama, terdapat 30,9% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sedangkan 21,7% menilai buruk dan 3,4% menilai sangat buruk.

Berkelindan dengan itu, Prabowo mengancam akan menindak anak buahnya yang melanggar hukum. Ia beralasan, penindakan untuk kebersihan institusi patut dilakukan demi bangsa dan warga Tanah Air.

Sejalan dengan hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk merespons cepat berbagai aduan atau permasalahan. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial, polisi baru mulai bergerak.

Patut Disoal

Capaian 41,6% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif tidak semestinya membuat kita tenang dan abai begitu saja. Dalam sejumlah kasus, masih banyak pihak yang terzalimi dan mencoba menuntut haknya, tetapi tidak memperoleh keadilan, bahkan rawan berbalik menjadi tersangka.

Selain itu, realitas sistem hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih saja terjadi. Begitu pula kekuatan uang dan koneksi “orang dalam” yang mampu mengalahkan keadilan. Fenomena “no viral no justice” pun bukan omong kosong belaka karena nyatanya memang seperti itu. Hukum seolah-olah bisa ditarik ulur mengikuti selera uang dan kekuasaan.

Realitas ini sungguh patut kita persoalkan. Saat ini muruah dan performa hukum benar-benar hancur karena adanya standar ganda atas kebenaran dan kepentingan tertentu yang membelokkannya. Sedangkan masyarakat mengharapkan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan. Jika hukum tidak tegas dan justru lemah di hadapan kekuasaan dan kekuatan uang, bagaimana masyarakat bisa berharap memperoleh keadilan?

Sebagai contoh, kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang beberapa waktu yang lalu. Tiga warga Rempang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Barelang dan telah menjalani pemeriksaan pertama pada 6 Februari 2025. Miris, mereka menjadi tersangka bukan karena suatu tindakan yang layak disebut kriminal. Mereka adalah warga Rempang yang pada Desember 2024 menolak PSN di Rempang.

Mereka berusaha menahan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merusak spanduk penolakan PSN Rempang Eco-City. Mereka sebenarnya sedang berupaya mempertahankan tanah kelahirannya dari keserakahan proyek kapitalis yang mengatasnamakan negara dalam wujud PSN. Namun, karena dalam proyek tersebut terdapat jejaring korporasi, warga yang membela haknya justru begitu mudahnya dikalahkan dengan konsekuensi delik hukum.

Lemahnya Hukum Buatan Manusia

Demikianlah hukum buatan manusia. Ketika hawa nafsu menjadi sumber pemutus hukum, keberpihakan hukum akan jauh sekali dari keadilan, melainkan dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Hukum bahkan tidak ditegakkan jika tidak diketahui khalayak. Selain itu, sistem hukum saat ini juga mengukuhkan sistem tagut berupa sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat dan negara. Tidak pelak, angin kebebasan (liberalisme) pun turut berembus menyingkirkan kedaulatan hukum.

Contoh dalam hal ini sangat banyak dan berulang kali terjadi di negeri kita. Beberapa tahun lalu ada kasus Nenek Minah di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Meski telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan buah kakao tersebut, ia tetap saja diproses hukum.  Bahkan, majelis hakim  memvonisnya dengan hukuman kurungan selama satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Ia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Hal serupa dialami oleh Aloysius Jefrianus Pilipus Bari di Bontang, Kalimantan Timur. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sembilan ekor ayam jenis joper hingga menimbulkan kerugian Rp5 juta. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi kurungan selama dua tahun. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu sudah berkurang tiga bulan dari tuntutan sebelumnya.

Coba kita bandingkan dengan kasus Harvey Moeis yang telah merugikan negara hingga Rp300 triliun dalam kasus korupsi timah. Ia hanya dijatuhi vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Itu pun jika tanpa potongan masa tahanan. Pada perkembangannya di tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memang telah memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider delapan bulan kurungan. Namun, jika kasus ini tidak viral dan tidak diketahui masyarakat luas, rasanya mustahil ia akan menerima sanksi yang lebih berat dari sebelumnya.

Semua ini hanya secuil contoh yang menunjukkan betapa lemahnya hukum buatan manusia. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas ibarat makanan sehari-hari di negeri kita. Praktik jual beli hukum maupun fasilitas mewah di hotel prodeo juga menjadi fakta buruk yang mustahil memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Realitas ini pula yang menyebabkan tindak kejahatan masih saja marak kendati upaya penegakan hukum sudah diklaim maksimal.

Kedaulatan Hukum di Tangan Syarak

Islam adalah satu-satunya din yang Allah ridai. Kedaulatan hukum pun hanya layak di tangan syarak. Datangnya kemaslahatan dan menjauhnya berbagai kerusakan (mafsadat) adalah jaminan dari Allah Taala karena janji-Nya adalah pasti. Allah Taala berfirman dalam ayat, “Barang siapa mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali Imran [3]: 85).

Juga dalam ayat, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa’ [4]: 65), serta ayat, “Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Namun, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.” (QS Yunus [10]: 55).

Ini pula sebabnya, hukum semestinya bersumber dari Zat Yang Maha Benar karena sudah jelas kebenaran dan keadilannya. Allah Taala berfirman dalam ayat, “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 2). Juga dalam ayat, “Keputusan (hukum) hanyalah milik Allah.” (QS Yusuf [12]: 40), dan ayat, “Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?” (QS At-Tin [95]: 8).

Lebih dari itu, penerapan hukum Allah memberikan jaminan kemaslahatan bagi manusia. Seluruh kebaikan akan tumbuh subur dengan ketaatan kepada Allah. Standar halal dan haram akan tampak terang benderang. Dengan penerapan hukum Allah secara menyeluruh (kafah), masyarakat akan menjauhi kemaksiatan dan perkara-perkara haram.

Jelas, penerapan hukum selain Islam berarti melakukan kerusakan di bumi. Hal ini akan mendatangkan keburukan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, tetapi juga semua orang. Allah Taala berfirman, “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS Al-Anfal [8]: 25).

Untuk itu, satu-satunya jalan adalah dengan kembali kepada aturan Allah Taala. Bagaimanapun, tegaknya satu hukum Allah lebih baik daripada 40 hari hujan yang menyuburkan tanah di dunia Arab yang jarang turun hujan. Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh satu hukum Allah yang ditegakkan di bumi lebih disukai bagi penduduknya daripada turun hujan 40 hari.” (HR Abu Dawud).

Penerapan aturan Allah ini tidak cukup hanya bersifat individual. Namun, hukum-hukum Islam yang bersifat kolektif pun harus diterapkan. Ini karena penerapan Islam harus kafah, yakni melalui tegaknya negara Islam (Khilafah) sebagaimana yang telah Rasulullah saw. contohkan ketika menegakkan Daulah Islam yang pertama di Madinah. Saat itulah kehidupan Islam berlangsung secara nyata.

Penegakan syariat Islam oleh negara juga akan mencegah terjadinya ketakadilan, bukan hanya menghukum pelaku kezaliman. Penerapan sistem hukum dan sanksi di dalam Islam bersifat adil, bebas dari sandera kepentingan, dan tidak pandang bulu. Rasulullah saw. bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, mereka biarkan (tidak dihukum). Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Nizhamu al-Hukmi fi al-Islam bahwa Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia. Khilafah adalah sebuah institusi politik yang berperan melanjutkan kehidupan Islam (li isti’nafi al-hayati al-islamiyah) dengan menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.

Allah Taala berfirman, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Maidah [5]: 48). Juga di dalam ayat, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS Al-Maidah [5]: 49).

Ayat-ayat tersebut adalah sebagian kecil dari dalil syarak yang mengharuskan kaum muslim untuk menerapkan hukum-hukum Allah di segala bidang. Mulai dari akidah, syariat, persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, urusan politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga pemerintahan dan negara. Semuanya Allah perintahkan untuk diatur dengan syariat Islam. Semua itu juga mengharuskan adanya kekuasaan yang menerapkan dan menjaganya, yaitu melalui tegaknya Khilafah.

Allah Taala berfirman, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nur [24]: 55).

Kisah Baju Besi Ali bin Abi Thalib Ra.

Kisah baju besi Ali bin Thalib ra. mengajarkan kepada kita bahwa hukum Islam begitu adil, kendati kepada warga nonmuslim, padahal saat itu Ali bin Thalib ra. adalah seorang khalifah. Namun, keadilan hukum di dalam Islam tidak memberikan keistimewaan tertentu, meski beliau seorang khalifah, menantu Rasulullah saw., salah satu sahabat Rasulullah saw. yang dijamin masuk surga, bahkan ayah dari pemuda ahli surga.

Saat itu, Ali kehilangan baju besi miliknya. Baju besi mahal dan berharga itu ditemukan oleh seorang nonmuslim (kafir zimi) dan hendak dijual di pasar. Hal ini selanjutnya menimbulkan persengketaan antara Khalifah Ali ra. dengan si kafir zimi tersebut. Keduanya lantas pergi kepada Syuraih al-Qadhi.

Kadi Syuraih bertanya, “Apa yang ingin Anda katakan, wahai Amirulmukminin?”

“Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini karena benda itu benar-benar jatuh dari untaku pada malam ‘ini’, di tempat ‘ini’. Lalu, baju besiku sampai ke tangannya, padahal aku tidak menjual atau memberikan padanya,” kata Khalifah Ali (ra.).

Sang kadi juga bertanya kepada si zimi, “Apa yang hendak kau katakan, wahai fulan?”

“Baju besi ini milikku dan buktinya ia ada di tanganku. Aku juga tidak menuduh khalifah,” kata fulan.

Kadi Syuraih menoleh ke arah Amirulmukminin sembari berkata, “Aku tidak ragu dengan apa yang Anda katakan bahwa baju besi ini milik anda. Akan tetapi, Anda harus punya bukti untuk meyakinkan kebenaran yang Anda katakan, minimal dua orang saksi.”

“Ya, saya sanggup. Budakku, Qanbar dan anakku, Hasan bisa menjadi saksi,” jawab Khalifah Ali.

“Namun, persaksian anak untuk bapaknya tidak diperbolehkan, wahai Amirulmukminin,” kata Kadi Syuraih.

“Maha Suci Allah! Seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi. Tidakkah kau mendengar sabda Rasulullah saw. bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga?” lanjut Khalifah Ali.

“Ya, saya mendengarnya, Amirulmukminin. Hanya saja Islam membuatku melarang persaksian anak untuk bapaknya.”

Khalifah Ali ra. lalu berkata pada si zimi, “Ambillah baju besiku karena aku tidak punya saksi lagi selain keduanya.”

Mendengar kerelaan Ali bin Abi Thalib ra., si zimi berujar, “Aku mengaku baju besi ini memang milik Anda, Amirulmukminin.”

Ia lalu mengikuti sang khalifah sambil berkata, “Amirulmukminin membawa keputusan ke depan hakim dan hakim memenangkan perkara ini untukku. Sungguh aku bersaksi bahwa agama yang mengatur perkara demikian ini adalah benar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammmad hamba dan utusan Allah! Ketahuilah wahai hakim, baju besi ini miliknya. Aku mengikuti tentaranya ketika mereka berangkat menuju Shiffin. Baju besi ini jatuh dari unta, lalu aku ambil.”

Ali bin Abi Thalib ra. pun berkata, “Karena engkau telah masuk Islam, aku berikan baju ini padamu, berikut kudaku ini.” Beberapa waktu kemudian, laki-laki itu gugur sebagai syahid ketika ia ikut berperang melawan kaum Khawarij di Nahrawan. Masyaallah. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *