Muslimah News, FOKUS — Pembatalan kelulusan dan penarikan kembali ijazah 233 alumni periode 2018—2023 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung mengejutkan banyak pihak. Keputusan tersebut diambil setelah Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) dari Dirjen Dikti menemukan beberapa kejanggalan dalam proses kelulusan, di antaranya ketaksesuaian jumlah SKS dan IPK antara data kampus dan Pangkalan Data Dikti, skripsi yang belum melalui tes plagiasi, dan ijazah lulusan periode tersebut yang tidak memiliki Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
Ketua Stikom Bandung Dedy Jamaludin Malik menjelaskan pembatalan ini merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Menurut Dedy, ada oknum operator kampus yang diduga melakukan praktik jual beli nilai tanpa sepengetahuannya. Hingga saat ini, pihak Stikom Bandung telah berhasil menarik 95 dari 233 ijazah. Sebanyak 19 ijazah dikembalikan secara sukarela, sedangkan sisanya masih dipegang alumni. Stikom Bandung berjanji akan mengeluarkan ijazah baru setelah seluruh kekurangan diperbaiki dan memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.
Kepala LLDIKTI Wilayah IV M. Samsuri mengatakan sanksi administrasi diberikan kepada Stikom Bandung dengan syarat harus memperbaiki mutu internal, salah satunya adalah perbaikan data-data mahasiswa. Sanksi berat tersebut bisa diturunkan ke sanksi sedang sesuai dengan kadar hasil perbaikan dari pihak kampus.
Kebijakan penarikan ijazah tersebut menuai reaksi keras dari para alumni Stikom Bandung. Salah satu dari mereka mempertanyakan kebijakan tes plagiasi dan PIN yang baru diterapkan setelah masa kelulusan mereka. Para alumni berharap pihak kampus lebih transparan dalam menangani masalah ini. Mereka beranggapan bahwa tugas mahasiswa adalah belajar dan memenuhi kewajiban akademik. Menurut alumni, jika ada kesalahan administrasi, menjadi tanggung jawab pihak kampus menyelesaikannya.
Problematik Pendidikan
Kasus penarikan ijazah mahasiswa kian menambah panjang daftar problematik pendidikan hari ini. Terlepas dari siapa yang benar dan salah, kasus seperti ini tidak akan terjadi jika sistem pendidikannya benar. Kebobrokan pendidikan yang tersistem mengingatkan kita pada kasus plagiarisme publikasi ilmiah yang pernah dilakukan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (Unas) Kumba Digdowiseiso. Ia diduga melakukan plagiasi ratusan makalah ilmiah yang ia publikasikan. Capaian bombastis tersebut diduga diwarnai dengan praktik predatory journal atau jurnal predator, yakni aktivitas bisnis penerbitan makalah ilmiah dengan konten minim seleksi dan kualitas yang dipertanyakan.
Munculnya praktik lancung di dunia akademik tidak terlepas dari regulasi pemerintah yang memicu munculnya penggunaan joki karya ilmiah atau penyedia jasa yang memfasilitasi adanya jurnal abal-abal dan instan.
Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 17/2013 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa publikasi ilmiah adalah salah satu syarat bagi dosen yang ingin mendapat gelar profesor atau jabatan fungsional tertinggi. Regulasi serupa juga termaktub dalam Peraturan Menristekdikti 20/2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang menjelaskan bahwa setiap profesor harus menghasilkan paling sedikit tiga karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dalam kurun waktu tiga tahun.
Ketika regulasi tidak diimbangi paradigma pendidikan yang benar, tidak sedikit akademisi yang berlomba menggenjot kuantitas publikasi ilmiah dengan cara instan dan haram. Tujuannya untuk mengejar jabatan, insentif, gengsi, atau sekadar formalitas agar memenuhi syarat mendapat tunjangan yang diinginkan.
Ini menandakan dunia pendidikan penuh masalah. Bermula dari paradigma yang salah, lalu sistem pendidikan salah arah, dan berakhir dengan menghasilkan output pendidikan yang bermasalah.
Rusaknya Sistem Kapitalisme Sekuler
Dalam sistem kapitalisme sekuler, pendidikan sangat rentan dikapitalisasi, dijadikan komoditas bisnis, dan hanya berorientasi pada keuntungan materi. Ini karena kehidupan yang diatur dengan ideologi kapitalisme berasas sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, nilai-nilai yang mendasari kehidupan dan amal perbuatan tidak lagi bersandar pada benar dan salah menurut Allah Taala, tetapi mengikuti hawa nafsu dan pandangan manusia yang relatif, yakni subjektif dan berbeda-beda. Standar perbuatan manusia tidak lagi bersandar pada halal haram. Kesuksesan dan kebahagiaan hidup diukur dengan nilai materi dan pencapaian yang bersifat duniawi.
Alhasil, paradigma ini menjadikan pendidikan hanya berkutat pada persoalan kuantitas lulusan dan terserapnya mereka di dunia kerja, bukan pada kualitas dan kepribadian mulia. Pada akhirnya, mahasiswa hanya berfokus pada kuliah, mendapat ijazah, dan bisa bekerja, tanpa mempertimbangkan halal haram.
Di sisi lain, negara dalam paradigma kapitalisme hanya menjadi regulator yang mengatur berdasarkan prinsip kemaslahatan subjektif, yaitu merujuk pada kebermanfaatan atau kebaikan yang dirasakan secara pribadi oleh individu berdasarkan persepsi, nilai, dan kepentingan mereka sendiri. Dampaknya, muncul peluang penyelewengan di semua unsur dan level, yaitu kebijakan negara, penyelenggara pendidikan (dalam hal ini kampus dan lembaga pendidikan), pelaku pendidikan (akademisi, dosen, guru), dan objek pendidikan (siswa dan mahasiswa).
Sebagai contoh, munculnya penyedia jasa untuk pembuatan jurnal atau skripsi dengan berbagai tarif. Lalu, ada pula dugaan praktik jual beli nilai dari operator kampus, seperti yang terjadi pada kasus Stikom Bandung, plagiasi, dan sejenisnya. Cara instan dan kecurangan seperti ini sangat familier di dunia pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pada intinya, terdapat persoalan sistemis yang masih menjadi PR besar, yakni pendidikan berparadigma kapitalisme sekuler. Kerusakan sistem pendidikan paradigma kapitalisme sekuler tidak bisa ditambal sulam dengan pemberian sanksi bagi pelanggar, berganti kurikulum setiap ganti menteri, atau dengan solusi teknis yang belum menyentuh akar masalah pendidikan, yaitu ideologi kapitalisme sekuler. Ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam kafah dari segala aspek. Mulai dari paradigma, output peserta didik yang dihasilkan, dan peran negara.
Sistem Islam Kafah
Sistem Islam sukses membangun manusia unggul dari aspek akliah (pola pikir) dan nafsiah (pola sikap). Bukan hanya melahirkan sosok ilmuwan cerdas, tetapi juga memiliki kepribadian yang mulia. Kecerdasan ilmu yang mereka miliki didedikasikan untuk kemaslahatan umat. Mereka menggunakan ilmunya untuk menciptakan berbagai hal yang bermanfaat bagi rakyat dan negara.
Negara pun memberikan penghargaan yang begitu tinggi atas jerih payah ilmu dan temuan teknologi mereka kala itu. Itulah kehebatan Islam. Kecerdasan berbalut keimanan menghasilkan ilmu yang memberi manfaat bagi kehidupan. Kunci kegemilangan peradaban Islam saat itu adalah menjadikan Islam sebagai peta jalan menjalankan roda pemerintahan.
Islam memiliki sejumlah mekanisme menyeluruh untuk mewujudkan sistem pendidikan yang hebat, di antaranya:
Pertama, menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dan landasan tersebut (Syekh Abu Yasin rahimahullah, Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah, hlm. 8)
Dengan ini, seluruh mata pelajaran akan berkesinambungan dengan peningkatan keimanan seorang hamba kepada Allah Taala. Setiap ilmu harus senantiasa dikaitkan dengan basis akidah Islam yang membuat seluruh peserta didik makin taat kepada Allah Taala.
Kedua, sistem pendidikan Islam memiliki instrumen penilaian hasil belajar untuk mengukur kemampuan para peserta didik, yakni melalui penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan untuk memantau sejauh mana suatu proses pendidikan telah berjalan sebagaimana direncanakan. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat berpindah dari suatu proses ke proses berikutnya. Instrumen evaluasi yang digunakan dalam penilaian hasil belajar dapat berupa instrumen tes (pretest, posttest serta tertulis, lisan, atau perbuatan) maupun nontes seperti observasi atau skala rating, dll. (Ustaz Ismail Yusanto, Menggagas Pendidikan Islami, hlm. 242).
Syekh Abu Yasin rahimahullah dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah hlm. 101 menjelaskan bahwa peserta didik yang sudah menyelesaikan studi pendidikan tinggi dapat memperoleh ijazah dengan kriteria sebagai berikut:
1. Lulusan pendidikan tinggi pada akademi profesi teknik akan diberi pengakuan “Ijazah Pertama” dalam bidang komunikasi atau komputer dan sebagainya.
2. Lulusan pendidikan tinggi pada akademi fungsional akan diberi pengakuan yang disebut dengan “Ijazah Pertama” dalam bidang pendidikan, keperawatan, dan sebagainya.
3. Lulusan pendidikan tinggi dengan mengikuti perkuliahan di salah satu jurusan universitas akan diberi pengakuan yang disebut dengan “Ijazah Kedua”, yaitu gelar yang sekarang ini setara dengan Bachelor (sarjana) atau Lisence (Lc).
4. Lulusan tingkat pertama pada pendidikan penelitian akan diberi pengakuan yang disebut dengan “Ijazah Kepakaran Pertama”, yaitu gelar yang sekarang ini setara dengan Magister.
5. Lulusan tingkat kedua pada pendidikan penelitian akan diberi pengakuan yang disebut dengan “Ijazah Kepakaran Kedua”, yaitu gelar yang sekarang ini setara dengan Doktor.
Ketiga, negara memberikan akses pendidikan untuk seluruh rakyat secara gratis. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah kebutuhan primer, negara wajib memfasilitasinya tanpa memungut biaya dari rakyat. Dengan begitu, para peserta didik bisa lebih tenang menempuh pendidikan sesuai yang diminatinya. Orang tua juga bisa lebih fokus dalam mendidik anak-anak mereka tanpa merasa risau dengan biaya pendidikan.
Penggratisan tersebut sangat memungkinkan terjadi karena seluruh pembiayaan pendidikan di negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah. Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi, negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat. Jika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, Negara Khilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim (Disarikan dari kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam hlm. 537yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah)
Keempat, suasana lingkungan dan masyarakat yang kondusif. Negara tidak menoleransi segala bentuk pemikiran dan tsaqafah asing yang merusak. Suasana yang dibangun adalah masyarakat yang terbiasa berdakwah. Merekalah kontrol sosial sesungguhnya di tengah masyarakat.
Kelima, menegakkan sanksi tegas bagi pelaku kriminal. Sistem sanksi akan berlaku sebagai upaya kuratif ketika berbagai upaya preventif masih dilanggar. Efek nyata penerapan sistem sanksi dalam Islam ialah membuat pelaku jera (zawajir), sekaligus sebagai penebus dosa (jawabir) sehingga ia tidak akan pernah berpikir untuk mengulangi perbuatannya buruknya.
Dalam sistem Islam kafah, negara sebagai penyelenggara pendidikan memiliki peran vital dalam memastikan hak-hak rakyat terpenuhi, masyarakat terbangun dengan suasana iman yang kuat, dan individu bertakwa. Segala pemicu atau celah kemaksiatan akan tertutup rapat dengan penerapan sistem pendidikan Islam yang ditopang sistem politik ekonomi berbasis syariat Islam kafah. [MNews/CJ-RR]
