Meneropong Pajak sebagai Alat Pembiayaan Nasional dengan Pandangan Ekonomi Islam

Meneropong Pajak sebagai Alat Pembiayaan Nasional dengan Pandangan Ekonomi Islam

Penulis: Meti Astuti, S.E.I., M.Ek.

Muslimah News, FOKUS — “Tidak ada yang pasti di dunia ini, selain kematian dan pajak,” demikian ungkapan Benjamin Franklin, salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat. (National Constitution Centre, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak merupakan komponen penting dari sistem ekonomi kapitalisme. Pajak memainkan peran penting dalam mengatur dan memengaruhi sistem ekonomi kapitalisme, salah satunya sebagai sarana untuk mendapatkan penerimaan negara.

Secara teori, pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pajak dibebankan untuk menanggung biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan fungsi publik (pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur), maupun untuk tujuan regulasi (seperti membatasi konsumsi rokok) tanpa mempertimbangkan keuntungan khusus yang diperoleh mereka yang membayar. (Crowe dalam McGee, 2003).

Seberapa besar tarif pajak yang adil, menjadi sangat relatif. Tarif pajak penghasilan individu dapat mencapai lebih dari 50% di beberapa negara maju, seperti Jepang (55%), Inggris (63%), Finlandia (66,7%), dan Belgia (79,5%). Pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterapkan pada hampir semua barang dan jasa yang diperdagangkan, telah memperlakukan orang kaya dan miskin setara di dalam beban membayar pajak.

Selain itu, masyarakat di negara kapitalis menghadapi berbagai aturan pajak yang sangat kompleks dan kadang-kadang berubah, membuat warga negara sulit untuk memahaminya. Akibatnya, mereka tida mudah memenuhi kewajiban pajak mereka dan dalam membayarnya secara tepat waktu. Keinginan masyarakat untuk membayar pajak juga menurun seiring tingkat korupsi di kalangan pejabat tinggi di pemerintahan. (Picur & Belkaoui, 2006).

Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengatur distribusi kekayaan, selain sebagai sumber penerimaan negara. Tarif pajak yang lebih tinggi akan diterapkan pada individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah diterapkan pada mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah.

Pajak juga dianggap sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengontrol inflasi. Misalnya, tarif pajak dapat dikurangi ketika pendapatan turun. Sebaliknya, tarif pajak dapat ditingkatkan untuk menekan inflasi jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, fleksibilitas tarif pajak sebenarnya sulit diterapkan karena perubahan tingkat pajak membutuhkan perjanjian politik yang rumit.

Pajak, Sumber Dana Terbesar APBN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenkeu RI, pada 2024, penerimaan negara dari berbagai sumber diproyeksikan mencapai Rp2.802 triliun. Pajak menghasilkan keuntungan terbesar dengan target perolehan Rp2.309,9 triliun, naik Rp191 triliun dari tahun sebelumnya atau 82,4% dari total pendapatan negara.

Sementara itu, penerimaan bukan pajak menyumbang Rp492 triliun kepada negara. Perinciannya, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan—dalam hal ini BUMN—mewakili 3,1% penerimaan dan 7,4% dari penerimaan SDA. Sebanyak 3% berasal dari pendapatan badan layanan umum (BLU) dan 4,1% dari penerimaan bukan pajak lainnya. Hibah sebesar Rp430 miliar juga akan menambah pendapatan.

Bisa dikatakan bahwa setiap tahunnya APBN mengalami defisit anggaran yang berarti pengeluaran selalu lebih banyak daripada yang diterima. Anggaran negara juga selalu berkurang dengan utang—yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain utang luar negeri, alat pembiayaan APBN juga berasal dari utang domestik, seperti surat utang negara (SUN).

Menurut laman resmi Kemenkeu RI, tujuan utama negara berutang adalah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Kedua utang tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tersebab ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas, masyarakat harus menanggung tingginya biaya ekonomi yang mengakibatkan rendahnya daya saing nasional. Inilah yang mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Per Oktober 2024, Kemenkeu RI mencatat APBN mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau setara 1,37% dari produk domestik bruto (PDB). Menurut undang-undang, defisit direncanakan hingga 2,29% dari PDB.

Khilafah Membiayai Negara Bukan dengan Pajak dan Utang

Negara Islam, juga dikenal sebagai Khilafah, adalah negara yang meletakkan Islam sebagai dasar hidupnya. Wahyu Allah Swt. yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan Sunah merupakan sumber agama Islam. Oleh karenanya, semua pos yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara di dalam Khilafah, memiliki basis kuat dari Al-Qur’an, Sunah, ijmak sahabat, dan kias syar’i.

Menurut Zallum (2003), pos pendapatan APBN Khilafah terdiri dari 12 jenis, yakni pendapatan dari harta rampasan perang (anfal, ganimah, fai, dan khumus); pungutan dari tanah yang berstatus kharaj; jizyah (pungutan dari nonmuslim yang tinggal di negara Islam); harta milik umum; harta milik negara; ‘usyur (harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri); harta tidak sah para penguasa dan pegawai negara atau harta hasil kerja yang tidak diizinkan syarak; khumus barang temuan dan barang tambang; harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris; harta orang-orang murtad; dharibah; dan harta zakat. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah).

Gagasan Islam tentang pembentukan APBN sangat berbeda dengan APBN dalam sistem kapitalisme. Sumber daya utama pendapatannya dan cara pembelanjaannya berbeda. Sumber APBN Khilafah atau kas baitulmal sama sekali tidak bergantung pada sektor pajak. Syariat Islam mengatur sumber-sumber utama penerimaan negara untuk kas baitulmal sebagai berikut.

Pertama, sektor kepemilikan individu, seperti zakat, sedekah, dan hibah, adalah tiga sumber utama. Untuk zakat, tidak boleh dicampur dengan harta lain. Kedua, bidang kepemilikan umum, seperti gas, minyak bumi, batu bara, pertambangan, dan kehutanan. Ketiga, bidang yang dimiliki negara, seperti jizyah, kharaj, ganimah, fai, ‘usyur, dan sebagainya.

Terkait aturan pembelanjaan, APBN Khilafah dapat dibuat oleh khalifah tanpa meminta persetujuan Majelis Umat. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalisme, APBN Khilafah tidak tergantung pada tahun fiskal. Dalam menetapkan anggaran pengeluaran, khalifah hanya tunduk pada aturan atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syarak.

Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, khalifah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan berapa banyak dana yang harus dialokasikan untuk seluruh keperluan masyarakat. Ini wajib didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan oleh syarak, salah satunya untuk mencegah kekayaan tertumpu pada orang-orang kaya saja (lihat QS Al-Hasyr [59]: 7).

Dalam menyusun anggaran untuk pos-posnya, khalifah paling tidak harus mengikuti enam prinsip utama. Pertama, harta zakat di kas baitulmal, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur’an, hanya disalurkan kepada delapan ashnaf yang berhak. Kedua, pos pembelanjaan bersifat tetap dan wajib untuk keperluan jihad dan memenuhi kebutuhan orang miskin dan fakir. Ketiga, baitulmal harus membelanjakan uang secara tetap untuk membayar pegawai negeri, hakim, tentara, dan lainnya yang bekerja untuk kepentingan negara.

Keempat, pos wajib yang bersifat tetap untuk membangun sarana kemaslahatan rakyat yang wajib yang jika tidak ada, rakyat akan menderita. Contohnya, pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, dan sistem air bersih.

Kelima, pos pembelanjaan wajib yang bersifat sementara, misalnya untuk membantu korban bencana alam atau musibah, seperti gempa bumi, paceklik, banjir, angin topan, tanah longsor, dsb. Keenam, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kemaslahatan rakyat tidak wajib, yang berarti bahwa fasilitas tersebut hanya akan menjadi penambahan dari fasilitas yang sudah ada. Tidak akan membahayakan rakyatnya jika tidak ada sarana tambahan.

Untuk pos pengeluaran pertama, khalifah hanya boleh membelanjakan sesuai jumlah harta zakat yang masuk ke kas baitulmal. Untuk pos pengeluaran butir kedua sampai kelima, khalifah harus mengeluarkan uang dari baitulmal sebagai kewajiban negara untuk segera membayar hak-hak rakyatnya sesuai kondisi masing-masing. Untuk butir keenam, jumlah yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan jumlah yang tersedia di baitulmal.

Meneropong Pajak (Dharîbah) dengan Pandangan Ekonomi Islam

Hukum asal menarik pajak dari rakyat adalah haram. Akan tetapi, hukum Islam telah menetapkan kondisi tertentu yang memungkinkan pemerintah mengenakan pajak kepada warganya. Pajak—atau disebut dengan dharîbah—yang ditetapkan oleh Khilafah jelas berbeda dengan pajak yang ditetapkan negara kapitalis, baik latar belakang, maksud, dan tujuan mereka. Berikut beberapa perbedaan dharîbah ataupajak antara Khilafah dan negara kapitalis.

Pertama, dharîbah hanya akan ditarik dalam keadaan darurat oleh negara karena hukum asal pajak adalah haram. Keadaan ini dapat terjadi ketika harta di baitulmal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan darurat rakyat, atau karena negara tidak memiliki cukup dana untuk mengatur urusan rakyat. Selain kondisi ini, penarikan pajak dianggap sebagai tindakan kezaliman.

Kedua, dharîbah ditarik secara selektif, tidak semua individu dikenakan pungutan. Dharîbah hanya akan dikenakan pada pihak-pihak yang mampu dan berkecukupan (kaya).

Ketiga, dharîbah dianggap sebagai kontribusi tambahan dalam APBN Khilafah, bukan sebagai kontribusi utama. Negara hanya akan memungut dharîbah jika terjadi keadaan darurat, yaitu ketika harta dharîbah terbatas.

Sebaliknya, negara kapitalis menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Akibatnya banyak pungutan yang harus ditanggung sehingga beban pembiayaan masyarakat dan industri makin meningkat.

Dalam sistem kapitalisme, pajak juga dikenakan atas semua barang, transaksi, dan jasa, hal yang dilarang oleh syarak. Pungutan seperti ini merupakan bentuk kekerasan dan penguasaan atas hak harta orang lain. Islam telah melarang seluruh bentuk kezaliman dan pelanggaran hak milik orang lain.

Pos Pembiayaan Pajak

Baitulmal sebagai lembaga negara yang mengelola harta umat, menjadikan fai, kharaj, ‘usyur, dan pengelolaan harta milik umum sebagai pendapatan rutin dan digunakan untuk mencukupi seluruh pembiayaan bagi rakyat. Dalam keadaan baitulmal dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, negara tidak boleh menarik pungutan dari warganya.

Selain pendapatan rutin, syarak juga mengatur pengeluaran tertentu yang harus dibiayai oleh baitulmal, baik keadaan kas negara penuh ataupun kosong. Dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan bagi negara untuk menarik dharîbah hanya dari kaum muslim yang kaya.

Berikut beberapa kebutuhan dan pos pengeluaran yang dapat didanai dengan dharîbah.

Pertama, pembiayaan jihad dan semua hal terkait jihad. Ini termasuk membangun pasukan yang kuat, melakukan latihan militer yang luas, dan membeli peralatan militer canggih yang memiliki kemampuan untuk menggentarkan, menghancurkan, dan membebaskan wilayah (lihat QS At-Taubah [9]: 41).

Kedua, pembiayaan industri militer dan pabrik penunjangnya yang memungkinkan negara memiliki industri persenjataan. Jihad sangat terkait dengan industri militer.

Ketiga, pembiayaan untuk fakir miskin.

Keempat, pembiayaan untuk membayar pegawai, tentara, hakim, guru, dan orang lain yang bekerja untuk kepentingan umat. Mereka berhak mendapatkan kompensasi dari baitulmal atas pekerjaan mereka. Tidak peduli mereka memiliki harta atau tidak, pembayaran gaji mereka adalah kewajiban tetap baitulmal.

Kelima, pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang keberadaannya sangat penting dan akan mengancam masyarakat jika tidak dibiayai. Misalnya, pembiayaan jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, masjid, dan saluran air minum. Tidak peduli baitulmal memiliki harta atau tidak, pembiayaan untuk urusan tersebut bersifat tetap. Jadi, ketika sarana-sarana tersebut tidak ada dan hal itu akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat, negara maupun masyarakat berkewajiban menghilangkan bahaya itu.

Keenam, dana untuk bencana alam dan keadaan darurat, seperti tanah longsor, gempa bumi, dan angin topan; atau dana untuk mengusir musuh. Pembiayaan untuk urusan-urusan ini tetap dilakukan meskipun tidak ada peristiwanya. Pembiayaan yang bersifat tetap juga harus dilakukan, terlepas dari keadaan harta di baitulmal. Dengan demikian, berdasarkan syariat Islam, anggaran belanja negara tidak boleh menjadikan pungutan pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Wallahualam. [MNews/GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *