Narasumber: Endiyah Puji Tristanti
Muslimah News, WAG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah merupakan inisiatif global yang telah diimplementasikan di 118 negara dengan 53 negara menyediakan makanan bergizi secara gratis. Di beberapa negara, program ini terbukti dapat meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, partisipasi sekolah, status gizi anak, serta menciptakan lapangan kerja sambil menurunkan angka putus sekolah. Namun, tidak semua negara sukses menjalankan program sejenis MBG.
Dari perspektif kebijakan, program MBG membutuhkan dukungan legislatif dan regulasi yang kuat melalui undang-undang. Di beberapa negara, penyediaan makanan bergizi di sekolah telah diatur melalui undang-undang. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat National School Lunch Act 1946, di Jepang ada Shokuiku Kihon Hō 1954, di Finlandia Perusopetuslaki 1998, di Brasil Lei No. 11.947/2009, di Swedia Skollagen 2010, di India National Food Security Act 2013, dan di Inggris ada Children and Families Act 2014. Hal ini menunjukkan pentingnya kerangka regulasi untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan serta integrasi program ke dalam kurikulum pendidikan.[1]
Indonesia sebagai negara yang selalu ingin mengikuti kesuksesan negara lain, tentu saja sangat berminat untuk mengambil inisiatif mengadaptasi program MBG versi Indonesia. Soal apakah Indonesia mencapai keberhasilan atau tidak dalam meningkatkan gizi anak Indonesia, itu urusan belakangan, yang penting jalankan dahulu kebijakan populisme. Soal apakah anggaran yang ada memadai atau justru harus gali lubang tutup lubang dengan menambah utang, yang penting rakyat wajib siap bergotong-royong demi program atas nama rakyat. Sangat populis, bukan?
Anggaran Gelap
Program MBG di Indonesia telah mendapatkan perhatian dalam kebijakan jangka panjang negara, termasuk RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 dalam rangka meraih visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga telah mengundangkan Perpres No 8/2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program, meskipun undang-undang khusus mengenai MBG belum ada.
MBG juga disebut berpotensi menjadi Program Strategis Nasional (PSN) pertama yang bukan dalam aspek infrastruktur. Agar setiap kesalahan yang terjadi bisa langsung ditangani oleh Presiden, Menteri PPN/Kepala Bappenas menginginkan Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas terlibat langsung dalam mengawasi program MBG.
Sebagai program prioritas pemerintah Prabowo-Gibran periode ini, anggaran MBG masih gelap, atau gaib. Anggaran MBG yang mulanya Rp15 ribu mengalami pemangkasan menjadi Rp10 ribu per porsi. Turunnya besaran anggaran MBG menunjukkan belum matangnya persiapan baik dari tahapan maupun finansial. Alokasi dana sebesar Rp71 triliun untuk program MBG yang diambilkan dari APBN (sejauh ini masih belum berubah selama tidak ada perubahan APBN). Kondisi persiapan untuk penerapan program MBG masih “dinamis”, masih tahap uji coba meskipun rencananya akan mulai diimplementasikan pada awal Januari 2025 mendatang.
Sementara itu, anggaran fungsi pendidikan APBN 2025 direncanakan Rp722,6 triliun. Menurut pemerintah alokasi anggaran tersebut memenuhi mandat Pasal 49 UU Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Nah, konon isu anggaran MBG diambilkan dari anggaran pendidikan. Jika benar demikian, artinya alokasi APBN untuk pendidikan hanya 18% (Rp651,61 triliun). Di bawah mandat minimal atau menurun dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2024 (Rp665 triliun). Sebabnya, program MBG adalah program peningkatan gizi anak, lebih tepat masuk fungsi kesehatan dan pangan, bukan fungsi pendidikan.
Artinya juga, jika program MBG akan masuk dalam belanja pemerintah pusat untuk pendidikan akan memangkas komponen anggaran lainnya. Target Program Indonesia Pintar (PIP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS akan menurun. Target PIP menurun dari 20,8 juta siswa pada 2024 menjadi 20,4 juta siswa pada 2025. Target TPG non PNS menurun dari 577,7 ribu guru pada 2024 menjadi 477,7 ribu guru pada 2025. Dengan karut-marut perkara anggaran, sangat layak disangsikan program MBG dapat berjalan sesuai target peruntukannya.
Bancakan Proyek Basah
Tidak dipungkiri, program MBG membutuhkan dana cukup besar. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendiskusikan soal program MBG dengan organisasi nonprofit Bill & Melinda Gates Foundation. Menkeu ingin meyakinkan Gate Foundation atas komitmen Indonesia mendukung program global. Pada KTT G20, Prabowo menyatakan dukungannya pada Global Alliance against Hunger and Poverty (GAAHP) atau Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. GAAPH ini memiliki arah visi yang sama dengan MBG. Pun pada saat lawatan ke Cina, Prabowo menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Selain Cina, Amerika Serikat, dan Jepang juga turut memberikan dukungan.
Sejak awal bergulirnya program MBG banyak pihak bersorak-sorai terutama kalangan pengusaha, baik dalam maupun luar negeri. Cina berinvestasi senilai US$10,07 M (Rp157 triliun) dan bantuan dana untuk program MBG. Diinisiasi Kadin, sekitar 20 perusahaan dari dua negara terlibat kerja sama di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program MBG, antara lain BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung program MBG. Tidak ketinggalan vendor-vendor katering turut berebut proyek basah.
Dengan anggaran dari pusat Rp10 ribu/porsi, maka sampai ke perut peserta didik berapa ribu rupiah? Dengan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, besaran Rp10 ribu/porsi secara merata bagaimana merealisasikan target peningkatan gizi generasi? Barangkali di Banten, Rp10 ribu bisa untuk membeli nasi dengan lauk telur atau ayam, dilengkapi tempe dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam bisa ikan, udang, hingga ayam. Namun, untuk Maluku dan Papua hanya cukup untuk membeli nasi, sayur, tempe, dan tahu atau diganti kerupuk. Lalu, bagaimana dengan susu sapi? Jika tidak ada susu, diganti daun kelor apa jadinya? Jadi, program MBG ini untuk siapa?
Islam dan Solusi Gizi Anak
Semua pertanyaan masyarakat termasuk para pakar dan intelektual bernada pesimis, bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia selama ini telah menampilkan wajah sistem pemerintahan kapitalistik berpolah tingkah pedagang terhadap rakyat, bukan pemerintahan sebagai pelayan berbagai kemaslahatan rakyat. No free lunch, tidak ada makan siang gratis semua mengharuskan kompensasi. Realitas model kepemimpinan dan sistem kekuasaan yang sama sekali sangat berbeda dengan sistem Islam.
Dalam Islam, pembangunan negara Khilafah memberi titik tekan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dan kesehatan generasi menjadi prioritas negara. Sehingga kualitas gizi generasi menjadi tanggung jawab utama negara untuk memastikan jaminan pemenuhannya. Berapa pun besaran anggaran pembiayaan, negara wajib memenuhinya dengan berbagai mekanisme baik langsung maupun tidak langsung.
Allah Taala berfirman, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS An-Nisa’: 9)
Islam secara tegas mengharamkan masalah jaminan pemenuhan kualitas gizi generasi bergantung pada orang-orang kafir (investasi asing).
“…Allah sekali-kali tidak akan pernah memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” (QS An Nisa’: 141)
Tanggung jawab negara dalam merealisasi jaminan kemaslahatan umum warga negara membutuhkan peran penguasa sebagai raa’in wal junnah (pelayan sekaligus pelindung). Dua peran yang menyatu dalam satu kepemimpinan ini hanya ada dalam kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat Islam kafah. Ketakwaan dan ketundukan penguasa terhadap syariat semata karena dorongan keimanan.
Jaminan Pemenuhan Gizi Generasi
Program tambal sulam pemenuhan gizi anak ala MBG tidak akan tebersit dalam benak pemimpin yang menerapkan sistem Islam. Dalam Islam, mekanisme pertama pemenuhan gizi generasi termasuk dalam tanggung jawab nafkah kepala keluarga. Sehingga peran negara dalam hal ini adalah memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti papan, sandang dan papan secara layak. Secara konkret, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara laki-laki yang sudah akil balig (zero unemployment country).
Berikutnya negara wajib memastikan tidak ada satu pun warga negara yang kelaparan (zero hunger). Sebagaimana Umar bin Khaththab, Amirulmukminin berkeliling malam hari untuk memastikan ketercukupan pangan rakyat, bahkan memanggul gandum sendiri dengan punggungnya dari baitulmal untuk diberikan kepada keluarga yang kelaparan. Artinya mekanisme langsung dengan bantuan dari kas negara bagi keluarga yang berhak menerima, baik dari pos zakat ataupun pos kepemilikan umum. Besaran pembiayaannya sampai mampu mengangkat setiap keluarga keluar dari kelaparan (kekurangan gizi), bukan dengan ukuran batas tertentu dinar-dirham.
Syariat juga memerintahkan kepada negara Islam untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan. Mewujudkan swasembada pangan tanpa bergantung impor, menyiapkan rantai distribusi untuk menjangkau setiap daerah baik kota maupun desa, pegunungan, lembah, pantai, maupun daratan sampai pulau-pulai terjauh. Negara membangun secara mandiri setiap infrastruktur dan food supply chain tanpa bergantung pada investor swasta/asing. Mashalihun naas (berbagai departemen kemaslahatan umum) diadakan, termasuk untuk menjaga kualitas pangan di tengah masyarakat.
Asupan gizi yang masuk melalui makanan bukan satu-satunya ukuran kesehatan generasi. Aspek papan atau rumah tinggal menjadi faktor lain yang tidak kalah penting. Rumah layak tinggal yang mana kebersihan dan bebas dari najis, ventilasi, sanitasi, pencahayaan, air bersih, materiel ramah lingkungan, aman, nyaman, dll., harus tersedia secara memadai. Keseluruhan aspek ini sangat terbatas apabila dibebankan kepada kemampuan keluarga sehingga Islam meletakkan tanggung jawab pemenuhannya kepada negara dengan mekanisme yang telah terperinci dijelaskan oleh syariat.
Walhasil, selama negara mengambil basis kebijakan pemenuhan kemaslahatan generasi adalah berasal dari syariat tanpa menyelisihi, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pasti terwujud. Yang dibutuhkan rakyat adalah penerapan Islam kafah dalam sistem kepemimpinan Khilafah. Wallahualam. [MNews/TY]
[1] https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan—III-PUSLIT-Agustus-2024-210.pdf
