Pajak dalam Kapitalisme versus Sistem Islam

Pajak dalam Kapitalisme versus Sistem Islam

Penulis: Dr. R.A. Vidia Gati, S.E.Ak., M.E.I., C.A.

Muslimah News, FOKUS — PPN 12% akan diberlakukan pada awal Januari 2025. Beberapa alasan yang dikemukakan Pemerintah di antaranya adalah untuk memperkuat penerimaan negara, mendukung pembiayaan pembangunan untuk infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Kenaikan ini juga untuk menekan defisit anggaran pasca-Covid.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga setelah penerapan pajak ini, Pemerintah meyakinkan masyarakat dengan menyiapkan langkah antisipatif dengan memberikan program kompensasi sosial untuk kelompok rentan.

Semua ekonom sepakat bahwa kenaikan pajak pasti akan meningkatkan harga-harga barang. Sebabnya, PPN dikenakan atas barang pada konsumen akhir sehingga kenaikan harga otomatis akan menurunkan daya beli. Yang paling meresahkan adalah kenaikan ini terjadi pada saat telah terjadi deflasi selama beberapa bulan dan telah terjadi PHK dalam jumlah besar, yaitu sejak Januari hingga awal Desember sejumlah 80.000 orang.

Turunnya daya beli, pendapatan tidak meningkat, dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan adalah hal yang sangat mungkin berdampak pada masalah kriminalitas. Sebabnya, kondisi ini akan memicu orang termasuk aksi-aksi kriminalitas untuk melakukan apa saja agar dapat bertahan hidup.

Pajak Sumber Penerimaan Negara

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib setiap warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Untuk itu, warga negara akan mendapatkan kompensasi secara tidak langsung dalam bentuk hasil-hasil pembangunan dan pembiayaan untuk kepentingan umum yang menjadi prioritas negara.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pajak merupakan sumber penerimaan utama. kontribusi pajak dalam pendapatan negara mencapai 80,32% (BPS, 2023), sebuah angka yang sangat besar dan lebih besar dibanding Singapura yang relatif tidak memiliki SDA sebanyak Indonesia. Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah justru penerimaan dari sektor nonpajaknya hanya 20%.

Dengan demikian, alasan bahwa kenaikan pajak ini untuk memperkuat penerimaan negara sangat sulit diterima, mengingat kondisi saat ini persentase penerimaan pajak sudah sangat besar. Lalu ke mana SDA yang melimpah ,seperti kekayaan barang tambang, hutan, hasil laut yang jumlahnya menduduki peringkat dunia? Siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia? Jika kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak menjadi pos terbesar penerimaan negara, wajar jika rakyat akan terus-menerus ditekan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Memang benar bahwa kekayaan alam yang terus-terusan dieksploitasi akan habis. Namun, berkaca dari negara-negara lain yang tidak memiliki kekayaan alam “sebanyak” Indonesia, tetapi pungutan pajaknya tidak sebesar negara ini, normal jika rakyatnya mempertanyakan pengelolaan kekayaan alam tersebut.

Pajak dalam Syariat Islam

Syariat Islam menetapkan bahwa setiap pungutan apa pun kepada rakyat harus legal, dalam artian pungutan ini harus benar-benar diizinkan oleh syariat dan berdasarkan kepada dalil. Negara yang menjadi wakil pelaksanaan syariat Islam secara ketat mendapatkan amanah untuk mengelola semua kekayaan alam yang dimiliki dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat sesuai rambu-rambu syariat. Artinya, mulai dari sumber-sumber pendapatan, termasuk jenis pengeluarannya harus bersandar kepada dalil syarak. Penguasa dianggap melanggar syariat jika melakukan pungutan yang tidak sesuai.

Pengaturan Islam berkaitan dengan pos- pos penerimaan negara telah ditetapkan secara terperinci. Dalam kitab Al-Amwal karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan bahwa di antara pos penerimaan negara adalah pos anfal, ganimah, fai, dan khumus; kharaj, jizyah; harta kepemilikan umum; harta milik negara; harta usyur; harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara; khumus, harta orang yang tidak memiliki harta waris, harta orang murtad, pajak, dan zakat. Secara keseluruhan terdapat dua belas pos penerimaan negara dan pajak tidak menjadi komponen utama apalagi andalan.

Dengan pengelolaan keuangan ala APBN syariah, negara memiliki pos penerimaan yang sangat banyak. Sebagai contoh, pemanfaatan pos harta kepemilikan umum saja. Jika SDA dikelola sendiri oleh negara, tidak diserahkan pada asing dan swasta, tentu hasil yang kembali kepada negara dapat digunakan secara optimal, bahkan berlebih. Indonesia memiliki kekayaan alam yang jumlahnya terbesar di dunia, seperti hutan terluas, gas alam, batu bara, emas, nikel, dan sebagainya.

Untuk hutan yang dimanfaatkan sebagai lahan sawit, misalnya, ternyata 60% lahan sawit yang menjadikan Indonesia sebagai pengekspor terbesar di dunia dikuasakan kepada swasta melalui Hak Guna Usaha (HGU). Untuk ini, negara cukup puas memungut 7,5% dari harga CPO yang diekspor.

Sementara itu, nilai ekspor CPO Indonesia 2023 sebesar US$23,97 miliar atau setara Rp389.632 triliun (kurs Rp16.260). Dari nilai tersebut, negara hanya memperoleh Rp27,3 triliun dan bagian besarnya untuk swasta. Andai potensi ini dikelola negara, betapa banyaknya pemasukan negara. Belum lagi pemasukan negara dari sektor tambang, Indonesia menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan nilai ekspor sebesar US$34.592.077.000, sebuah angka yang sangat besar.

Sayangnya, potensi kekayaan alam yang seharusnya menjadi kepemilikan umum justru diserahkan pada swasta, maka manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, melainkan hanya pada individu-individu tertentu. Padahal, jika tunduk pada pengaturan ekonomi Islam, kepemilikan itu tidak hanya kepemilikan individu dan negara, tetapi ada juga kepemilikan umum. Hikmah dengan adanya kepemilikan umum adalah dapat menjamin distribusi kekayaan dan dapat dinikmati oleh semua warga negara.

Pajak memang ada dalam pengaturan sistem ekonomi Islam, tetapi fakta pajak sangat berbeda dengan pungutan pajak saat ini. Dalam Islam, pajak hanya diterapkan secara insidental, yaitu hanya ketika kas negara membutuhkan backup keuangan. Alhasil, pajak bukan pungutan yang bersifat abadi. Ketika kas negara dalam kondisi normal, pajak harus dihentikan. Pajak juga hanya diwajibkan untuk muslim, laki-laki, dan yang kaya. Berbeda dengan fakta hari ini, semua orang (kaya maupun miskin) wajib membayar pajak dan berlaku seumur hidup.

Penguatan keuangan negara tidak lain dengan tunduk pada ketentuan syariat, yakni pengelolaan keuangan (penerimaan dan belanjanya) harus sesuai dengan syariat. Allah Swt. telah memberikan pengaturan yang terbaik dan memastikan bahwa semua kekayaan alam pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia, selama manusia patuh pada aturan-Nya. Berlepas diri dari pengaturannya justru akan membuat kehidupan susah dan sempit, bahkan mengundang azab-Nya.

Cukuplah firman Allah Swt. menjadi pengingat kita semua, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha: 124). [MNews/GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *