[Kabar] Presiden Menyerukan Persatuan Negeri-Negeri Muslim, Pengamat: Gimik Politik?

Muslimah News, NASIONAL—Presiden Prabowo Subianto menilai masih banyak pihak yang cenderung tidak memedulikan hak negara-negara muslim hingga saat ini. “Kita tidak dihargai. Mereka tidak mendengarkan suara kita. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak mendengarkan kita. Hak asasi manusia bukan untuk masyarakat muslim,” katanya saat sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19-12-2024).

Prabowo lantas meminta negara-negara muslim agar bersatu serta bekerja sama. Ia menyadari banyak perbedaan hingga perselisihan antarnegara muslim. Namun, ia menilai perselisihan terus-menerus tidak akan menyelesaikan masalah negara-negara muslim, salah satunya membantu Palestina yang tengah menghadapi aksi genosida Zion*s Yahudi.

Oleh karena itu, Prabowo kembali menyerukan persatuan antar-negara muslim. “Maaf, tetapi ini opini saya, mari kita lihat kenyataannya. Kita harus bekerja bersama. Kita harus bekerja sama untuk menyatukan suara dan tidak dipecah belah,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Gimik

Menurut pengamat politik Fatma Sunardi, ajakan Prabowo kepada pemimpin negeri-negeri muslim anggota Development Eight (D8) untuk bersatu dan bekerja sama terdengar mulia, apalagi tuntutan persatuan itu diarahkan untuk meyelesaikan masalah Palestina yang tidak kunjung selesai.

“Lalu apa tujuan seruan Prabowo? Yang pasti ini gimik politik sebagai rezim populis. Jika ingin kekuasaannya didukung umat Islam, harus ikut bicara masalah Palestina,” jelasnya kepada MNews, Senin (23-12-2024).

Namun, ia menilai, ajakan Prabowo itu menjadi sekadar retorika karena mustahil diwujudkan. “Mengapa mustahil dilakukan? Karena Prabowo hanya menyeru ajakan tanpa melempar paradigma yang dijadikan pemikiran untuk bersatu. Berdasarkan realitas ini, tidak heran rezim populis akan memakai isu Palestina untuk menarik dukungan umat dengan menawarkan solusi instan jauh dari solusi syar’i,” paparnya.

Hal itu, katanya, akan membuat peta jalan persatuan dan kerja samanya sulit disusun. “Pemikiran persatuan seperti apa yang ditawarkan Prabowo? Jika persatuan itu berdasarkan pemikiran sama-sama muslim, yakni ukhuah islamiah, rasanya tidak mungkin. Ini karena pemerintahan di dunia Islam semuanya dibangun atas konsep poltik negara bangsa atau nasionalisme, baik Turki, Mesir, Pakistan, maupun Indonesia,” terangnya.

Nasionalisme

Nasionalisme, ungkap Fatma, tidak mengajarkan persatuan berdasarkan akidah, bahkan nasionalisme telah megharamkan persatuan berdasarkan akidah Islam. “Lalu, jika yang dimaksud Prabowo adalah bersatu berdasarkan kepentingan bersama dalam kerangka nasionalisme, yakni national interest (kepentingan nasional), ini sangat sulit,” paparnya.

Ia menjelaskan, bagaimana pun, sejarah berdirinya negara bangsa di dunia Islam berbeda dengan wilayah lain. “Timur Tengah dalam sejarahnya menjadi perebutan pengaruh dua negara adidaya, yakni Inggris dan Amerika Serikat (AS). Perebutan pengaruh ini berakibat pada instabilitas politik karena ada upaya persaingan untuk menaruh agen-agen kedua negara menjadi penguasa dengan berbagai cara,” paparnya.

Kerasnya persaingan antara Inggris dan AS, jelasnya, mengakibatkan konflik politik dalam negeri yang terbawa pada agenda politik luar negeri. “Tiap rezim akan mengusung kepentingan tuannya. Jadi, penyatuan berdasarkan kepentingan nasional juga mustahil,” tegasnya.

Timur Tengah

Menurut Fatma, sejarah dan persoalan politik Timur Tengah bisa dipelajari di Kitab Mafahim Siyasi karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Ia mengatakan, jika persatuan negara-negara Islam dalam konteks konsep politik yang ditawarkan oleh AS sebagai penguasa keamanan kawasan Timur Tengah, maka itu bukan untuk kepentingan umat Islam.

“Ambil contoh, inisiatif perjanjian Abraham dengan narasi Timur Tengah yang sejahtera dan damai. Peta jalannya dengan normalisasi hubungan dengan Zion*s. Jika skema ini yang diambil, maka persatuan negara-negara Islam adalah demi kepentingan Amerika, bukan dunia Islam, khususnya untuk masalah Palestina,” bebernya.

Ia menilai, apabila hal tersebut yang dimaksud Prabowo, maka itu hanya retorika saja. “Jika benar persatuan itu dalam konteks Perjanjian Abraham, maka ajakan Presiden Prabowo tidak layak diikuti karena sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam dan Islam,” tegasnya.

Palestina

Fatma menilai, isu Palestina masih menjadi isu yang menggerakkan umat. “Semua tokoh, politisi, dan kalangan pergerakan selalu ikut merespons isu Palestina. Tidak ketinggalan tokoh parpol, baik di luar maupun dalam pemerintahan,” ujarnya.

Isu Palestina, katanya, adalah isu strategis bagi siapa pun yang meginginkan dukungan umat Islam, termasuk Prabowo. “Bagaimana pun Indonesia dihuni oleh mayorias umat Islam. Secara politik, mayoritas umat Islam punya keterikatan mendalam dengan isu Palestina. Oleh karena itu, Prabowo memainkan gimik politiknya,” jelasnya.

Ia menyampaikan, dalam dukungan yang terbatas, pemerintah selama ini terus memberi dukungan baik berupa bantuan dan upaya diplomatik, meskipun dukungan pemerintah masih jauh dari harapan. “Bagi umat Islam, sudah seharusnya terus mendukung Palestina dengan solusi syar’i yakni mendorong peguasa muslim untuk mengerahkan militer mengusir Zion*s,” terangnya.

Kesadaran

Menurut Fatma, agenda membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi membutuhkan kesadaran politik Islam para pemimpin negeri-negeri Islam. “Kesadaran politik bahwa umat Islam adalah one ummah (satu umat). Harusnya penguasa negeri-negeri muslim kembali kepada karakternya sebagai pemimpin muslim,” jelasnya.

Seorang pemimpin, imbuhnya, punya tanggug jawab kepada dirinya, yakni punya kekuatan syahsiah (kepribadian). “Kekuatan kepribadian ini dibangun dari caranya berpikir sebagai pemimpin umat, harus paham akan politik dalam negeri dan luar negeri,” terangnya.

Seorang yang memiliki pola pikir Islam, ungkapnya, dalam konteks pemerintahan akan melandaskan solusi tentang Palestina berdasarkan syariat, bukan penawaran solusi dari AS dan PBB. “Dengan cara berpikir untuk menjalankan pemerintahan Islam, maka akan mudah menggerakkan setiap penguasa negeri-negeri Islam untuk mengarahkan kekuatan militernya membebaskan Palestina dari penjajahan Yahudi,” bebernya.

Ia berharap, para pemimpin negeri-negeri Islam bisa bersatu dan bekerja sama jika memakai landasan Islam. “Jika para pemimpin itu memiliki kepribadian yang kuat dan pola pikir menjalankan pemerintahan Islam, maka persatuan dalam ikatan akidah Islam untuk membebaskan Palestina itu benar-benar terwujud,” pungkasnya. [MNews/IK]