Muslimah News, LENSA DAERAH — Generasi Baru Indonesia (GenBi) Komisariat Universitas Lancang Kuning (Unilak) berkolaborasi dengan Tax Center Unilak mengadakan kegiatan pelatihan pemahaman pajak bagi masyarakat.
Generasi Baru Indonesia (GenBI), adalah komunitas yang terdiri atas para penerima beasiswa dari Bank Indonesia sejak 11 November 2011. Komunitas ini terdiri dari mahasiswa/i dari berbagai perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.
Pada kegiatan pelatihan ini, di depan GenBI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unilak Dr. Dini, S.E., S.H., M.M., M.H.Ak. ACPA. menyatakan bahwa pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, bahkan beasiswa yang diterima mahasiswa pun bersumber dari anggaran pajak.
Kesalahan Besar
Akademisi dari kampus di Surabaya Dr. Liliek Susilowati, M.Si. menilai, menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan negara adalah kesalahan besar.
“Pajak sebagai sumber pendapatan utama APBN merupakan kesalahan besar dalam sistem keuangan sebuah negara karena pajak adalah pemaksaan negara kepada rakyatnya. Jika ada yang tidak membayar pajak, maka dikenai sanksi. Artinya pihak yang tidak membayar pajak dipandang sebagai pihak yang melakukan kejahatan,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (25-12-2024).
Ia menyesalkan, sistem sekularisme kapitalisme yang diadopsi negeri ini, bahkan menjadikan beasiswa juga bersumber dari pajak. Itu pun, lanjutnya, diikuti dengan tuntutan agar penerima beasiswa menjadi pihak yang berfungsi sebagai corong agar masyarakat makin sukarela membayar pajak.
“Ini merupakan paradoks, bagaimana mungkin berharap agar rakyat membayar pajak kepada negara dengan sukarela atas hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin sulit? Padahal seharusnya negara yang mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan sebaliknya,” kritiknya.
Kezaliman
Ia mengulas, di sisi lain harta berlimpah yang dimiliki negeri ini, berupa sumber daya alam dengan berbagai jenisnya yang sejatinya milik rakyat, justru diberikan kepada para oligarki dari dalam atau luar negeri.
“Ini adalah kezaliman besar yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya. Sungguh setiap kesulitan yang mendera rakyat akibat lalainya penguasa, kelak akan dimintai pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah,” tegasnya.
Dalam sistem sekularisme kapitalisme ini, ucapnya, beban berat rakyat tidak hanya terjadi di pajak, tetapi juga terjadi pada hajat pokok rakyat yang juga masih ditarik biaya. “Listrik, air, bahkan air minum, yang sejatinya milik rakyat harus dibeli oleh rakyat. Belum lagi kesehatan dan pendidikan yang menjadi hajat pokok komunal juga tidak bisa dinikmati masyarakat secara berkualitas dan murah,” sesalnya.
Menurutnya, ini karena dalam sistem sekularisme kapitalisme, hubungan penguasa dengan rakyat adalah seperti penjual dan pembeli.
“Kebebasan kepemilikan yang dianut sistem ini, mengakibatkan rakyat harus berkompetisi untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam kompetisi, pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Akibatnya, pihak yang kalah akan menjadi terhina, padahal mereka juga manusia. Cepat atau lambat, negara yang menjadikan pajak sumber penghasilan APBN-nya, pasti akan mengalami kehancuran,” tegasnya.
Sistem Sahih
Menurut Liliek, ini berbeda dengan sistem sahih yang datang dari Allah Swt., yakni sistem Khilafah Islamiah.
”Dalam Islam, seluruh rakyat dipandang sama dalam pelayanan kebutuhan pokok individu atau komunalnya, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Negara dilarang mengambil harta rakyatnya. Sebaliknya, negara memberikan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis dengan kualitas prima bagi seluruh warga negara,” bebernya.
Sumber pendanaan untuk melayani rakyat, sambungnya, juga telah ditetapkan dalam Islam yang salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam.
”Sejarah telah menunjukkan kegemilangan Kekhalifahan Islam, sekolah gratis dan disediakan asrama yang juga gratis, bahkan ini berlaku bagi seluruh warga negara. Artinya, penerima beasiswa dalam Khilafah adalah seluruh warga negara,” ungkapnya. [MNews/IA]
