Muslimah News, FOKUS ― Dalam forum KTT Developing Eight (D-8), Presiden Prabowo menyerukan pentingnya persatuan negeri-negeri muslim untuk memberikan dukungan bagi Palestina. Ia juga melontarkan kritik terkait sikap beberapa negara-negara muslim di Timur Tengah yang masih bergelut dengan konflik internal dengan berbagai kepentingannya, khususnya dalam masalah Suriah. Sejumlah pihak menengarai, pernyataan ini menyebabkan aksi walk out pemimpin negeri Islam―seperti Turki―dari forum tersebut.
Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar menilai bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta persatuan di antara negara-negara Islam memang mengesankan. Namun, menurutnya, Prabowo tampaknya lebih banyak memberikan nasihat dan kurang memperhatikan hal-hal yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut yang menurutnya cukup tegas mengkritik Israel.
Ia juga menambahkan, bahwa dari segi substansi Prabowo tidak salah, tetapi cara penyampaiannya tidak diplomatis dan tidak sesuai konteks. KTT D-8 bukanlah tempat untuk saling menyalahkan. Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang mengurangi solidaritas di antara negara-negara muslim.
Indonesia sendiri menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dengan berpegang pada prinsip antipenjajahan, antipenindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik.
Di satu sisi, tidak bersatunya visi para pemimpin negeri-negeri muslim terkait pembebasan Palestina dari entitas zionis Yahudi adalah satu masalah. Di sisi lain, sikap Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas-aktif dan nonblok, seraya tetap menjalin persahabatan dengan semua negara pun butuh peninjauan ulang.
Tidak dimungkiri, Palestina merupakan isu global yang kerap dijadikan pemimpin Islam dunia untuk menarik simpati kaum muslim. Para pemimpin Islam berupaya mengesankan gaya kepemimpinan populis melalui retorika, ucapan simpati, dan semacamnya terhadap krisis yang menimpa rakyat Palestina.
Tidak sedikit umat terpukau dan menaruh harapan pada para pemimpin itu. Sayang, hingga saat ini belum tampak sikap tegas mereka untuk melakukan aksi nyata mengusir entitas Yahudi dari bumi Palestina.
Bagaimana sikap yang seharusnya diambil pemimpin-pemimpin Islam hari ini dalam menyikapi konflik di Palestina?
Jangan Hanya Beretorika
Pidato presiden di Pertemuan Organisasi Kerjasama D-8 di Kairo yang menyatakan membela Palestina dan mengajak negeri muslim untuk bersatu semestinya tidak berhenti hanya pada ajakan atau retorika politik. Pembelaan terhadap Palestina membutuhkan tindakan nyata yang harus diseriusi para petinggi negeri muslim. Bahkan, hal itu adalah perkara mendesak dan dibutuhkan rakyat Palestina hari ini.
Negeri-negeri muslim telah aktif dan masif mengirimkan bantuan sosial, mengirimkan relawan, mengkritik keputusan-keputusan AS dan entitas Yahudi dalam pendudukannya di Palestina, termasuk membuka jalur diplomasi untuk menjembatani masalah pencaplokan Yahudi atas Palestina.
Namun, hasilnya masih nihil, bahkan sama sekali belum mampu membebaskan Palestina. Oleh karena itu, seruan persatuan negeri-negeri muslim seharusnya diiringi tindakan nyata yang menunjukkan kapasitas kerja level negara dan pemimpin dunia. Ini sebagaimana tindakan nyata AS yang membantu militer Yahudi dalam genosida yang mereka lakukan di Palestina.
Para pemimpin muslim sudah seharusnya mengerahkan pasukan militer mereka, bukan sekadar melontarkan kecaman atau pernyataan prihatin atas krisis di sana. Hari demi hari rakyat Palestina mengalami situasi peperangan yang tidak jelas kapan usainya. Satu-satunya yang bisa menghentikan arogansi Yahudi hanyalah jihad fii sabilillah yang diinisiasi oleh negeri-negeri muslim secara global. Inilah yang akan menggentarkan musuh. Jelas, pengiriman pasukan militer sesungguhnya urgen dan sangat dibutuhkan oleh Palestina.
Perkara mendasar kaum muslim yang saat ini belum bergerak mengerahkan militernya untuk membebaskan Palestina adalah karena adanya perbedaan kepentingan dan ketakadaan visi yang sama. Demikian pula sikap politis negeri-negeri muslim—termasuk Indonesia—yang cenderung mengikuti narasi “perdamaian” dan “peperangan” sesuai perspektif Barat.
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan tidak memihak justru menunjukkan sikap yang tidak tegas atas genosida yang dilakukan entitas Yahudi. Apalagi, dalam pidato pelantikannya Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia mengedepankan perdamaian dan keadilan sebagai refleksi atas prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.
Indonesia harusnya memahami bahwa konsep perdamaian yang Barat tawarkan setelah Perang Dunia II bersifat elastis dan harus mengikuti standar damai ala Barat. Damai dalam perspektif Barat dimaknai tatkala umat Islam rida wilayah mereka dibagi dengan entitas Yahudi. Sebaliknya, konsep jihad yang seharusnya digelorakan negeri-negeri muslim dalam rangka membebaskan Palestina malah dimaknai sebagai tindakan teror yang jauh dari perdamaian.
Indonesia maupun negeri muslim lainnya pada hakikatnya sama. Sama-sama terjajah oleh narasi Barat dalam mencari solusi atas Palestina, yakni menjadikan perdamaian dunia sebagai jargonnya. Menjaga perdamaian dunia menurut paradigma Barat inilah yang wajib dianut oleh setiap negara yang tergabung dalam PBB yang dikendalikan AS. Sedangkan deklarasi perdamaian dunia adalah yang nyata-nyata memasung negeri-negeri muslim untuk menolong saudara seakidah mereka di Palestina.
Sudah selayaknya tindakan nyata untuk Palestina diiringi dengan kesadaran politis ideologis para petinggi kaum muslimin. Tanpa pengiriman pasukan, pembelaan hanyalah sekadar retorika. Apalagi Indonesia mendukung solusi dua negara yang berarti menyetujui tanah Palestina dirampok oleh entitas Yahudi. Dengan mendukung solusi dua negara, Palestina tetap tidak akan pernah merdeka sepenuhnya.
Solusi Tuntas
Jihad yang dimaknai sebagai tindakan teror sesungguhnya adalah solusi untuk Palestina saat ini. Permasalahannya, kaum muslim hari ini enggan berada pada visi yang sama. Kondisi ini makin buruk karena mereka terpenjara dalam ego nasionalisme mereka. Sedangkan sudah seharusnya negeri-negeri muslim bersatu dan menanggalkan kepentingan mereka masing-masing.
Jika kita telusuri sejarah, negeri-negeri muslim sejatinya adalah satu kesatuan wilayah dalam naungan Khilafah Islamiah. Penjajah kafir yang sangat berhasrat untuk meruntuhkan peradaban Islam saat itu berupaya untuk melemahkan kaum muslim secara internal. Mereka menghembuskan ide nasionalisme, melakukan politik belah bambu di antara umat Islam melalui isu Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme, hingga umat lupa dengan persatuan akidah.
Walhasil, setelah negeri-negeri muslim mengadopsi ide nasionalisme dalam kerangka “kemerdekaan semu” dari penjajah, pada saat yang sama Khilafah diruntuhkan oleh antek-antek Yahudi. Selanjutnya, kaum muslim pun hidup dalam perasaan emosional geografis mereka masing-masing. Momen inilah yang memberi ruang bagi entitas Yahudi laknatullah untuk merangsek masuk menguasai Palestina, bahkan bebas melakukan genosida pada rakyat Palestina hingga hari ini.
Ini menunjukkan bahwa jihad dan persatuan umat Islam dalam kesatuan negara Islam (Khilafah) adalah solusi urgen bagi Palestina. Inilah yang harus dipahami umat Islam, termasuk para pemimpin negeri muslim. Jihad dan Khilafah adalah agenda utama umat Islam di seluruh dunia untuk membebaskan Palestina juga negeri-negeri muslim dari hegemoni kapitalisme. Lantas, bagaimana mewujudkan kesatuan umat dalam Khilafah?
Butuh Kerja Politis
Perjuangan Rasulullah saw. dalam mendirikan Negara Islam di Madinah sudah selayaknya menjadi teladan bagi umat Islam. Beliau berusaha untuk menyebarkan pemikiran yang benar dengan membersihkan akidah masyarakat Arab jahiliyah dan menantang semua bentuk hukum yang tidak sesuai dengan syariat. Beliau menciptakan perubahan pemikiran secara mendasar (akidah).
Kegiatan politik Nabi saw. memiliki karakter yang unik. Beliau sangat menyadari bahwa masyarakat Quraisy saat itu sangat menghormati pemimpin mereka. Beliau berusaha memutus kepercayaan terhadap kepemimpinan kafir Quraisy dan mengalihkannya kepada Rasulullah saw.. Beliau juga aktif berkomunikasi dengan para pemimpin kabilah agar mereka mau menjadikan wilayahnya sebagai pusat penyebaran dakwah, serta mengajak para pemimpin kabilah untuk memeluk Islam.
Islam dan umat Islam merupakan dua kekuatan yang mampu membuat musuh merasa takut. Saat Rasulullah saw. melakukan hijrah dan mendirikan Negara Islam yang pertama di Madinah, beliau mulai melakukan berbagai manuver sebagai bentuk menunjukkan kekuatan dan mengintimidasi musuh. Saat itu, musuh-musuh umat Islam pun merasa gentar dan mulai memperhitungkan kekuataan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah saw..
Saat ini pun musuh-musuh Islam sebenarnya sangat takut terhadap kehadiran Islam. Mereka berusaha untuk menghalangi persatuan umat melalui berbagai strategi pemikiran yang licik, termasuk konflik fisik seperti yang terjadi di Timur Tengah. Mereka menghalangi munculnya kekuatan Islam dengan berbagai perang pemikiran dan mencegah bersatunya umat Islam dalam Khilafah melalui kriminalisasi dan monsterisasi syariat Islam. Mereka memutarbalikkan narasi dan menggiring masyarakat dunia dalam opini sesuai kepentingan dan agenda penjajah.
Untuk melawan perang pemikiran, menyingkap opini sesat Barat, serta mengungkap cara pemimpin negeri-negeri muslim hari ini dalam memberikan loyalitasnya pada Barat, dibutuhkan kerja politis yang melibatkan seluruh elemen umat Islam. Dengan kata lain, diperlukan upaya penyadaran di tengah-tengah umat yang bertujuan untuk mengungkapkan secara gamblang pada umat mengenai musuh Islam yang sebenarnya.
Jika umat telah menyadari hal ini, umat akan menawarkan metode yang tepat untuk mengimplementasikan solusi Islam atas berbagai permasalahan umat, termasuk persoalan Palestina. Umat akan menyadari bahwa persoalan Palestina yang berkepanjangan ini hanya bisa diselesaikan dengan jihad dan persatuan di bawah naungan Khilafah. Umat pun akan menuntut penguasa di negeri-negeri muslim untuk mengirimkan pasukan militer untuk membebaskan Palestina.
Kondisi ini sejatinya sama dengan masa dakwah Rasulullah saw. yang mengawali langkahnya dengan upaya penyadaran, serta meletakkan dasar pemikiran di kalangan Arab jahiliyah pada waktu itu sehingga prinsip dasar Islam teguh dan kukuh pada diri umat Islam. Pengakuan pada konsep-konsep Islam yang Rasulullah dakwahkan ini lantas terimplementasi pada upaya untuk menerapkannya dalam konteks negara.
Saat itu Rasulullah saw. dan para sahabat berhimpun dalam kelompok dakwah yang senantiasa membenturkan pemahaman Islam yang sahih dengan kebiasaan Arab jahiliyah yang menyembah berhala. Metode dakwah yang Rasulullah saw. lakukan ini semestinya dapat diadopsi umat Islam untuk melakukan gerak-gerak terarah dalam satu kelompok dakwah (kutlah jama’i) dan melakukan penyadaran akan pentingnya persatuan umat Islam dan berjuang secara politis sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw..
Melalui kelompok dakwah ideologis ini pula, umat akan bergerak secara terorganisir dan memotivasi para generasi muslim di berbagai wilayah untuk berjuang bersama membebaskan satu per satu belenggu nation state dan membebaskan wilayah mereka dari cengkeraman kapitalisme.
Hari ketika Islam dan umat Islam kembali menggantikan peradaban kelam yang sangat hegemonik hari ini, keberkahan Islam akan hadir. Islam dan syariatnya akan menjadi rahmat yang hakiki bagi seluruh alam. Pada saat itu, bukan hanya negeri muslim seperti Palestina dan Suriah yang terbebaskan, tetapi juga seluruh dunia yang hari ini hidup tertindas dalam cengkeraman kapitalisme global.
Allah Swt. berfirman, “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Menerima taubat.” (QS An-Nashr [110]: 1–3). Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
