Mengatasi Krisis Iklim Butuh Kepemimpinan Islam

Mengatasi Krisis Iklim Butuh Kepemimpinan Islam

Penulis Despry Nur Annisa Ahmad, S.T., M.Sc.

Muslimah News, FOKUS — Platform Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) atau yang sering disebut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk Keanekaragaman Hayati, pada 21-12-2024 lalu, merilis laporan terbaru untuk memperingatkan bahwa krisis iklim dan alam saling terkait erat dan tidak bisa diatasi secara terpisah.

Pada laporan tersebut, IPBES menyoroti konsumsi berlebihan, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan eksploitasi SDA sebagai faktor utama yang memperburuk krisis ganda ini. Salah satu temuan paling mencolok dalam laporan ini adalah ancaman kepunahan yang dihadapi ekosistem terumbu karang. Pemanasan laut yang cepat, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi laut diperkirakan akan menyebabkan kepunahan global terumbu karang dalam 10—50 tahun ke depan.

Temuan paling ironis adalah alokasi dana yang justru jauh lebih besar untuk proyek merusak lingkungan daripada untuk upaya konservasi. Vause (ekonom, salah satu kontributor laporan) menyebutkan bahwa sekitar USD200 miliar dihabiskan untuk konservasi keanekaragaman hayati setiap tahun. Namun, USD7 triliun (atau 35 kali lipat) dialokasikan untuk subsidi dan insentif yang merusak lingkungan.

Laporan ini menegaskan bahwa krisis alam dan iklim harus diatasi secara terpadu dengan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan. IPBES juga mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk segera mengubah paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini mengorbankan alam demi pertumbuhan jangka pendek. Dengan langkah konkret dan komitmen global, harapan untuk membalikkan krisis iklim dan keanekaragaman hayati masih dapat diwujudkan.

Akar Masalah Perubahan Iklim

Selama 15 tahun terakhir, krisis iklim yang makin dalam telah meningkatkan frekuensi dan dampak bencana alam. Laporan IPCC yang diterbitkan pada 28-2-2022 menegaskan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia menyebabkan gangguan berbahaya dan meluas di alam dan memengaruhi kehidupan dan mata pencarian miliaran orang, meskipun ada upaya untuk mengurangi risiko.

Sebagian besar ilmuwan iklim sepakat bahwa penyebab perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, yang meningkat pesat sejak Revolusi Industri. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Khakim et al (2014) bahwa Revolusi Industri membawa dampak besar pada wajah dunia saat ini, baik positif maupun negatif.

Dampak positifnya, Revolusi Industri berdampak pada kemajuan teknologi di berbagai bidang, seperti pertanian, manufaktur, dan transportasi. Dampak negatifnya, Revolusi Industri meninggalkan derita berupa meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan secara global dan akibat pemanasan global ini yang secara akumulatif berdampak pada perubahan iklim.

Para ilmuwan progresif juga mengakui kerusakan serius yang dihasilkan dari dorongan kapitalis global. Hal ini berkaitan dengan upaya tidak berujung dari pemilik swasta untuk memperluas dan meningkatkan keuntungan mereka.

Keputusan yang paling menguntungkan tidak akan pernah menjadi yang paling ramah lingkungan, sehingga pemilik perusahaan swasta akan menahan diri untuk tidak membuat keputusan sadar lingkungan tanpa peraturan (Pollock, 2020). Lebih lanjut Pollock juga merilis pernyataan bahwa kapitalisme tidak akan pernah mau berpikir rugi, apalagi ganti rugi dalam mengejar angka pertumbuhan ekonomi.

Berdasar hal ini, maka dapat dijustifikasi bahwa sejatinya akar utama masalah krisis iklim adalah paradigma pengelolaan SDA yang berbasis pada pemikiran kapitalisme, yakni hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dibandingkan aspek lainnya. Secara ide dasarnya, kapitalisme tegak di atas spirit kebebasan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan kepemilikan.

Atas dasar spirit tersebut, setiap individu atau kelompok yang memiliki modal bisa mengakses pengelolaan SDA secara meluas dengan biaya pengelolaan seminimal mungkin agar bisa meraih banyak keuntungan. Inilah kesalahan mendasar dari paradigma ini dibangun dalam mengelola kekayaan alam di berbagai negara saat ini. Belum lagi, harta kekayaan hasil pengelolaan itu hanya berputar pada segelintir individu atau kelompok.

Islam Menawarkan Solusi Hakiki untuk Mengatasi Krisis Iklim

Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan satu-satunya ajaran wahyu yang komplit, mempunyai pemikiran khas dalam hal pengelolaan sumber daya, baik SDA maupun SDM. Paradigma Islam ketika diterapkan dalam hal pengelolaan SDA, akan mewujudkan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Pada level strategis, Islam menetapkan tiga kategori pengelolaan harta kekayaan berdasarkan status kepemilikannya, dengan tujuan agar kekayaan tersebut bisa terdistribusi secara merata.

Pertama, kepemilikan individu.

Kepemilikan individu ini sepenuhnya diatur oleh syariat. Hukum berlaku pada barang zat maupun manfaatnya yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi, baik karena manfaat barangnya diambil oleh orang lain (disewa atau diambil alih melalui cara dibeli).

Hak milik individu adalah hak syarak untuk seseorang sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Kehadiran negara dalam hal ini dapat menjaga dan menentukan dengan adanya pengundang-undangan hukum syarak dan pembinaan-pembinaan terkait kepemilikan harta pribadi. Dalam hal ini, negara yang terwakilkan oleh baitulmal dapat memfasilitasi masyarakat yang telah cukup haul dan nisab hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah.

Kedua, harta kepemilikan umum.

Pada ranah ini, ijin Asy-Syari’ kepada masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda, yaitu benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy-Syari’ bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, yang mana mereka masing-masing saling membutuhkan dan Asy-Syari’ melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja (seperti segala fasilitas umum, bahan tambang, dan SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan).

Hal ini juga terkait dengan pembahasan tambang nikel sebagai bahan baku kendaraan listrik. Status kepemilikannya adalah kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Semua rakyat boleh memanfaatkan nikel ini. Di antara dalil yang menyebutkan ini adalah, “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara, yakni air, padang rumput, dan api. Harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabarani).

Berdasarkan hadis ini, ketiga jenis SDA ini adalah milik umum. Nikel sendiri dalam ranah pembahasan ini termasuk dalam pembahasan api sebagai energi. Statusnya sebagai milik umum adalah berdasarkan sifatnya, yakni sebagai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum (As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 67).

Dari hadis di atas, bisa digali kaidah hukum, “Setiap benda/barang (SDA) yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum.” (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, 3/466).

Dengan demikian, tidak hanya air, api, dan padang rumput, tetapi semua SDA yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas (min maraafiq al-jamaa’ah) adalah milik umum (An-Nabhani, An- Nizhaam al-Iqtishaadi, hlm. 201).

Alasannya, Rasulullah saw. pernah memberikan penguasaan air di Thaif dan Khaibar kepada seseorang. Air tersebut tidak menjadi tempat bergantung masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa larangan penguasaan ketiga jenis barang dalam hadis di atas mengandung ilat. Ilatnya adalah barang tersebut, “Min maraafiq al-jamaa’ah (kebutuhan bersama masyarakat).” Dalam kaidah usul dinyatakan, “Ada atau tidak adanya hukum, bergantung pada ilatnya.”

Berdasarkan kaidah ini, semua yang terkategori barang yang dibutuhkan publik (min maraafiq al-jamaa’ah) adalah milik umum. Pembahasan energi (yang depositnya melimpah) sebagai milik umum juga termasuk ke dalam bahasan hadis tentang barang tambang dari riwayat Abyadh bin Hammal ra., dari Abyad bin Hammal bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepadanya. Beliau saw. pun memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika Abyad bin Hammal ra. telah pergi, ada seorang lelaki yang ada di majelis itu berkata kepada Rasulullah saw., “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sungguh Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd).” Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah saw. menarik kembali pemberian tambang garam itu dari dirinya (Abyadh bin Hammal).” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Berdasarkan dalil dan hasil ijtihad dari berbagai ulama tersebut, ditetapkan bahwa seluruh kekayaan alam ini haram dilakukan privatisasi. Kehadiran negara dalam hal ini, hadir untuk mengelola kepemilikan umum untuk kepentingan publik. Negara boleh memberikan kepada rakyat secara gratis atau menetapkan harga terjangkau semua kalangan, lalu hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Hasil pengelolaan kekayaan alam milik umum ini yang kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan baitulmal(APBN negara) untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai salah satu pos pembiayaan untuk penyediaan kebutuhan pokok masyarakat (pendidikan, kesehatan, keamanan), kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, papan), membangun industri berat, infrastruktur, dan belanja negara lainnya.

Adapun terkait perumusan kebijakan pada level teknis dari bentuk pengelolaan harta milik umum ini, dapat diinisiasi oleh negara berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Negara dalam hal ini dapat meminta kepada para ilmuwan untuk melakukan analisis terbaik dan paling mutakhirnya dalam pengelolaan SDA yang ramah lingkungan.

Negara Islam, melalui baitulmal, hadir membiayai riset tanpa perlu membebani para ilmuwan dengan aturan administrasi wajib publikasi yang terindeks reputasi global seperti sekarang. Ini karena tujuan substansi risetnya memang fokus pada kepentingan masyarakat. Hasil-hasil riset itulah yang kemudian diseleksi oleh al-hukkam untuk diadopsi oleh negara menjadi sebuah kebijakan.

Kepemilikan harta kekayaan ketiga adalah milik negara.

Harta milik negara ini adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah sesuai pandangan dan ijtihadnya, semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya.

Demikianlah konsep bangunan sistem ekonomi Islam. Jika hal ini mampu terterapkan oleh negara di dunia saat ini, spirit pengelolaan SDA tidak lagi membawa spirit pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, pengelolaan SDA jika menggunakan paradigma Islam, akan membawa spirit wahyu dan mewujudkan keharmonisan antara alam, manusia, dan kehidupan.

Khatimah

Selama paradigma di dunia saat ini masih menerapkan sistem kapitalisme dalam pengelolaan SDA-nya, harapan untuk membalikkan krisis iklim dan keanekaragaman hayati masih jauh panggang dari api dan sulit diwujudkan. Butuh kerja sama seluruh pihak untuk mewujudkan kepemimpinan Islam dalam mengatasi krisis iklim akibat salah kelola SDA saat ini.

Hanya melalui mekanisme kepemimpinan Islam, keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam dapat terwujud dan berkelanjutan. Dengan adanya kepemimpinan Islam, akan ada komando khalifah kepada dunia untuk menerapkan aturan wahyu dalam pengelolaan SDA.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al A’raf [7]: 96). [MNews/GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *