[Kabar] Pengamat: Manajemen Bencana Butuh Kepemimpinan Islam

Muslimah News, NASIONAL—Sepanjang 1 Januari hingga 8 Desember, Indonesia tercatat 1.918 kejadian bencana (BNPB, 2024). Kejadian bencana yang mendominasi adalah bencana hidrometeorologi yang urutan kejadian terbanyaknya; banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.

Jika melihat mundur kejadian bencana alam di Indonesia berdasarkan hasil pencatatan BNPB sejak 2012 hingga 2022, bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim dan tanah longsor merupakan bencana yang sering kali terulang terjadi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang terkait dengan perubahan kondisi atmosfer dan hidrologi.

Menanggapi hal tersebut, pengamat masalah lingkungan Despry Nur Annisa Ahmad, S.T., M.Sc. mengatakan, jika dikembalikan pada aturan Islam, hal paling krusial yang perlu dilakukan dalam menjaga stabilitas lingkungan hidup, yakni memperbaiki paradigma dalam membangun suatu wilayah.

“Manajemen bencana membutuhkan kepemimpinan Islam karena semua wilayah di bumi ini adalah milik Sang Pencipta, Allah Swt.. Demikian halnya juga jika mengambil amanah kepemimpinan, paradigma yang digunakan dalam mengurus masyarakat adalah paradigma pe-riayah-an, bukan paradigma transaksional,” jelasnya kepada MNews, Ahad (15-12-2024).

Masif

Menurut Despry, terjadinya bencana hidrometeorologi saat ini begitu masif, bahkan sudah menjadi bencana rutin tahunan. “Hal ini disebabkan dua faktor utama yaitu, konversi lahan dan perubahan iklim.

Konversi lahan, ungkapnya, yaitu perubahan fungsi lahan dari hutan atau lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau lahan industri sangat berpengaruh terhadap frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi.

“Ketika lahan hutan yang seharusnya merupakan kawasan lindung, kemudian dikonversi menjadi kawasan budi daya dengan jenis aktivitas pemanfaatan ruang berupa area pemukiman, industri, ataupun lahan pertanian, maka secara alami, kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi makin berkurang,” jelasnya.

Ia menerangkan, hal itu berakibat air hujan tidak dapat diserap dengan baik sehingga lebih banyak air yang mengalir ke permukaan dan menyebabkan banjir. “Selain itu, tanpa adanya vegetasi yang melindungi lereng bukit, risiko tanah longsor meningkat,” katanya

Di sisi lain, terangnya, perubahan iklim global yang terjadi saat ini juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. “Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang menyebabkan hujan lebat di daerah rentan banjir dan kekeringan lebih lama di beberapa daerah,” jelasnya.

Lemah

Despry menjelaskan, sistem manajemen bencana di Indonesia selalu menjadi biang kerok dan kelemahan utama dalam menanggulangi bencana. “Kejadian bencana yang terus berulang dan memakan korban banyak, disebabkan tidak diikuti keseriusan dan kecepatan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi dari pencegahan sampai penanggulangan,” paparnya.

Di sisi lain, jelasnya, jika dilihat data postur anggaran negara, lambannya pemerintah daerah melakukan mitigasi karena anggaran yang dari pusat disalurkan ke daerah, khusus untuk penanggulangan bencana juga terbatas. “Penguasa belum terlalu serius memikirkan pembangunan wilayah berbasis mitigasi bencana, sebagaimana amanat teknis UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” bebernya.

Kapitalisme

Menurut Despry, pembukaan lahan oleh korporat menyebabkan pola konversi lahan yang mempertaruhkan keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup. “Kejadian seperti ini akan terus berlangsung selama sistem kapitalisme masih diadopsi oleh negeri ini. Pada prinsipnya, sistem kapitalisme mengondisikan posisi negara dalam mengelola urusan umat menggunakan paradigma transaksional, bukan paradigma periayahan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi hal wajar dalam menanggulangi maupun menyelesaikan bencana juga setengah hati dalam mengeluarkan dana lebih. “Secara konseptual dan kontekstual, kapitalisme menganggap kesuksesan pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi sehingga untuk mencapai keuntungan maksimal, cost (biaya) lingkungan harus diminimalkan. Tanpa berpikir panjang, ada banyak harta dan nyawa masyarakat yang dipertaruhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalaupun suatu saat cost penanganan bencana dinaikkan anggarannya, maka penarikan pajak pasti akan terus dinaikkan. “Begitulah lingkar setan sistem ini bekerja sebab sumber pendapatan negara memang bertumpu pada pajak dan utang luar negeri,” paparnya.

Islam

Despry menjelaskan, Islam memiliki sumber pemasukan negara yang jelas dan sistem ekonomi Islam menawarkan banyak opsi pemasukan. “Mulai dari anfal, ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, harta kepemilikan umum, harta milik negara, harta ‘usyur, dharibah, khumus barang temuan dan barang tambang, harta yang tidak ada ahli warisnya, hingga harta zakat,” ucapnya.

Menurutnya, dengan banyaknya opsi pemasukan kas negara tersebut, biaya untuk melakukan aksi manajemen bencana yang komperehensif juga bisa tertalangi. “Tanpa membebani masyarakat ataupun kepala daerah untuk cari muka ke para oligarki dalam menopang anggaran pengelolaan wilayah berbasis mitigasi bencana,” ujarnya.

Bagi seorang muslim, lanjutnya, atas dorongan akidah Islam, seyogianya memilih penerapan sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan anggaran pembangunan. “Namun, sistem ekonomi Islam tidak akan bisa diterapkan jika sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi. Oleh karenanya, dibutuhkan pergantian sistem politik demokrasi menjadi sistem politik Islam. Sebabnya, hanya dengan ruh kepemimpinan Islam, penguasa bisa terkondisikan sebagai pengurus rakyat yang adil, sesuai aturan wahyu,” tuntasnya. [MNews/IK]