Pengentasan Kemiskinan Butuh Langkah Nyata, Bukan Retorika

Pengentasan Kemiskinan Butuh Langkah Nyata, Bukan Retorika

Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025. Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024 (Presiden, 10-12-2024).

Ia juga menyampaikan bahwa alokasi terbesar anggaran Indonesia adalah pendidikan karena pendidikan dan kesehatan adalah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Ia mengatakan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

Menurutnya, makan bergizi merupakan hal yang strategis. Selain menyelamatkan anak-anak, juga memberdayakan ekonomi perdesaan. Ia juga menekankan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan agenda dunia sebagaimana tema pertemuan G20, yaitu dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan.

Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Sekuler Kapitalisme

Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan memang sudah semestinya dilakukan pemerintah karena merupakan sektor yang vital bagi sebuah negara. Namun, masalah kemiskinan tidak akan bisa selesai hanya dengan kebijakan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan karena penyebab kemiskinan multifaktor. Adapun pendidikan dan kesehatan hanya sebagian dari faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di antaranya lapangan pekerjaan yang sedikit, bahkan banyak terjadi PHK sehingga banyak rakyat yang menganggur dan berdampak pada ketakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dan daya beli yang rendah. Rendahnya daya beli ini menyebabkan tingkat konsumsi rendah sehingga banyak usaha yang sepi dari permintaan, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar karena sepi orderan. Hal ini turut meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, terjadi kapitalisasi pendidikan dan kesehatan, yaitu pendidikan dan kesehatan dijadikan komoditas ekonomi sehingga perlu mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat meski anggaran sudah dinaikkan. Ini karena posisi pemerintah hanya sebagai regulator yang mencukupkan diri sebatas membuat regulasi tanpa memastikan bahwa rakyat benar-benar bisa mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak. Dampaknya, layanan pendidikan dan kesehatan yang rakyat rasakan tetap minimalis meski anggaran naik.

Apalagi APBN yang dikelola secara sekuler kapitalistik memiliki skema pembelanjaan dan realisasi anggaran yang tidak jelas sehingga sering kali tidak efisien dan banyak terjadi kebocoran. Ini, misalnya, sebagaimana pernyataan Mendagri Tito Karnavian pada acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 bahwa penggunaan anggaran di wilayah (daerah) tidak efisien. Tito menyampaikan ada wilayah yang menganggarkan Rp10 miliar untuk penanganan stunting, tetapi sebagian besar malah habis untuk rapat dan studi banding, yakni mencapai Rp6 miliar. Untuk evaluasi mencapai Rp2 miliar. Sedangkan yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp2 miliar.

Hal krusial lainnya adalah bahwa pemasukan negara mayoritas berasal dari pajak sehingga peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap akan ditanggung rakyat melalui pajak. Hal ini telah disahkan dalam UU APBN 2025. Pemerintah menargetkan tahun depan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun (Kemenkeu, 19-9-2024). Jumlah ini mencapai 83% dari total pendapatan negara yang mencapai Rp3.005,1 triliun.

Dengan demikian, peningkatan anggaran belanja negara, termasuk untuk pendidikan dan kesehatan, ekuivalen dengan peningkatan pajak dan retribusi, termasuk pajak dan retribusi di sektor pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, lagi-lagi rakyat yang harus “dicekik” dengan pungutan pajak dan retribusi. Lantas, bagaimana rakyat bisa keluar dari kemiskinan?

Akhirnya masalah kemiskinan ini seperti lingkaran setan, tidak ada habisnya. Terus berputar hingga seolah-olah menemui jalan buntu. Dampaknya, kemiskinan tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas.

Semua ini adalah konsekuensi penerapan sistem sekuler kapitalisme yang jauh dari fungsi riayah (mengurusi rakyat) dan junnah (melindungi rakyat), tetapi melayani kekuatan modal, yaitu para kapitalis yang menjadi cukong penguasa. Pengentasan kemiskinan dalam sistem sekuler kapitalisme hanyalah kebijakan populis yang sarat pencitraan, seperti makan bergizi gratis, bansos, dan lainnya demi mengesankan sebagai pemimpin yang pro terhadap rakyat, padahal aslinya justru banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ini sungguh berbeda dengan sistem Islam.

Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Islam

Pengentasan kemiskinan dalam sistem Islam berbasis pada penerapan syariat Islam kafah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer (pokok) pada tiap-tiap individu rakyat secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya (Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam).

Negara Islam (Khilafah) menjalankan politik ekonomi ini dengan memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang meliputi sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan termasuk dua sektor yang dijamin pemenuhannya dalam sistem Islam.

Khilafah memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara mandiri, tidak bergantung atau menyerahkannya pada swasta. Ini karena penguasa dalam sistem Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (melindungi rakyat). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Imam (kepala negara) itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin.” (HR Bukhari-Muslim). Juga sabda beliau saw., ”Sesungguhnya imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’Alayh).

Mekanisme pengentasan kemiskinan dalam Khilafah dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 149, “Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara.”

Dengan adanya jaminan lapangan kerja ini, setiap rakyat bisa menafkahi keluarganya sehingga kebutuhan pokoknya tercukupi. Negara juga mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga rakyat bisa bekerja dengan tenang dan stabilitas harga barang sehingga terjangkau oleh seluruh rakyat.

Selain menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, negara juga memampukan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sehingga rakyat merasakan kemakmuran. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 154:

Negara memberikan solusi untuk memampukan setiap individu dari rakyat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkapnya dan menciptakan keseimbangan di masyarakat dengan cara-cara sebagai berikut.

– Negara memberikan harta-harta bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki negara di baitulmal, dari harta fai dan lainnya.

– Negara memberikan tanah-tanah garapan kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Adapun orang yang memiliki tanah dan orang-orang yang tidak mau menggarap tanah maka negara tidak akan memberikan kepada mereka.  Negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah lahan pertaniannya agar mereka memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

– Melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayarnya dari harta zakat, fai, dan lainnya.

Khilafah memastikan bahwa harta kekayaan terdistribusi secara adil sehingga seluruh rakyat merasakan kemakmuran. Tidak ada ketimpangan dalam ekonomi. Ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 153, “Negara selalu berusaha memutar harta di antara rakyat dan mencegah adanya peredaran harta di kelompok tertentu.”

Dengan mekanisme ini, tiap-tiap rakyat terbebas dari kemiskinan dan merasakan kemakmuran. Bahkan, orang-orang yang lemah pun merasakan kemakmuran karena negara mengurusi mereka. Dalam Pasal 152 disebutkan, “Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya. Negara menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat.”

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Khilafah menyediakan layanan bagi seluruh rakyat dengan pembiayaan dari baitulmal. Muqaddimah ad-Dustuur Pasal 148 menyebutkan, “Pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, dan sekolah mendapatkan biaya dari baitulmal.”

Juga Pasal 164 , “Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan.”

Kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Khilafah, termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, dibiayai dari baitulmal, yaitu dari dua bagian. Pertama, bagian fai dan kharaj yang mencakup ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, dan dharibah. Kedua, bagian kepemilikan umum yang mencakup tambang migas maupun nonmigas, laut, sungai, hutan, padang rumput, dan aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah). Selain itu, Khilafah juga memungkinkan pembiayaan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan, dari wakaf oleh individu penguasa maupun rakyat.

Dengan mekanisme berdasarkan syariat ini, Khilafah mampu mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Terwujudlah kondisi sebagaimana yang ditulis Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization, “Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka (rakyat).” Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *