Muslimah News, NASIONAL — Mantan anggota DPR RI Ahmad Hanafi Rais membeberkan kisahnya menemukan arti politik yang sebenarnya. Dalam sebuah podcast bersama Ustaz Ismail Yusanto, ia menyampaikan kesalahan yang membuatnya sadar, yakni masih membuat undang-undang atau hukum berdasarkan keputusan bersama, tidak menjadikan hukum Allah Swt. sebagai sumber dalam pembuatan hukum.
“Kesalahan yang paling menohok buat saya adalah ketika saya merasa, apa yang saya lakukan dan saya putuskan untuk urusan-urusan politik di parlemen dan partai ternyata itu tidak benar di hadapan Allah Swt., tidak memenuhi standar Al-Qur’an dan Sunah. Seharusnya masalah di parlemen diputuskan berdasarkan hukum Allah, karena Allah yang menciptakan kita,” bebernya dalam “Bincang Hangat: “Ternyata Politik Itu Begini”, Ahad (1-12-2024) di YouTube UIY Official.
Politik, katanya, di dalam Islam adalah mengurusi berbagai perkara berdasarkan syariat Islam, tidak dengan hawa nafsu individu atau kesepakatan bersama, contohnya, ketika mengurusi urusan seseorang yang kena pidana, seperti berapa tahun pelaku harus dipenjara. “Ternyata itu sangat berbeda jika kita ikuti standar dari Yang Maha Benar. Kita enggak mungkin mengurusi perkara ini kalau tidak memakai standar dari yang menciptakan kita dan pasti hukumnya itu benar. Ini yang membuat saya terus mengevaluasi diri,” urainya.
Saudara Kembar
Hanafi menceritakan awal mula ia berminat terjun ke dunia politik. Sebelumnya ia pernah mengikuti sebuah kajian yang menjelaskan tentang perkataan Imam Al-Ghazali yang sangat masyhur, yaitu kekuasaan dan agama (Islam) seperti saudara kembar. Ia menerangkan, jika satunya fondasi, maka satunya adalah pagar. Jika fondasi tanpa pagar, lanjutnya, fondasi bisa hilang dan jika pagar tanpa fondasi, pagarnya bisa rubuh.
“Dari kutipan itu membuat saya sadar. Semestinya orang yang berada dalam kekuasaan dan memiliki jabatan digunakan untuk menegakkan agama. Dengan bekal pengetahuan secuil itu saya menyimpulkan, kalau ada kesempatan maju legislatif, maka majulah. Kalau bisa masuk legislatif untuk agama Islam kenapa tidak dilakukan?” jelasnya ketika ia mengawali karir di dunia politik.
Namun, setelah ia menjadi anggota DPR RI 2014—2019 muncul banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. “Hanya saja ketika akhir 2019, muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya lakoni di parlemen ataupun di partai pada waktu itu. Saya merasa harus ketemu jawaban-jawaban atas kegelisahan itu,” jelasnya.
Terhenyak
Ada satu momen yang membuat Hanafi terhenyak, yakni ketika menentukan berapa lama seseorang tervonis terbukti sebagai teroris. “Pada saat itu ada perbedaan pendapat dan di DPR terpecah menjadi dua kubu. Pada saat itu saya bertanya kepada pemerintah, apa dasarnya seseorang itu memutuskan hukuman 10 atau 20 tahun penjara? Terus dijawab, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terus dasar KUHP mengatakan sekian tahun penjara itu dasarnya apa? Ya dasarnya konsensus dong antara pemerintah dan DPR,” bebernya.
Ia pun bertanya-tanya, mengapa menentukan hukuman kepada pelaku seperti ini. “Kemudian menyisakan pertanyaan kepada saya pribadi, apa ya begitu cara menentukan hukum nasib orang? Ya kalau benar. Terus kalau salah bagaimana? Kok cuma diputuskan seperti orang jualan di pasar,” katanya terheran-heran.
Ia menyaksikan, ketika di sana terpecah dua kubu meminta hukuman 10 tahun penjara atau 20 tahun penjara, akhirnya diputuskan jalan tengah, yakni 15 tahun penjara untuk pelaku terbukti teroris.
Tidak sampai di situ, ketika ia membahas soal undang-undang atau revisi undang-undang, partai politik pun cawe-cawe supaya mempertahankan status quo daripada menyelesaikan masalah itu. “Di ranah partai juga sama. Ketika menyampaikan pendapat juga memikirkan risiko mendulang atau kehilangan suara. Saya merasakan ada keresahan yang terus muncul? Apa ya begini terus cara mengambil keputusan, padahal ini menyangkut kemaslahatan yang dirasakan secara luas?” gumamnya.
Mencari Jawaban
Setelah itu, Hanafi bertekad untuk mencari jawaban kegundahannya. “Ya, ini harus dicari jawabannya. Pada saat periode kedua 2019—2024, dalam kondisi bimbang, saya tetap nyaleg. Saya belum ketemu jawabannya. Namun, saya terus mendatangi setiap ada kajian oleh para guru. Hanya saja, saya merasa masih prasmanan. Saya mendatangi kajian yang saya butuhkan saja. Saya butuh ilmu parenting, saya cari dan saya mengikuti. Saya butuh tentang bisnis, saya juga mengikutinya. Saya merasa kok jadi agama yang melayani kita, seharusnya kita yang melayani agama,” urainya.
Kalau seperti ini, ia terus-menerus dihantui rasa tidak nyaman. Sampai pada suatu ketika, ia diajak ikut acara, kajian untuk suami-istri. “Sampai pada saat itu, ada kajian “Akidah for couple”. Kajian akidah yang sangat komprehensif, yaitu memahami Islam dengan penjelasan yang memuaskan akal. Dalam kesempatan itu saya merasakan beda dan sampai pada kesimpulan bahwa Islam itu mengatur urusan dari bangun tidur, bangun rumah tangga, bangun bisnis, dan bangun negara,” paparnya.
Menurutnya, saat ia masih di parlemen, terkait cara Islam membangun negara harus ditelusurinya. “Dari situ kemudian saya tambah yakin, berpolitik harus terikat dengan hukum-hukum Allah Swt. yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah. Jadi yang saya lakukan selama ini salah dong. Saat itu saya terpilih lagi rasanya sudah tidak sebahagia dulu, kalau dulu alhamdulillah sekarang itu astaghfirullah,” jelasnya.
Ia menyadari, masuk parlemen dan membuat undang-undang dengan mengabaikan hukum Allah Swt. membuat Allah Swt. murka dan dosa karena manusia diciptakan dan diturunkan ke dunia juga dibekali aturan untuk diterapkan ke seluruh kehidupan. “Allahlah yang Maha Tahu atas ciptaan-Nya. Seharusnya mereka yang ada di parlemen ketika ingin membahas undang-undang atau membuat hukum bukan berdasarkan konsensus bersama, tetapi berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah,” pungkasnya. [MNews/IK]
