Muslimah News, INTERNASIONAL — Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag baru-baru ini mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri “Isra*l” Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin Hamas Mohammed Deif dengan dakwaan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, aktivis dakwah Okay Pala mempertanyakan, surat perintah penangkapan ini merupakan keadilan atau instrumen kekuatan Barat? Ini karena, menurutnya, mengalihkan harapan untuk mendapat keadilan ke lembaga seperti ICC atau negara-negara Barat tidak hanya sia-sia, tetapi juga salah arah
“Meskipun ini mungkin tampak seperti langkah menuju akuntabilitas, keterbatasan ICC dan dinamika geopolitik yang mendasarinya menyoroti realitas yang lebih dalam bahwa pengadilan tersebut berfungsi sebagai alat bagi negara-negara Barat yang berfokus pada negara-negara yang lebih lemah sambil melindungi yang kuat,” ungkapnya dalam Kantor Berita ideologis internasional, Selasa (26-11-2024).
Penopang Konflik
Bahkan, ungkap Okay, negara-negara ini sering kali menjadi akar penyebab dan penopang konflik yang diklaim ingin mereka atasi.
Dari sejarahnya, Okay menerangkan, pendirian ICC pada 2002 adalah untuk meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan paling serius dengan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. “Namun, kurangnya kekuatan penegakan hukum dan ketergantungan pada kerja sama negara sangat melemahkan efektivitasnya,” ucapnya.
Ia mencontohkan, negara-negara seperti entitas Zion*s Yahudi, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina yang belum meratifikasi Statuta Roma memungkinkan mereka beroperasi tanpa hukuman. “Akibatnya, ICC secara tidak proporsional menargetkan para pemimpin dari negara-negara yang lebih lemah, khususnya di Afrika dan Timur Tengah. Di sisi lain, menyelamatkan mereka dari negara-negara kuat atau sekutu mereka,” bebernya.
Keadilan selektif ini, ulas Okay, mencerminkan bias struktural pengadilan yang menunjukkan bahwa ICC kurang berperan sebagai penengah keadilan yang tidak memihak dan lebih sebagai instrumen geopolitik untuk mengendalikan negara-negara yang lebih lemah. “Dengan melindungi negara-negara kuat dan sekutunya, ICC justru melanggengkan ketakadilan global, alih-alih menyelesaikannya,” kritiknya.
Selain itu, ungkapnya, ICC sangat terkait erat dengan kekuatan Barat—khususnya negara-negara Eropa—yang menyediakan pendanaan dan memengaruhi operasinya.
“Amerika Serikat, meskipun bukan anggota, secara aktif melakukan intervensi untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutunya, seperti entitas Zion*s Yahudi. Dinamika ini mengungkap peran ICC sebagai alat untuk mempertahankan status quo global, alih-alih menantangnya,” cetusnya.
Oleh karenanya, ia menegaskan, hal yang naif untuk mengharapkan keadilan dari sebuah lembaga yang merupakan bagian dari sistem yang memicu dan mempertahankan konflik, khususnya di negara-negara muslim.
“Misalnya, ICC mengklaim yurisdiksi atas kejahatan di wilayah Palestina karena Palestina telah bergabung dengan Statuta Roma pada 2015. Namun, aliansi kuat entitas Zion*s Yahudi tersebut, khususnya dengan Amerika Serikat, membuatnya hampir tidak tersentuh,” urainya.
Surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant, sambungnya, tidak mungkin menghasilkan tindakan konkret karena entitas Zion*s Yahudi terus mengabaikan kewenangan ICC tanpa hukuman.
“Situasi ini menyoroti masalah yang lebih luas bahwa ICC dan para pendukung Baratnya bukanlah pengamat atau mediator yang netral, tetapi peserta aktif dalam mengabadikan krisis Palestina. Mereka memungkinkan pendudukan dan agresi entitas Zion*s Yahudi tersebut sambil hanya berpura-pura menegakkan keadilan,” sindirnya.
Kemunafikan
Apalagi, paparnya, Belanda sebagai negara tuan rumah ICC menjadi contoh kemunafikan pendekatan Barat. “Ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin entitas Zion*s Yahudi, politik Belanda secara bersamaan berupaya menekan kritik terhadap Zion*s dengan menyamakan anti-Zion*sme dengan antisemitisme,” jelasnya.
Langkah ini, menurutnya, membungkam oposisi yang sah terhadap kebijakan Zion*s dan menyoroti penerapan keadilan yang selektif yang selanjutnya merusak kredibilitas ICC.
Jadi, ia menegaskan, negara-negara Barat ini adalah sumber masalah, bukan solusinya. “ICC hanyalah alat di tangan mereka yang dirancang untuk mengendalikan negara-negara yang lebih lemah sambil mempertahankan dominasi negara-negara yang kuat. Mengharapkan keadilan dari sistem seperti itu adalah naif,” ungkapnya.
Solusi Sejati
Sebaliknya, Okay mengingatkan, solusi sejati bagi masalah umat Islam, termasuk pembebasan Palestina, terletak di dalam umat Islam itu sendiri.
“Hanya melalui persatuan di bawah satu panji Khilafah, umat Islam dapat merebut kembali martabat, kedaulatan, dan tanah mereka. Perpecahan yang terus berlanjut di antara negara-negara muslim melemahkan kekuatan kolektif kita, bahkan memungkinkan kekuatan eksternal untuk mengeksploitasi dan mendominasi,” jelasnya.
Pembebasan Palestina, urainya, tidak akan datang dari pengadilan internasional atau lembaga kolonial, tetapi melalui upaya bersatu dari umat muslim.
“Sudah saatnya untuk mengakui kenyataan ini dan bekerja sama dengan kelompok dakwah ideologis internasional menuju kebangkitan umat dengan penerapan Khilafah. Hanya Khilafah yang dapat memberikan solusi komprehensif untuk tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia,” tandasnya. [MNews/RA]
