Muslimah News, NASIONAL— Kementerian Agama meluncurkan Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Program yang digagas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag ini merupakan inisiatif strategis yang menitikberatkan pada kebutuhan menyeluruh anak usia dini.
Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan, dengan tujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan menyeluruh.
Sekretaris Jenderal Kemenag M. Ali Ramdhani menuturkan, PAUD HI merupakan langkah konkrit yang disiapkan untuk menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045.
“Melalui pendekatan holistik ini, kita memenuhi kebutuhan esensial anak sejak usia dini, baik dari aspek kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, maupun pendidikan yang berkualitas,” tuturnya saat meluncurkan program ini di Raudlatul Athfal (RA) Istiqlal, Jakarta, Kamis (14-11-2024).
Tidak Cukup
Menyikapi hal di atas, aktivis muslimah Halima Noer menilai, tumbuh kembang anak yang baik tidak cukup dengan pendekatan program sekolah PAUD holistik.
“Tumbuh kembang anak yang baik tidak cukup direalisasikan dengan pendekatan program PAUD holistik. Kecukupan kebutuhan anak bukanlah tanggung jawab sekolah PAUD,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (22-11-2024).
Ketetapan bahwa semua PAUD harus mengimplementasikan delapan indikator PAUD holistik yang di antaranya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemberian makanan bergizi secara berkala, hingga penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, ucapnya, justru berpeluang mengabaikan peran sekolah PAUD sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya lebih fokus dalam aktivitas mendidik dan membina, serta membentuk syahsiah Islam para peserta didiknya.
“Tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab utama dari kedua orang tuanya. Setiap orang tua wajib memberikan pendidikan terbaik serta wajib mencukupi semua kebutuhan anak-anak mereka sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang cerdas, sehat, serta memiliki keimanan yang kuat, berakhlak mulia, siap taat sepenuhnya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya,” tandasnya.
Proses itu, lanjutnya, akan jauh lebih efektif jika negara betul-betul menjalankan perannya sebagai raa’in [pengurus terhadap seluruh urusan rakyatnya] sebagaimana sabda Nabi saw. riwayat Bukhari, “Imam (Khalifah) adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”
“Negara yang memosisikan diri sebagai raa’iin akan berupaya menerapkan sistem pendidikan yang sahih dan juga sistem ekonomi yang sahih untuk mengurus seluruh urusan rakyatnya. Itulah sistem Islam,” jelasnya.
Ia meyakini, penerapan sistem pendidikan Islam akan memastikan kurikulum yang diterapkan di semua sekolah PAUD adalah kurikulum berbasis akidah Islam.
“Pendidikan akidah sejak dini ini akan membentuk generasi yang kukuh imannya, berpegang teguh kepada syariat Allah, dan siap menjadi para pejuang agama Allah yang amanah dan terpercaya, serta siap membangun negara dengan semua potensi yang dimiliknya,” urainya.
Menjamin Kesejahteraan
Di sisi lain, Halima menjelaskan, penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat sehingga setiap orang tua mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.
“Mereka mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak sehingga tidak harus bergulat dengan berbagai problem kemiskinan yang membuat mereka tidak punya waktu yang cukup untuk keluarganya,” terangnya.
Pada akhirnya, ia melanjutkan, setiap orang tua akan memiliki kecukupan waktu dan kelayakan kemampuan dalam memberikan perhatian, kasih saying, serta pendidikan bagi anak-anak mereka, di samping juga memenuhi kebutuhan pokok anak anak mereka baik pangan, sandang, maupun papan.
“Kondisi seperti inilah yang akan menghantarkan tumbuh kembang anak usia dini bisa terwujud secara baik,” cetusnya.
Dalam sistem Islam, ucapnya, tidak akan ada anak-anak yang mengalami stunting ataupun kurang gizi karena orang tua mereka mampu mencukupi seluruh kebutuhan gizi, juga sanitasi, dan air bersih untuk mereka.
“Negara [Daulah Islam] yang akan menjamin semua pemenuhan kebutuhan tersebut saat orang tua tidak mampu memenuhinya. Tidak akan ada anak-anak yang tinggal di rumah kumuh yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan, kebersihan dan kesehatan bagi mereka karena dalam sistem Islam negara yang wajib memenuhi/mencukupi semua kebutuhan tersebut,” terangnya.
Peran Negara
Ia menandaskan ulang bahwa tumbuh kembang anak yang baik tidak cukup direalisasikan dengan pendekatan PAUD holistik.
“Kecukupan kebutuhan anak bukanlah tanggung jawab sekolah PAUD ataupun RA (Raudlatul Athfal). Negara yang seharusnya mengambil peran penting dalam memenuhi semua kebutuhan esensial anak sejak usia dini. Hanya negara dalam sistem Islam yang mampu melakukannya, itulah negara Khilafah,” simpulnya.
Khilafah, imbuhnya, akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan seluruh rakyatnya.
“Pada aspek kesehatan, pendidikan, dan keamanan, negara Khilafah akan memberikan jaminan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Khilafah bertanggung jawab penuh mempermudah rakyat mendapatkan akses makanan bergizi dengan harga pangan yang murah dan terjangkau, serta distribusinya yang merata ke seluruh pelosok negeri.
“Pada masa Kekhalifahan Ustmaniah, layanan makan bergizi gratis sudah diterapkan dalam bentuk imaret (dapur umum ) berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke 14 hingga abad ke-19,” ucapnya mencontohkan.
Oleh karena itu, menurutnya, di sinilah pentingnya upaya untuk menegakkan kembali negara Khilafah tersebut. “Satu-satunya negara yang menempatkan diri sebagai raa’iin yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah untuk seluruh rakyatnya. Juga satu satunya negara yang mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” pungkasnya. [MNews/IA]
