Muslimah News, FOKUS — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengatakan, lebih dari lima juta WNI merupakan pekerja migran ilegal di luar negeri. Ia mengaku, buruh migran yang tidak terdaftar alias ilegal sebenarnya merupakan PR Kementerian PPMI. Menurutnya, para PMI ilegal ini rentan dieksploitasi dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia juga menambahkan penyebab mereka bekerja ke luar negeri secara ilegal adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan atau kapasitas untuk bekerja di negara tujuan.
Munculnya PMI erat kaitannya dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Permasalahan ini terjadi pada berbagai kelompok umur, termasuk Gen Z.
Problem pengangguran sesungguhnya kompleks. Selain karena faktor ekonomi global, kondisi lapangan kerja yang sebagian besar bertumpu pada swasta juga menjadi penyebab maraknya pengangguran hari ini. Mirisnya, pemerintah cenderung lepas tangan menyelesaikan hal ini.
Sempitnya lapangan kerja di dalam negeri membuat sejumlah orang memilih untuk mengadu nasib ke luar negeri. Harapannya, dengan bekerja di negeri orang, mereka bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Kondisi ini paradoks dengan pemerintah yang justru masih memberi ruang bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke dalam negeri. Oleh karena itu, permasalahan pengangguran ini tidak lepas dari kebijakan yang pemerintah rumuskan terkait pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Negara ke Mana?
Melonjaknya angka pengangguran dari tahun ke tahun sesungguhnya membutuhkan solusi komprehensif. Negara tidak semestinya melimpahkan wewenangnya dalam mengurai masalah tersebut, meski banyak pihak—termasuk korporasi-telah melakukan upaya untuk menyelesaikannya. Laman kompas[dot]com menuliskan bahwa Bank Central Asia (BCA) berupaya memastikan Gen Z dapat berkembang untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.
Hal tersebut dilakukan pihak BCA karena berdasarkan data BPS (2023), sekitar 22% dari 44 juta jiwa populasi Gen Z di Indonesia akan menganggur. Bank swasta tersebut melakukan program pelatihan dan pengembangan untuk anggota meliputi lokakarya konversi, diskusi keuangan, kunjungan perusahaan, kompetisi perencanaan dampak bisnis, dan program pelatihan nasional.
Pertanyaannya, cukupkah pelatihan memberi asa atas harapan generasi untuk memperoleh pekerjaan yang layak? Nyatanya, menurunnya akses masyarakat untuk bekerja—khususnya di sektor formal-bukan semata karena kurangnya skill atau aspek edukasi yang kurang mendukung. Sebabnya, pengangguran terdidik yang memiliki skill dengan tingkat pendidikan tinggi pun banyak.
Di sisi lain, keinginan masyarakat untuk bekerja di sektor formal tentu sangat beralasan. Sektor pekerjaan formal ini merujuk pada lapangan kerja yang memiliki perjanjian dengan perusahaan berbadan hukum. Kondisi ini memungkinkan pekerja mendapatkan kepastian penghasilan tetap serta mendapatkan hak-hak lainnya. Walhasil, sulitnya mendapatkan pekerjaan ini pun berdampak pada mandeknya perputaran roda perekonomian hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Kondisi dalam negeri inilah yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk menjadi tenaga kerja asing meski dengan cara ilegal. Sulitnya lapangan kerja, skill yang membutuhkan upgrade dari pemerintah, sistem birokrasi yang sulit ditambah gaji yang tidak layak mengakibatkan banyak masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri dengan harapan bisa hidup lebih baik.
Memanfaatkan kondisi ini, tidak jarang hadir agen-agen penyalur pekerja ke luar negeri yang ilegal. Tidak jarang pula, janji manis mereka berbuah pahit bagi pekerja. Harapan untuk memperoleh pekerjaan dan gaji yang layak hanyalah jebakan. Begitu tiba di luar negeri banyak di antara mereka yang ternyata menjalani profesi yang jauh dari layak. Miris, saat mencari bantuan untuk lepas dari agen-agen ilegal tersebut, akses ke pemerintah menjadi sulit karena kendala dokumen dan administrasi yang tidak sesuai. Kisah pilu para pekerja ini banyak dan masih terus terjadi hingga saat ini.
Bukti Gagalnya Negara
Impitan hidup yang masyarakat rasakan merupakan dampak dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini telah menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang telah menimbulkan kesulitan ekonomi di masyarakat. Kebijakan yang cenderung memihak pemilik modal juga menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural yang parah.
Meningkatnya arus jasa antarnegara akibat proses globalisasi saat ini membuat sumber daya manusia dalam negeri harus bersaing dengan sumber daya manusia lintas negara. Faktanya, banyak lulusan sekolah kejuruan/PT yang tidak terserap di dunia kerja. Di saat yang sama, negara banyak mengimpor TKA.
Hal ini tentu tidak lepas dari tata kelola negara yang membuka keran kerja sama bilateral maupun multilateral terkait pengelolaan SDA. Tunduknya pemerintah pada sejumlah klausul perjanjian membuat banyak TKA membanjiri lapangan kerja dalam negeri. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dalam negeri inipun membuat banyak orang memilih untuk bermigrasi dan menjadi pekerja migran di negara lain. Inilah bukti abainya negara terhadap nasib rakyatnya. Sedangkan semestinya negara mengemban tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk menjamin keamanan dan melindungi mereka dari eksploitasi dan perdagangan manusia.
Demikian pula dengan rumusan kebijakan lainnya yang disebut akan menyolusi problem pengangguran. UU Cipta kerja, misalnya. Melalui UU Cipta Kerja pemerintah menganggap akan mampu membuka lapangan kerja yang luas.
Kala itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dapat menjadi jawaban untuk masalah ketenagakerjaan. Nyatanya, merujuk BPS, bahwa sepanjang 2014 hingga 2024 terjadi tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 8,5 juta orang yang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Sayang, angka ini ternyata turun menjadi dua juta orang pada periode kedua.
Demikian pula dengan program Kartu Prakerja yang pernah pemerintah andalkan untuk mengurai pengangguran. Nyatanya setelah Kartu Prakerja diluncurkan, sejak 2020 hingga 2023 angka pengangguran justru meningkat bahkan data terbaru tahun ini menunjukkan terdapat 9,9 juta Gen Z berstatus sebagai pengangguran.
Kondisi ini sekali lagi membuktikan gagalnya negara mengurai masalah pengangguran dengan sejumlah mekanisme yang menjanjikan terbukanya lapangan kerja. Bahkan, rakyat dipertontonkan sejumlah proyek negara yang mangkrak padahal menelan biaya fantastis.
Jaminan Sistem Ekonomi Islam
Pembukaan lapangan kerja erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang sedang berjalan. Dalam sistem kapitalisme, salah satu problem ekonominya terdapat pada masalah kepemilikan. Sistem ini memberikan peluang bagi pemilik modal untuk menguasai aset strategis dan mengembangkan kepemilikan tersebut secara bebas, tanpa batas.
Sebaliknya,sistem ekonomi Islam justru mengatur aspek kepemilikan secara jelas. Adanya kepemilikan umum menjadikan negara dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar dan beragam. Negara membutuhkan banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan di berbagai sektor jasa untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, pembukaan lapangan kerja yang dilakukan korporasi berorientasi pada untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Akibatnya, nasib para pekerja pun bergantung pada dunia bisnis yang fluktuatif.
Dengan demikian, pembukaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab negara meski terdapat individu rakyat yang menjalankan bisnis dan membutuhkan tenaga kerja. Membuka lapangan kerja juga termasuk bentuk tanggung jawab negara dalam menunaikan amanah sebagai pengurus rakyat. Selain membuka lapangan kerja, negara juga dapat memberi modal kepada para wali/pencari nafkah untuk mengembangkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup tanggungannya. Relasi ini akan menstimulasi produktivitas rakyat dan pada saat yang sama negara juga menghidupkan ekonomi dalam negeri.
Untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pekerjaan terhadap SDM ahli dan menguasai skill, negara mempersiapkannya melalui pendidikan formal seperti sekolah maupun pendidikan tinggi dengan berbagai jurusan. Negara berperan menyelenggarakan pendidikan formal melalui pelatihan, pembekalan skill, maupun studi banding sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini adalah langkah strategis agar negara tidak terus-terusan bergantung pada SDM dari luar. Jikalau menggunakan SDM luar, negara akan memberi gaji sesuai jasa yang mereka berikan. Semua ini tentu membutuhkan penyesuaian mengikuti dinamisasi kehidupan dan perkembangan ekonomi masyarakat global.
Khilafah akan menyediakan lapangan pekerjaan yang beragam untuk semua laki-laki, termasuk Gen Z, karena mereka adalah pihak yang diwajibkan syarak sebagai penanggung jawab nafkah. Dengan demikian rakyat tidak perlu mencari kerja ke negeri orang apalagi mengambil risiko menjadi pekerja ilegal yang membahayakan jiwa.
Untuk membiayai seluruh pengeluaran ini, negara menetapkan sumber dananya dari baitulmal dengan tiga sumber utama pendapatan negara. Pertama, sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, dan zakat. Khusus zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum yakni tambang, minyak bumi, gas, hutan, dan sejenisnya. Ketiga, sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, fai, dan usyur.
Jika baitulmal mengalami defisit anggaran, yakni kurang atau bahkan kosong, saat itulah kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslim, baik dalam bentuk pajak atau pun pinjaman. Pemberlakuan pajak dalam Islam bersifat temporal, bukan pemasukan paten sebagaimana dalam sistem kapitalisme.
Demikianlah konsep umum negara Islam untuk menstimulasi pergerakan ekonomi dalam negeri. Berputarnya aktivitas ekonomi di sektor riil berkontribusi mewujudkan kondisi ekonomi yang sehat bagi masyarakat dan negara, mengurai masalah pengangguran, dan mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi rakyat. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
