[Kabar] Akademisi: Diversifikasi Pangan Bukan Solusi Ketahanan Pangan

Muslimah News, NASIONAL — Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UNS Solo Widiyanto menilai, masyarakat Indonesia saat ini sudah terlalu bergantung pada pangan serealia atau yang bersumber dari biji-bijian, seperti beras, tetapi kurang memanfaatkan potensi pangan lokal lainnya.

Hal ini membuat indeks ketahanan pangan masyarakat Indonesia sulit naik, padahal diversifikasi pangan menjadi hal krusial untuk menaikkan indeks ketahanan pangan Indonesia. Apalagi, lanjut Widi, peluang makanan lokal di Indonesia untuk menjadi sumber pangan utama cukup besar, misalnya singkong, ketela, jagung, kentang, sagu, dan sebagainya yang secara kandungan gizi tidak kalah dengan beras, bahkan ada yang lebih baik.

Bukan Solusi

Menurut akademisi dari kampus di Surabaya Dr. Liliek Susilowati, M.Si., diversifikasi pangan bukan solusi ketahanan pangan.

“Pernyataan perlunya diversifikasi pangan memang tampak logis karena pangan jenis singkong, ketela, jagung, dan kentang saat ini dipandang “melimpah” akibat tidak dikonsumsi sebagai kebutuhan pokok. Namun, jika itu menjadi menu pokok, problem berikutnya tentu akan muncul, yaitu masalah kelangkaan,” tuturnya kepada MNews, Rabu (20-11-2024).

Ia menguraikan, masalah kelangkaan pangan ini bukan sekadar faktor pola konsumsi bahan pangan, tetapi menurunnya lahan pertanian dan berkurangnya dukungan dari pemerintah terhadap pertanian, baik dari sisi pupuk, pengairan, maupun tenaga manusianya.

“Dari sisi lahan pertanian, pemerintah tidak memetakan lahan yang dipertahankan untuk pertanian agar tercukupi kebutuhan pangan untuk rakyat. Ini terbukti dengan terjadinya perampasan lahan sawah untuk berbagai infrastruktur,” ulasnya.

Kemudian, ungkap Liliek, dari sisi pupuk. “Yang terjadi pupuk kian langka dan harganya melambung tinggi, petani mengeluhkan harga pupuk yang terus merangkak naik, belum lagi masalah pengairan yang juga kurang mendukung pertanian rakyat,” kritiknya.

Dari sisi tenaga manusia, lanjutnya, kurang ada penghargaan pada profesi petani, menjadikan generasi penerus enggan menjadi petani, apalagi profesi menjadi petani tidak menjanjikan. “Sudahlah kerjanya berat, tetapi hasilnya tidak sesuai karena mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga gabah pada saat panen tiba,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan, mengapa harga beras dalam negeri turun? “Salah satunya adalah adanya impor bahan pangan. Sungguh tidak logis, petani anak negeri yang telah berjuang keras untuk menghasilkan bahan pangan justru tidak dihargai, malah mengambil jalan impor,” sesalnya.

Berbagai impor dilakukan oleh negara, ulasnya, mulai dari impor gandum, sorgum, jagung, buah, sayur, dan beras. “Menurut Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono (5-11-2024), impor beras sampai hari tersebut realisasinya 2.928.326 ton yang diambil dari berbagai negara dan melalui proses tender,” katanya.

Lalu, tambahnya, siapa yang diuntungkan dari impor bahan pangan ini, sedangkan nasib petani di Indonesia memburuk? Kondisi ini, ucapnya, menunjukkan aspek ketahanan pangan di negeri yang dikenal subur ini diabaikan oleh negara. “Bahkan, negara mengizinkan stok pangan berada dalam kendali korporasi sehingga menimbulkan penimbunan dan monopoli bahan pangan,” cetusnya.

Ia menilai, tekanan politik dari korporasi ataupun asing terhadap pemerintah agar melakukan impor bahan pangan menunjukkan negeri ini dalam kondisi terjajah, baik secara ekonomi maupun politik,” imbuhnya.

“Inilah buah sistem politik demokrasi kapitalisme yang diadopsi oleh negeri ini sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang menindas rakyat dan terbukti gagal membentuk ketahanan pangan di dalam negeri secara mandiri,” ungkapnya.

Sistem Islam Teruji

Namun, Liliek mengungkapkan, ini berbeda dengan sistem Islam, Khilafah, yang sudah teruji berabad-abad lamanya dan tetap tegak berdiri sekalipun didera berbagai krisis.

“Bahkan pada saat ada wabah, krisis pangan yang berkelanjutan dapat dihindari oleh Khilafah. Negara Khilafah menjadi penanggung jawab utama dalam mengatur hajat pangan rakyat,” tuturnya.

Apalagi, ujarnya, Rasulullah saw. menegaskan fungsi utama pemerintah adalah pelayan dan pelindung rakyat sebagaimana riwayat Muslim dan Ahmad, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.”

Pihak swasta atau korporasi, jelas Liliek, tidak boleh mengambil alih kewenangan pemerintah menguasai sektor pangan.

“Pengaturan sektor pangan wajib dijalankan berdasarkan sistem ekonomi Islam semata. Tanah pertanian didukung oleh negara dengan pengairan yang cukup dan harga jual hasil pertanian diserahkan ke pasar dengan memastikan tidak ada pihak yang melakukan penimbunan barang,” urainya.

Khilafah juga, imbuhnya, menjaga kecukupan stok pangan dengan memacu produktivitas pertanian. “Khilafah akan men-support para petani dengan berbagai subsidi yang dibutuhkan, berupa modal, pupuk, atau teknologi pendukung. Berbagai subsidi dalam Khilafah berbasis kebutuhan petani diberikan secara murah, bahkan gratis, tanpa riba/bunga,” paparnya.

Ia mengutarakan, Khilafah menjamin sistem logistik pangan berjalan dengan baik dan maksimal. “Distribusi bahan pangan dari sentra produksi hingga ke konsumen akan dipastikan terlaksana. Semua infrastruktur dan sarana pendukung disediakan sepenuhnya oleh Khilafah, baik moda transportasi, infrastruktur jalan, jembatan, dan gudang-gudang pangan,” jelasnya.

Sistem logistik, sambungnya, berjalan dalam satu kepemimpinan dan pengaturan di bawah kendali Khalifah. “Khilafah mengatur konsumsi masyarakat agar makan makanan halal dan tayib. Khilafah akan mendidik rakyatnya untuk memiliki gaya hidup yang benar. Melarang berlebih-lebihan dan membuang-buang makanan sebab Rasulullah saw. mengajarkan makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang,” terangnya.

Khilafah dengan ketaatannya kepada Allah Taala, ungkapnya, menjadikan keberkahan diturunkan Allah kepada umat-Nya sehingga Allah akan memampukannya dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Ia pun menutup dengan firman Allah QS Al A’raf: 96, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” [MNews/RA]