[Kabar] Akademisi: Problem Ibu dan Anak Dipengaruhi Berbagai Aspek yang Saling Berkelindan

[Kabar] Akademisi: Problem Ibu dan Anak Dipengaruhi Berbagai Aspek yang Saling Berkelindan

Muslimah News, NASIONAL — Tia Subekti, S.IP., M.A., dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sejumlah harapan dan perhatian khususnya terkait dengan kebijakan ibu dan anak.

Dari beberapa riset yang telah dilakukan, Tia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap masalah gizi dan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Ia menekankan agar Indonesia sebagai negara agraris memiliki pasokan bahan pokok yang melimpah.

“Pemerintah harus bisa lebih menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok yang bernilai gizi tinggi. Misalnya, menjaga kestabilan harga, dan ketersediaan stok bahan pokok sehingga tidak terjadi kelangkaan,” ujar Tia.

Tidak Menyelesaikan Persoalan

Akademisi dari kampus di Surabaya Dr. Liliek Susilowati, M.Si. menilai, problem yang menimpa ibu dan anak dipengaruhi berbagai aspek yang saling berkelindan sehingga harapan parsial kebijakan ibu dan anak yang disampaikan Tia di atas tidak akan mampu menyelesaikan persoalan.

“Tuntutan parsial lain tentang jaminan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pokok, sekalipun negeri ini melimpah pasokannya, itu tidak akan bisa dipenuhi oleh pemerintah,” ungkap Liliek kepada MNews, Jumat (1-11-2024).

Ia beralasan, pertama, dalam sistem sekularisme kapitalisme, paham kebebasan diagung-agungkan, termasuk kebebasan dalam memenuhi hawa nafsu.

“Dari aspek media, ada kebebasan selama masyarakat menyukainya. Maraklah tayangan yang rusak dan merusak, menjadikan perhatian, energi, dan emosi masyarakat terkuras ke tayangan-tayangan pemicu kekerasan seksual, seks bebas, flexing, gaya hidup serba instan, mengikuti gaya hidup drama korea, serta malas gerak. Dengan kondisi generasi seperti ini, akankah para ibu siap berpikir tentang gizi terbaik untuk anak, terlepas faktor ekonominya baik atau buruk?” ulasnya.

Kedua, sebutnya, dalam sistem sekularisme kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai barang komoditas yang diukur dari keuntungan materi. “Akibatnya, kurikulum pendidikan menjauhkan generasi dari nilai agama, tidak mempersiapkan generasi siap menghadapi tantangan hidup, dan hanya diukur untuk raihan materi semata,” imbuhnya.

Menurutnya, kalau agama sudah tidak menjadi pegangan, maka rapuhnya mental, kekerasan, perampasan hak orang lain, narkoba, zina, dan berbagai kerusakan lain akan menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan.

“Dari aspek mental, [terjadi] ketaksiapan generasi muda menjadi ibu dan ayah, tidak siap untuk mendidik anak dan menjadi istri, serta tidak siap berinteraksi dengan keluarga baru dari pasangan hidupnya. Bukankah hasil pendidikan yang seperti ini juga menyumbang kerusakan pada ibu dan anak?” tanyanya retorik.

Ketiga, ia melanjutkan, dalam sistem sekularisme kapitalisme, sumber daya alam boleh dikelola oleh individu atau korporasi, tidak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mengurusi rakyat.

“Untuk sumber penghasilan APBN, rakyat terbebani berbagai pajak, tarif listrik, air, biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Belum lagi kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan dan papan yang harganya terus merangkak naik. Keluarga dengan beban berat seperti ini melahirkan ketakharmonisan hingga kekerasan sebagai buahnya,” kritiknya.

Keempat, ia menerangkan, sistem politik demokrasi yang dikendarai oleh sistem sekularisme kapitalisme, justru menjadikan kebijakan berpihak pada para pemilik modal yang telah mendanai pemenangan pemilu sehingga keberpihakan pada rakyat makin hilang.

“Hal ini dapat dilihat pada berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Keberpihakan kepada para oligarki tampak dengan disahkannya UU Omnibus Law yang berefek pada lapangan kerja yang disiapkan untuk para laki-laki juga makin langka, itu pun calon ayah harus bersaing mencari kerja dengan para perempuan,” urainya.

Tuntutan ekonomi, sambungnya, memaksa para perempuan untuk bekerja mencari nafkah, berefek pada penurunan kualitas keluarga dan anak dari berbagai aspek. Suasana rumah dengan tingkat kesibukan ibu dan ayah, ucapnya, jauh dari suasana harmonis sebagai keluarga. “Kepemimpinan suami sebagai pemimpin rumah tangga juga terabaikan,” cetusnya.

Kelima, ia meyebut, dalam sistem sekularisme kapitalisme, distribusi kebutuhan pokok rakyat agar dapat dijangkau oleh rakyat, bukan tugas negara. “Distribusi justru dilakukan pada wilayah yang mempunyai daya beli tinggi. Jika seperti ini, bagaimana gizi tinggi dapat sampai ke seluruh rakyat? Mengingat secara sunatullah, masyarakat pasti mempunyai daya beli yang variatif,” terangnya.

Islam

Liliek lalu membandingkannya dengan solusi dalam Islam. “Negara Khilafah bertanggung jawab penuh agar rakyat terpenuhi kebutuhan pokok individu dan komunalnya. Untuk kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, negara wajib memudahkan rakyat untuk memenuhinya, mendistribusikannya sehingga harga terjangkau oleh masyarakat. Untuk kebutuhan komunal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara wajib menyediakan secara gratis. Sumber dana diambil dari baitulmal, yang salah satu sumbernya dari pengelolaan SDA,” bebernya.

Khilafah, lanjutnya, membangun kurikulum dalam pendidikan secara terintegrasi sehingga dapat membentuk generasi yang siap menjadi ibu, ayah, suami, istri, dan penerus peradaban mulia Islam.

“Dari pendidikan ini lahir sosok mulia yang meninggikan peradaban Islam dan mempunyai visi hidup akhirat. Para ibu yang lahir dari sistem pendidikan Islam menjadi ibu yang bertanggung jawab dengan tugasnya merawat anak, mengurusi rumah tangga, sekaligus menguasai ilmu agama. Para ayah bertanggung jawab menafkahi keluarga, melindungi, dan menjaga kehormatan keluarga. Dengan kualitas ayah ibu seperti ini, dihasilkan rumah yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, pendidikan, ketenangan, perlindungan, dan tempat pertemuan,” tuturnya.

Dalam Islam, ia menerangkan, perempuan juga tidak dibebani untuk menafkahi diri dan anaknya. “Jika seorang suami meninggal, maka penanggung jawab keluarga dikembalikan pada wali atau kerabat laki-lakinya. Jika walinya tidak ada, maka tanggung jawab diambil alih oleh negara sehingga gambaran perempuan telantar tidak ada konsepnya dalam Islam,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *