[Kabar] Birokrasi Ribet dan Lambat, Pengamat: Indikator Buruknya Kinerja Pemerintah!

[Kabar] Birokrasi Ribet dan Lambat, Pengamat: Indikator Buruknya Kinerja Pemerintah!

Muslimah News, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto mengakui birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat. Hal ini dinyatakannya dalam rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23-10-2024).

Pengamat kebijakan publik Sri Mujiarti Ulfah, S.Sos., M.A.P. memberikan pandangannya terkait ribet-nya birokrasi di Indonesia ini.

“Buruknya kinerja pemerintah dilihat dari salah satu indikatornya, yakni birokrasi yang ribet dan lambat. Meskipun agenda reformasi birokrasi dilakukan, bahkan saat ini masuk dalam kementerian tersendiri, tetapi keadaan birokrasi kita masih jalan di tempat,” tuturnya kepada MNews, Ahad (27-10-2024).

Ia menyebutkan beberapa penyebabnya. “Pertama, regulasi tumpang tindih. Lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah menyebabkan masing-masing berjalan sendiri dengan regulasi masing masing, tidak jarang karena ego sektoral ingin menonjolkan kerja instansinya sehingga mengabaikan kemudahan regulasi bagi masyarakat,” jelasnya.

Kedua, sambungnya, orientasi kerja aparatur. Paradigma kapitalisme dalam reinveting government, ucapnya, menjadikan negara hanya sebatas regulator dan fasilitator.

“Pemerintah menjadikan pelayanan kepada masyarakat tidak ubahnya seperti penjual kepada pembeli sehingga kerja aparatur pun lebih berorientasi pada duit. Semua kegiatan diukur dengan duit. Bahkan, sampai dikatakan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” kritiknya.

Ketiga, ia menjelaskan, keberadaan “orang dalam”. “Pola rekrutmen dilakukan karena adanya unsur kedekatan, bahkan mengakomodir “titipan” dari pihak tertentu sehingga birokrasi tidak lagi dilihat dari kebutuhan SDM yang melaksanakan tugas. Bahkan, banyak kasus SDM tersebut tidak mampu bekerja. Tentu saja hal ini menyebabkan inefisiensi anggaran,” cetusnya.

Keempat, menurutnya, birokrasi di Indonesia saat ini bukanlah pelaksana teknis yang seharusnya bekerja tanpa ada kepentingan kekuasaan sedikit pun karena berorientasi pada pelayanan publik.

“Faktanya, birokrasi kita menjadi alat penguasa terpilih untuk mendukung agenda kerjanya. Bagi yang tidak mau beriringan akan diganti dengan yang lain, maka tidak mengherankan jika kita melihat bagaimana instansi pemerintah bekerja melayani kepentingan penguasa, bukan kepentingan rakyat,” ulasnya.

Pelayanan Optimal

Ia lalu membandingkannya dengan pelayanan dalam sistem Islam. “Dalam Islam, negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai amanah dari Allah Taala. Pelayanan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara makruf,” bebernya.

Ia menerangkan, Islam menjadikan relasi antara penguasa dan rakyat sebagai pelindung dan yang dilindungi.

“Pemimpin sebagai junnah [perisai], ia melindungi rakyatnya. Kewajiban penguasa sebagai pengurus dan pengayom rakyatnya, dan akan Allah mintai pertanggungjawaban di akhirat kelak,” terangnya.

Ia membeberkan, pentingnya pelayanan yang berkualitas dalam Islam juga tercermin dalam prinsip-prinsipnya. “Pertama, sederhana dalam prosedur, tidak berbelit belit, mempermudah masyarakat untuk memenuhi prosedur tersebut,” jelasnya.

Kedua, lanjutnya, cepat dalam pelayanan karena pola pikir SDM pelaksana adalah mereka hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Di sini pula nantinya birokrasi Islam akan sangat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya, jika saat ini dunia telah bergeser serba digital, maka pelayanan public pun menggunakan teknologi dalam pelayanannya,” imbuhnya.

Ketiga, jelasnya, profesional dalam bekerja. “Sistem rekrutmen yang transparan dan terbuka akan mendorong SDM berkualitas untuk terlibat. Selain itu, secara internal akan terus ada pelatihan untuk mendorong SDM memiliki kemampuan yang terus meningkat,” paparnya.

Terakhir ia menegaskan bahwa sistem administrasi dalam Islam tidak bersifat sentralistik yang ditentukan semua oleh pusat.

“Sebaliknya bersifat desentralisasi atau diserahkan kepada masing masing daerah sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing sehingga kemaslahatan dapat ditunaikan dengan cepat,” tutupnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *