[Editorial] Berantas Mafia Hukum dan Peradilan dari Akarnya!

[Editorial] Berantas Mafia Hukum dan Peradilan dari Akarnya!

Muslimah News, EDITORIAL — Penemuan uang nyaris Rp1 triliun beserta lantakan emas seberat 51 kg di rumah eks pejabat Mahkamah Agung (MA) menyiratkan mafia peradilan sudah sedemikian menggurita. Zarof Ricar sang tersangka, ditangkap karena diduga terlibat kasus upaya suap putusan kasasi Ronald Tannur yang membunuh Dini Sera Afrianti, pacarnya, pada 3 Oktober 2023 lalu.

Penangkapan Zarof ini menyusul penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 23 Oktober 2024. Mereka diduga menerima imbalan Rp20 miliar atas vonis bebas sang pembunuh pada sidang putusan yang berlangsung pada Juli 2024 lalu. Saat persidangan tersebut, mereka mengabaikan barang bukti penting berupa video kejadian yang dibawa Jaksa. Padahal, video tersebut dengan jelas menggambarkan kronologis pembunuhan Dini di sebuah tempat hiburan malam.

Mafia Bergentayangan

Pada peristiwa ini, Zarof sendiri berperan sebagai makelar kasus. Saat keluarga Dini berupaya mengajukan kasasi, pengacara tersangka (Lisa Rachma) berusaha menyuap hakim MA melalui perantaraan Zarof. Saat itu, sang pengacara keluarga menjanjikan imbalan Rp1 miliar kepada Zarof dan menyiapkan uang suap bagi para hakim MA sebesar Rp5 miliar. Targetnya, kasasi ditolak dan kliennya tetap bebas.

Zarof memang belum sempat memberikan uang suap itu kepada hakim agung karena keburu tertangkap. Namun, kejadian ini cukup menampar wajah peradilan di Indonesia. Terlebih ketika ia mengaku bahwa profesinya sebagai makelar kasus sudah dilakukan sejak menjadi pejabat di MA pada 2012.

Zarof tidak mungkin bermain sendiri. Ia bahkan disebut-sebut sebagai kunci dari kontak pandora mafia peradilan yang jaringannya patut diduga sudah kuat di Indonesia. Mereka ada di semua lembaga, mulai dari kepolisian, advokat, lembaga peradilan yang meliputi kejaksaan dan kehakiman, termasuk bidang keagamaan pada semua levelnya, hingga di lembaga pemasyarakatan.

Untuk yang melibatkan hakim dan pejabat MA saja, kasusnya bukan hanya satu dua. Padahal, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia MA adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA juga merupakan puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.

Sebelum terungkapnya kasus Zarof, sekretaris MA pada masa yang berbeda, Hasbi Hasan dan Nurhadi Abdurrachman, juga ditangkap karena kasus suap. Hasbi Hasan diganjar 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp1 miliar karena terbukti menerima jatah Rp3,2 miliar untuk mengondisikan perkara kasasi KSP Intidana. Sedangkan Nurhadi divonis terlibat suap beberapa perkara hukum bernilai puluhan miliar. Bahkan, saking besar kekuasaannya saat itu, ia diibaratkan seorang “Don” dalam jaringan mafia Sisilia.

Sempat pula, dua hakim agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh ditangkap karena terjerat kasus vonis kasasi yang penuh rekayasa. Yang paling parah, baru-baru ini, kasus menimpa Ketua MA yang baru, Sunarto. Ia diduga terseret kasus pungutan honor penanganan perkara, padahal saat ia terpilih banyak yang berharap muruah MA yang sudah cacat bisa dipulihkan. Ia beserta Zarof justru diduga turut bermain dalam kasus Peninjauan Kembali (PK) eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, terpidana kasus suap dalam kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Khusus untuk MA, sebetulnya sudah ada lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, yakni Badan Pengawas MA. Namun, rupa-rupanya, badan ini mengalami disfungsi sehingga berbagai permainan perkara yang dilakukan para pejabat dan hakim Agung tidak pernah ditemukan. Padahal, sudah jadi rahasia umum jika dalam pengondisian perkara, sering terjadi praktik bongkar pasang jajaran tim majelis demi memuluskan titipan.

Begitu pun dengan keberadaan Komisi Yudisial. Fungsinya direduksi setelah permohonan uji materi UU KY diajukan MA ke MK tahun 2006 dikabulkan. Alhasil KY tidak bisa mengawasi kerja para hakim agung, kecuali hanya memberi rekomendasi sanksi ketika ada laporan pelanggaran etik dari MA.

Kondisi seperti ini, tidak terkecuali terjadi pada level MK. Independensinya banyak dipertanyakan, terutama setelah kasus putusan soal Gibran yang lolos dalam pemilu presiden dan wakilnya. Oleh karenanya, jika pada level MA dan MK saja sudah demikian adanya, apatah lagi pada level di bawahnya. Terlebih kondisi ini terjadi di tengah upaya pelemahan KPK yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Walhasil, banyak kasus hukum yang diputus tanpa memberikan rasa keadilan, bahkan menista martabat kemanusiaan. Akhirnya, kejahatan pun merajalela, hingga sedikit demi sedikit menghancurkan sendi-sendi masyarakat dan negara.

Konsekuensi Sistem Buruk

Upaya memberantas mafia hukum dan peradilan memang nyaris membuat patah arang. Terlalu banyak problem berkelindan, mulai dari minimnya moral aparat dan pejabat, hingga buruknya sistem hukum dan peradilan yang diterapkan. Menyelesaikannya tidak cukup hanya dengan pembenahan sistem administrasi dari manual menuju digital, sekadar memperbaiki sistem seleksi aparat dan hakim yang ketat, memperbaiki sistem penggajian, menegakkan transparansi dalam proses peradilan, ataupun menerapkan sistem pelaporan dugaan suap. Akan tetapi, harus ada solusi sistemis yang benar-benar mengakar.

Jika dicermati, mafia hukum dan peradilan sejatinya merupakan cap buruk yang lumrah melekat pada masyarakat sekuler liberal. Masyarakat seperti ini, memang terjauhkan dari nilai-nilai moral dan agama akibat hukum-hukum Islam tidak ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan. Agama dalam masyarakat seperti ini hanya berfungsi sebagai stempel semata yang hanya berperan dalam upacara-upacara pernikahan dan kematian; atau paling banter digunakan saat sumpah-sumpah jabatan.

Oleh karenanya, dalam masyarakat seperti ini, tidak ada mekanisme internal yang mengarahkan individu untuk memiliki integritas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Masyarakat pun kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol eksternal untuk meminimalkan kejahatan. Adapun negara, mandul dalam fungsinya mengurus dan menjaga umat. Semua ini sejatinya terkait sistem hidup yang diterapkan—yang tidak mampu menyolusi seluruh problem hidup manusia, termasuk sistem hukum dan sanksi yang gagal mencegah terjadinya kemaksiatan, termasuk mafia hukum dan peradilan.

Kita lihat, dengan pola pikir dan pola sikap yang sekuler, aparat hukum dan pejabatnya dengan mudah terjerumus dalam gaya hidup hedonistik dan liberal, tidak punya integritas dan spiritualitas. Mereka saling berlomba mempertontonkan gaya hidup mewah dan jatuh dalam perilaku yang jauh dari tuntunan syariat. Hal ini dibuka celahnya di dalam masyarakat yang juga sekuler liberal. Lalu diperparah dengan sistem hukum dan peradilan yang undang-undang dan mekanismenya diadopsi dari negara-negara penjajah, termasuk sistem peradilan bertingkat yang membuka celah kejahatan yang juga bertingkat.

Walhasil, problemnya sangat mendasar dan sistemis. Selain mencakup soal orang, juga menyangkut soal sistem. Bahkan, problem ini tidak bisa dilihat sebagai kasus hukum dan peradilan an sich, melainkan menjadi bagian dari penerapan sistem hidup secara keseluruhan, mulai dari sistem politik demokrasi yang menolak peran agama dalam pengaturan kehidupan hingga melahirkan aturan yang penuh konflik kepentingan.

Juga sistem ekonomi yang eksploitatif dan liberal, serta sistem sosial dan budaya yang permisif dan niradab. Ditambah sistem pendidikan yang sekuler dan materialistis, serta sistem hukum yang lemah tidak mampu mencegah kemungkaran. Oleh karenanya, sepanjang tidak ada perubahan mendasar, jangan harap problem mafia peradilan dan problem-problem lainnya akan bisa dituntaskan.

Saatnya Menerapkan Sistem Kehidupan Islam

Sistem kehidupan Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu mencegah kerusakan, termasuk mafia hukum dan peradilan. Sistem ini lahir dari akidah yang benar berupa keimanan kepada Allah, yang bukan hanya Maha Pencipta, tetapi juga Maha Mengatur, Maha Tahu, Maha Sempurna, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Semua aturan yang Allah turunkan, dipastikan akan mampu menyelesaikan semua problem kehidupan manusia, hingga kebahagiaan dan keberkahan hidup akan bisa diwujudkan dengan sempurna.

Semua aturan tersebut tegak di atas tiga pilar, yakni individu-individu yang bertakwa, masyarakat yang kental dengan tradisi amar makruf nahi mungkar, serta negara yang konsisten menerapkan hukum Islam secara kafah. Inilah rahasia kehebatan peradaban Islam yang mampu tegak selama belasan abad dengan level kesejahteraan hidup, termasuk penjagaan keamanan, yang tidak ada bandingannya.

Adapun dalam konteks mafia hukum dan peradilan, Islam memiliki beberapa langkah preventif dan praktis untuk mencegah kemunculannya. Di antaranya pertama, menetapkan SDM aparat berdasarkan kualitas kepribadian (integritas) dan kemampuan (kapabilitas), dengan pemahaman, bahwa jabatan adalah amanah. Memberikan bukan pada orang yang tepat dianggap pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin secara keseluruhan.

Kedua, penegasan Islam soal keharaman praktik rasuah, baik sebagai pemberi, penerima, maupun saksinya, bahkan pelakunya diancam laknat dari Allah Taala. Implementasinya diperkuat oleh faktor yang ketiga, yakni adanya sistem penggajian yang layak, dibarengi dengan kontrol ketat dari negara yang menguatkan ketaatan aparat pada agama. Kontrol ketat itu bisa berupa arahan dan nasehat atau berupa keteladanan pemimpin dan penguatan suasana ruhiah pada semua level masyarakatnya.

Berikutnya atau yang keempat adalah penerapan sistem sanksi jika ada aparat yang melakukan pelanggaran. Sistem ini berupa takzir yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau khalifah. Bentuknya bisa dari yang paling ringan, seperti nasehat atau peringatan, sampai yang paling tegas, yaitu dijatuhi hukuman mati, tergantung dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Yang terpenting, hukuman yang dijatuhkan harus memberi efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah orang lain untuk melakukan.

Kemudian yang kelima, sistem hukum dan peradilan Islam hanya mengenal sistem peradilan tunggal, tidak berjenjang. Sistem seperti ini dipastikan mencegah celah permainan hukum, sekaligus memberi kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

Betul bahwa dimungkinkan dalam Islam ada penyelewengan dalam penerapan. Namun paradigma ruhiah yang kental, disertai berfungsinya tiga pilar, akan mencegah kasus penyelewengan menjadi fenomenal. Individu akan memiliki self control, dan masyarakat yang ketakwaannya terjaga juga tidak akan diam ketika tampak adanya pelanggaran.

Di dalamnya ada organ partai dan majelis umat yang berperan aktif dalam menjaga penerapan hukum dan mencegah penyelewengan. Mereka bisa melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum dan pengadilan kepada khalifah atau Mahkamah Mazhalim. Khalifah atau Mahkamah Mazhalim inilah yang akan memberi sanksi tegas kepada mereka sesuai jenis kejahatan yang dilakukan. Dengan mekanisme seperti ini, keadilan pun bisa benar-benar ditegakkan.

Khatimah

Cukuplah kita renungkan firman Allah Swt. dalam QS Al-Ma’idah ayat 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”. Juga ayat berikut, “Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?” (QS At-Tin: 8).

Ayat-ayat ini sejatinya mengingatkan kita agar yakin dan percaya pada kesempurnaan, kebaikan dan keadilan hukum-hukum-Nya. Justru ketika manusia mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau menerima tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Swt., kehancuranlah yang akan mereka rasakan, sebagaimana yang juga hari ini kita rasakan.

Oleh karenanya, sudah saatnya kita bertobat dan mengembalikan otoritas membuat aturan hidup pada pemiliknya, yakni Allah Taala. Caranya adalah dengan gencar mendakwahkan Islam sebagai sebuah ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan. Umat yang tersibgah pemikiran Islam akan tergerak untuk melakukan perubahan hakiki ke arah Islam. Saat kehidupan baru itu mewujud, umat akan merasakan bahwa Islam benar-benar datang sebagai rahmat bagi sekalian alam. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *