[Kabar] Akademisi: Tukar Guling Jabatan, Watak Asli Demokrasi

Muslimah News, NASIONAL—Di tengah momentum perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan cerita di balik penambahan jatah kursi menteri dari Golkar yang semula dari lima menjadi delapan. Menurutnya, penambahan tiga kursi itu didapat setelah Golkar memberikan jatah kursi Ketua MPR ke Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres.

Pernyataan tentang tukar guling jabatan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terlepas dari kebenaran ucapan tersebut, akademisi Setya Widyawati, M.Hum. menyatakan bahwa fenomena ini adalah watak asli demokrasi. “Sejatinya praktik politik  transaksional, tukar guling jabatan, dan bagi-bagi kekuasaan merupakan watak asli demokrasi,” tuturnya kepada MNews, Ahad (27-10-2024).

Ia menjelaskan, selama ini, demokrasi dianggap sebagai sistem politik terbaik yang mampu membawa kemajuan dan kebaikan masyarakat. Bahkan, lanjutnya, mereka memandang kalau sekarang belum terwujud kebaikan tersebut, bukan karena demokrasi yang buruk, tetapi praktiknya yang belum sempurna.

Ketika terjadi praktik tukar guling jabatan, sambungnya, bukannya memahami watak asli demokrasi, justru sejumlah orang khawatir praktik ini membuat demokrasi makin sakit. “Sebagai contoh, persepsi keliru mereka adalah menganggap praktik bancakan atau bagi-bagi kue kekuasaan bertolak belakang dari asas sistem meritokrasi [memberikan penghargaan berdasarkan prestasi], mengabaikan asas kepatutan, dan mengkhianati keterwakilan rakyat di parlemen, sehingga itu tidak baik untuk iklim maupun alam demokrasi,” ujarnya.

Sepanjang Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi, menurutnya, sepanjang itu pula praktik-praktik tersebut juga berlaku. “Pernyataan Bahlil di muka publik justru mengonfirmasi realitas politik di Indonesia saat ini. Bahkan, kondisi ini menjadi praktik politik sejak lama dan tidak terjadi kemarin sore,” imbuhnya.

Demokrasi, ungkapnya, merupakan sistem politik yang lahir dari sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan. “Demokrasi memberikan hak pada manusia (rakyat) untuk membuat aturan dan menafikan peranan pencipta. Ketika manusia dibebaskan untuk membuat aturan, kepentingan dan hawa nafsunya tidak dapat dipisahkan bahkan sering kali yang dominan mewarnai aturan yang dibuat,” bebernya.

Praktik tukar guling jabatan, jelasnya, menegaskan bahwa demokrasi hanya memenangkan suara dan kepentingan elite tertentu, bukan suara rakyat. “Demokrasi sesungguhnya tidak lebih sebagai alat politik yang menopang kekuasaan para elite pejabat, partai politik, bahkan oligarki. Suara rakyat tidak ada pengaruhnya. Inilah kecacatan demokrasi, yang memang sudah cacat sejak lahir,” paparnya.

Amanah

Jabatan, ucap Setya, adalah amanah. “Islam memandang bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jabatan bukan untuk dibagi-bagi dan diperebutkan,” imbuhnya.

Nabi ﷺ menasihati Abu Dzar ra. ketika ia meminta suatu jabatan, “Wahai Abu Dzar, sungguh engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan itu adalah amanah dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan hak dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu.” (HR Muslim).

Islam juga mengharuskan jabatan diserahkan pada yang memiliki kapabilitas. Rasulullah saw. Bersabda dalam riwayat Bukhari, “Apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat.” Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi saw. menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya Kiamat.”

Lebih dari itu, jabarnya, Islam menjadikan jabatan di tangan penguasa adalah untuk mengurus rakyat, bukan untuk mencari keuntungan dirinya dan kelompoknya.

Nabi ﷺ bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, “Imam (kepala negara) itu adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

Demikianlah, katanya, hanya dalam sistem politik Islam, jabatan dan kekuasaan akan menjadi kebaikan dan keberkahan. “Motivasi satu-satunya seorang muslim menerima jabatan hanyalah untuk mendapatkan rida Allah Taala. Sudah saatnya meninggalkan sistem politik demokrasi dan kembali ke  sistem politik Islam. Selain mendapatkan pejabat yang amanah dan kapabel, rakyat pun akan sejahtera karena diurus dengan dengan syariat Islam, aturan Sang Pencipta manusia,” pungkasnya. [MNews/IK]