Muslimah News, NASIONAL — Produksi beras nasional pada 2024 berpotensi turun lebih dalam dibandingkan 2023 lalu. Produksi beras tahun ini berpotensi turun hingga sekitar 760.000 ton atau sekitar 2,43% dibandingkan tahun 2023.
Demikian disampaikan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik (BRS), Selasa (15-10-2024). Fenomena El-Nino yang terjadi pada 2023 disebut jadi pemicu penurunan produksi beras nasional.
Mengutip Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023 (Angka Tetap) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 6 Mei 2024, produksi beras nasional pada 2023 tercatat mencapai 31.101.285 juta ton. Angka ini turun 439.237 ton dari produksi pada 2022 yang tercatat sebesar 31.540.522 juta ton.
Penurunan itu, ujarnya, sejalan dengan berkurangnya luas panen dan produksi gabah nasional. “Kenapa menurun? Karena merupakan dampak fenomena El Nino pada semester II 2023 yang menyebabkan terjadinya mundurnya musim tanam,” jelasnya.
Menurut pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si., ini adalah kondisi memprihatinkan sehingga harus ada langkah tuntas.
“Makin menurunnya produksi beras pada 2024 adalah kondisi sangat miris di tengah harga beras yang makin sulit dijangkau masyarakat. Harusnya penderitaan rakyat karena tingginya harga beras mendorong pemerintah mengambil langkah yang serius dan tuntas untuk mengakhirinya,” jelasnya kepada MNews, Jumat (18-10-2024).
Tidak Efektif
Memang, tuturnya, pemerintah mengatakan telah melakukan program strategis, seperti pompanisasi, cetak sawah baru, dan berbagai kebijakan terkait harga. “Namun, harus diakui langkah tersebut tidak efektif mengurai masalah sebab produksi terus merosot dan harga makin melambung,” tuturnya.
Ia mengakui, kondisi cuaca seperti El-Nino telah berkontribusi pada penurunan produksi padi nasional. “Namun, pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa penurunan produksi ini juga disebabkan menurunnya jumlah sawah yang berproduksi akibat masifnya alih fungsi lahan untuk nonpertanian,” kritiknya.
Bahkan, ungkapnya, walaupun krisis pangan sudah mengancam, masifnya alih fungsi lahan sawah tidak juga dihentikan. “Meskipun ditawarkan solusi dengan program cetak sawah baru dan food estate, tetapi hingga saat ini belum menampakkan hasil, kalaulah tidak disebut gagal,” sindirnya.
Lebih dari itu, ulasnya, sektor pertanian dan pangan sangat rentan oleh berbagai faktor, seperti perubahan cuaca, atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara eksportir, atau kondisi global lainnya.
“Juga menandakan bahwa sistem pertanian dan pangan kita lemah. Konsep tata kelola yang dijalankan pemerintah selama ini tidak mampu menjadikan sistem pertanian pangan yang tahan menghadapi krisis dan bisa memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat,” bebernya.
Ia mengemukakan, kelemahan sistem pertanian dan pangan ini sejatinya buah dari penerapan paradigma dan konsep kapitalisme neoliberal dalam pengaturannya.
“Sistem ini telah melahirkan pemerintahan yang lemah visi politik pangannya dan abai dalam pengurusannya. Politik pangan kapitalisme hanya menjadikan pangan sebagai komoditas ekonomi dan berorientasi pertumbuhan ekonomi,” jabarnya.
Sedangkan, lanjutnya, peran pemerintah sangat minim hanya sebagai regulator dan fasilitator. “Sementara pengelolaan secara praktis diserahkan kepada korporasi, baik swasta maupun BUMN. Kondisi iniah yang melemahkan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan pangan rakyat, bahkan kapasitas penguasaan negara tidak lebih dari 10% pasokan pangan nasional,” jelasnya.
Dengan pengelolaan yang menggunakan kapitalisme neoliberal ini, ungkapnya, sampai kapan pun kedaulatan dan ketahanan pangan—dalam arti adanya jaminan pemenuhan pangan bagi seluruh individu rakyat dan hal itu dipenuhi secara mandiri—tidak akan pernah terwujud.
“Oleh karena itulah, kita sangat membutuhkan negara yang memiliki visi politik pangan yang sahih serta hadirnya pemerintahan yang bervisi riayah (pelayan-red.),” ucapnya.
Sistem Islam
Namun, ia menegaskan, politik pangan yang sahih hanya akan terwujud dalam sistem Islam. “Dalam pandangan Islam, pengadaan pangan adalah urusan politik karena terkait pemenuhan hak seluruh individu rakyat dan sangat terkait dengan pembangunan kualitas SDM. Karenanya, pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam implementasinya,” urainya.
Ia menerangkan, negara—dalam hal ini Khilafah—akan hadir dengan fungsi politiknya sebagai raain dan junnah, yaitu pengurus dan pelindung bagi rakyat. “Khilafah yang akan melaksanakan politik ekonomi Islam untuk menjamin kebutuhan pangan, sandang, dan papan supaya bisa diakses oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali,” ujarnya.
Tanggung jawab ini, imbuhnya, meniscayakan khalifah akan serius mengupayakan produksi pertanian berjalan maksimal untuk menyediakan pasokan pangan secara cukup, bahkan penyediaannya mengutamakan kemandirian tanpa bergantung pada impor.
“Khalifah menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi disertai pengaturan tanah dengan hukum pertanahan Islam yang akan menjamin pemerataan akses kepemilikan tanah dan menjamin seluruh lahan pertanian berproduksi,” jelasnya menyitir perkataan Khalifah Umar bin Khaththab, “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”
Selain itu, tambahnya, khalifah juga bertanggung jawab memampukan petani mengakses modal dan sarana produksi pertanian sehingga produktivitas optimal dapat terwujud. [MNews/RA]
