Muslimah News, NASIONAL— Kemendikbudristek berhasil memberikan pemerataan akses pendidikan untuk siswa Papua dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
Program ADEM memberikan kesempatan bagi siswa di Papua dan daerah 3T untuk melanjutkan pendidikan menengah di sekolah berkualitas di Pulau Jawa dan Bali.
Sejak diluncurkan pada 2013, program ini berhasil menyekolahkan 6.800 siswa di bangku sekolah menengah. Sebanyak 443 siswa asal Papua yang tergabung dalam ADEM angkatan 2021 telah menyelesaikan pendidikan di berbagai SMA dan SMK di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi keberanian siswa-siswi yang telah meninggalkan zona nyaman untuk belajar di luar Pulau melalui beasiswa ADEM.
Merespons hal di atas, pengamat pendidikan Hadiyatul Fitriyah, M.Si. menegaskan, seharusnya bukan hanya Papua, tetapi semua daerah 3T terpenuhi kebutuhan pendidikannya.
“Pemerintah seharusnya mengupayakan pemenuhan kebutuhan pendidikan di semua daerah 3T dari SDM pendidik hingga infrastruktur pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, harus terpenuhi,” tuturnya kepada MNews, Rabu (9-10-2024).
Dengan pemenuhan itu, ia menjelaskan, daerah 3T tidak mengandalkan pengiriman siswa ke luar daerah karena kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas itu adalah hak semua siswa, bukan hanya yang bisa sekolah ke luar daerah.
“Pemerataan akses pendidikan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh negara. Negara wajib menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata. Meski sudah ada UU yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, faktanya hingga saat ini masih banyak wilayah 3T di Indonesia yang belum mendapatkan kualitas pendidikan yang sama seperti pendidikan di kota-kota besar,” ulasnya.
Semua Rakyat
Ia lalu membandingkan dengan pelayanan pendidikan dalam sistem Islam. “Islam memiliki aturan yang jelas dalam pelayanan pendidikan menyeluruh, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga. Islam menjadikan akses terhadap pendidikan adalah kebutuhan pokok semua individu rakyat, tidak melihat golongan, asal, dan tempat. Selama ia menjadi warga negara, maka ia berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” bebernya.
Menurutnya, menjadi tanggung jawab penguasa menyediakan pendidikan yang layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
“Tidak ada pembedaan pendidikan di kota-kota besar dengan daerah 3T. Penguasa tidak boleh menjadikan pendidikan sebagai “barang mewah” yang hanya bisa di akses kalangan tertentu saja,” tandasnya.
Ia melanjutkan, ketimpangan SDM pendidik dan infrastruktur pendidikan tidak boleh terjadi. “Sebabnya, SDM pendidik dan infrastruktur pendidikan adalah kunci pokok terselenggaranya pendidikan. Ini harus dipenuhi oleh penguasa dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, bahkan tersedia secara gratis untuk semua individu rakyat di manapun mereka berada. Penguasa tidak boleh abai dengan hal ini,” tutupnya. [MNews/IA]
