Muslimah News, NASIONAL—Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan “Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional 2024—2034” pada acara Konferensi Kanker Internasional Indonesia (IICC) di Bali, Kamis (3-10-2024). Rencana ini menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan melawan penyakit mematikan di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya deteksi dini dalam penanganan kanker dan pentingnya kerja sama global dalam perang melawan kanker. Dengan teknologi saat ini, Menkes mengatakan, kanker dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Namun, masyarakat perlu rutin melakukan skrining dan tidak takut memeriksakan diri.
IICC 2024 ini diharapkan dapat mempercepat kolaborasi global, berbagi pengetahuan dalam upaya memerangi kanker, mendorong terobosan lebih lanjut dalam pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan kanker di seluruh dunia.
Sangat Berbahaya
Mengkritisi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri mengatakan, rencana pemerintah sangat berbahaya. “Konsep pencegahan pemerintah yang berfokus pada aspek klinis dan mengandalkan kemajuan teknologi kedokteran semata jelas sangat berbahaya dan merupakan konsep usang yang harus ditinggalkan,” ungkapnya kepada MNews, Senin (7-10-2024).
Pasalnya, dengan konsep tersebut, menurutnya, sama saja membenarkan kebijakan politik pemerintah yang bertentangan dengan upaya pencegahan itu sendiri, yakni ketika kesehatan dipandang sebagai komoditas untuk dibisniskan sabagaimana hajat hidup yang lain dan negara memfasilitasi dengan fungsinya sebagai regulator, yaitu pembuat aturan bagi kepentingan bisnis korporasi.
“Oleh karenanya, tidak heran pengidap penyakit mematikan itu, angkanya jutaan dan meningkat secara mengkhawatikan. Di Indonesia, angka kejadian kanker pada tahun 2022 adalah 136 orang per 100.000 penduduk. Pada 2020, jumlah kasus baru kanker di Indonesia adalah 396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang,” paparnya.
Memperparah
Menurut Rini, kebijakan ekonomi kapitalistik yang berkelindan dengan sistem politik demokrasi, tidak saja memperparah pencemaran lingkungan oleh berbagai polutan pemicu kanker, tetapi juga menyulitkan masyarakat untuk hidup dengan pola hidup yang sehat.
“Akhirnya, upaya pencegahan kapitalistik yang diadopsi pemerintah justru membiarkan berbagai faktor pemicu kerusakan kesehatan masyarakat. Terutama, kanker diproduksi secara masif oleh sistem kehidupan sekularisme. Padahal, itulah aspek nonklinis yang fundamental bagi perjalanan penyakit kanker,” urainya.
Hal itu berarti, imbuhnya, jika pemerintah tulus bermaksud menyehatkan masyarakat dan berhenti dari kelalaiannya, maka dasar menangani tidak didasarkan pada sekularisme. “Seharusnya konsep pencegahan didasarkan pada pandangan bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dijamin negara secara langsung, yakni konsep pencegahan yang menjadi bagian integral dari sistem kehidupan Islam,” tuntasnya. [MNews/IK]
