[Kabar] Penyuluh: UU TPKS Tidak Mampu Mengatasi Kekerasan Seksual karena Landasannya Sekularisme

[Kabar] Penyuluh: UU TPKS Tidak Mampu Mengatasi Kekerasan Seksual karena Landasannya Sekularisme

Muslimah News, NASIONAL—Kasus kekerasan seksual di Indonesia makin marak terjadi. Tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, kekerasan seksual juga terjadi di instansi-instansi pendidikan tidak terkecuali perguruan tinggi. Merespons fakta ini, Mendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri 30/2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS). Salah satu isinya adalah mengamanatkan pada setiap kampus agar membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus (Satgas PPKS) dengan tujuan untuk meminimalisir persoalan ini.

Berbagai upaya desiminasi dan edukasi terus dilakukan di kampus-kampus seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Aceh. Sayangnya, data menunjukkan bahwa tiap tahun persoalan ini terus meningkat. Pada 2022 terdapat 4.660 kasus kekerasan seksual di Indonesia, 27% nya terjadi di kampus. Berarti pada 2022 ada 1.258 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Adapun pada 2024, berdasarkan data dari Kemen PPPA RI, per April 2024 sudah terjadi 2.681 kasus.

Sekularisme

Menyoal maraknya kasus kekerasan seksual, penyuluh agama Rayhanah, S.Pd. mengatakan, UU TPKS tidak mampu menyelesaikan maraknya kasus kekerasan seksual karena landasannya sekularisme. “Jika kita cermati, penyebab mendasar dari persoalan ini adalah karena diterapkan aturan sekularisme demokrasi di seluruh lini kehidupan kita,” tuturnya kepada MNews, Sabtu (5-10-2024).

Sekularisme yang lahir dari peradaban Barat, jelasnya, memiliki konsep dasar memisahkan agama dari kehidupan, dengan sendirinya memisahkan agama dari mengatur kehidupan bernegara/politik. “Ketika agama tidak dipakai untuk mengatur kehidupan, manusia diberi kewenangan untuk membuat aturan, maka dipakailah demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengatur masyarakat berdasarkan nilai-nilai kebebasan,” paparnya.

Sebagai contoh, ia menyampaikan, kebebasan beragama, berekonomi, bertingkah laku dan berpendapat. “Meski beberapa pihak mengatakan, lonjakan data ini sebagai keberhasilan proses edukasi yang selama ini dilakukan dengan ditandai makin muncul keberanian speak up para korban untuk melapor,” bebernya.

Pertanyaan selanjutnya, katanya, apakah pelaporan tersebut muncul dari kasus-kasus lama tanpa ada kasus baru? “Jawabannya sudah bisa dipastikan bahwa kasus-kasus baru dan korban-korban baru terus bermunculan. Fakta ini seharusnya membuka mata para intelektual untuk segera mencari apa sebenarnya yang menjadi pangkal atau penyebab mendasar dari munculnya persoalan kekerasan seksual di kampus dan masyarakat saat ini,” urainya.

Regulasi Liberal

Rayhanah mengungkapkan, kebebasan ini pula yang menjadi landasan negara membuat regulasi yang berikutnya melahirkan gaya hidup bebas/liberal di tengah masyarakat tidak terkecuali kampus. “Salah satu bukti regulasi liberal di negeri ini adalah Permen 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Permen ini tidak membahasakan dengan ‘kejahatan’ melainkan dipersempit dengan ‘kekerasan’, yakni jika salah satu pihak mengalami kerugian,” ucapnya.

Ia melanjutkan, tidak ada bahasa kejahatan untuk menyebut perzinaan karena tidak ada yang dirugikan. “Ketika hubungan seksual dilakukan suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, maka tidak akan dianggap kejahatan sehingga tidak mendapatkan hukuman,” ujarnya.

Pada Pasal 5 ayat 2 dan 3, katanya, kekerasan seksual mencakup berbagai hal “tanpa persetujuan” korban. Menurutnya, hal itu mengindikasikan bahwa jika korban setuju, maka tindakan itu bukanlah kekerasan seksual. “Dengan kata lain, ada situasi-situasi tertentu dianggap kekerasan yang harus dihukum, tetapi pada situasi-situasi lainnya tidak dianggap kekerasan. Padahal sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim, seharusnya setiap hubungan seksual di luar pernikahan harus dianggap sebagai tindak kriminal yang harus dihukum,” tegasnya.

Miskin Iman

Lahirnya hasil pendidikan yang miskin iman, menurut Rayhanah, dikarenakan sekularisme. “Kondisi tersebut, diperparah lagi dengan regulasi-regulasi lain seperti UU Pers, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, PP 28/2024, hingga sistem pendidikan nasional,” ujarnya.

Sistem pendidikan nasional, ungkapnya, yang tidak menjadikan Islam sebagai asas, mengakibatkan lahirnya output pendidikan yang miskin iman meskipun cerdas secara keilmuan. “Output hasil pendidikan sekuler hari ini, tidak bisa memahami mana perbuatan benar dan salah, sehingga banyak akademisi dengan berbagai gelar tidak luput menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual di kampus,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kaum intelektual akan bahaya sistem pendidikan sekuler. “Selama ideologi sekularisme demokrasi yang lahir dari peradaban Barat masih menjadi landasan dalam menyelesaikan kekerasan seksual di kampus, maka selama itu pula kampus tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini dan tidak pula mampu mencegah munculnya persoalan baru,” tegasnya.

Sekularisme demokrasi, tukasnya, yang diterapkan di Barat juga tidak pernah bisa menyelesaikan kekerasan seksual yang terjadi di universitas-universitas ternama di benua Eropa dan Amerika. “Alhasil, sudah sepantasnya kaum intelektual menjadikan akidah Islam sebagai landasan berpikir dan asas dalam menentukan benar dan salah suatu persoalan,” serunya.

Ia mengajak para intelektual kampus agar menjadikan penerapan Islam secara kafah sebagai agenda utama pergerakannya. “Ini karena hanya dengan penerapan Islam secara kafah setiap persoalan termasuk kekerasan seksual ini akan bisa diselesaikan dengan tuntas,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *