![[Kabar] Akademisi: Strategi Mewujudkan SDGs Akan Memperkuat Kapitalisme Global](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-12_08-04-36.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Ketua SDGs Center Universitas Airlangga (UNAIR) Bayu Arie Fianto, S.E., M.B.A., Ph.D. menyampaikan strategi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam webinar yang digelar oleh BPSDM Jawa Timur pada Kamis (5-9-2024). Bayu menekankan pentingnya memprioritaskan aspek lingkungan sebagai landasan untuk mendorong peningkatan di sektor sosial dan ekonomi.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan kesadaran terkait isu-isu, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Bayu juga menyoroti pentingnya riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan, serta perlunya kolaborasi antara lembaga riset dan pemerintah. Ia mengatakan bahwa pengukuran dan evaluasi capaian kesejahteraan manusia harus dilakukan secara holistik agar dapat menciptakan kesejahteraan berkelanjutan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Kapitalisme Global
Namun, akademisi Umi Sa’adah, S.Kom., M.Kom. menyatakan, meskipun digambarkan sebagai upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, SDGs sejatinya adalah alat yang digunakan untuk memperkuat dominasi kapitalisme global.
“Dengan mendorong negara-negara di seluruh dunia mengikuti agenda yang disusun oleh PBB, jelasnya, SDGs menciptakan standar universal yang sering kali menguntungkan negara-negara kapitalis maju dan korporasi multinasional,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (29-9-2024).
Ia mengutarakan, SDGs ini merupakan agenda besar yang diinisiasi PBB terdiri dari 17 tujuan utama untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan secara global. “SDGs diharapkan menjadi panduan bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” bebernya.
Ia mencontohkan, melalui SDGs banyak negara berkembang didorong untuk membuka diri terhadap investasi asing yang pada kenyataannya sering kali berarti menyerahkan sumber daya alam dan pasar lokal kepada korporasi besar.
“Alih-alih memberdayakan masyarakat setempat, kebijakan ini justru memperkuat ketergantungan pada modal asing dan mengakibatkan makin menipisnya kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang,” ulasnya.
“Cuci Tangan”
Selain itu, tambah Umi, SDGs menjadi sarana “cuci tangan” atas dampak negatif penerapan sistem kapitalisme yang selama ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.
“Negara-negara kapitalis maju yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon dan eksploitasi sumber daya, justru kini meminta negara-negara berkembang mengambil langkah-langkah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui SDGs, tanpa mengakui peran besar mereka (negara kapialis-red.) dalam menciptakan masalah tersebut,” kritiknya.
Negara-negara berkembang, ungkapnya, sering kali dibebani tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan negara-negara maju tetap melanjutkan aktivitas industri dan konsumsi yang berlebihan, serta menciptakan lebih banyak polusi.
“Hal ini menunjukkan bahwa SDGs lebih merupakan alat untuk mengalihkan beban dan tanggung jawab dari pelaku utama kerusakan global kepada negara-negara yang paling rentan terkena dampaknya,” ujarnya.
Sistem Islam
Namun, ia menekankan, hal berbeda terjadi ketika sistem Islam diterapkan. “Islam mewajibkan negara memajukan peradaban dengan membangun dalam rangka melayani rakyat dan menyejahterakannya, bukan untuk memperkaya segelintir elite atau menguatkan kapitalisme global,” urainya.
Pembangunan dalam pandangan Islam, lanjutnya, adalah amanah yang harus dijalankan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Negara dalam Islam bertanggung jawab mengelola sumber daya alam, ekonomi, serta aspek sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Ini implementasi perannya sebagai raain (penanggung jawab), bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dikuasai kapitalis,” jelasnya.
Jadi, tegasnya, agenda pembangunan berkelanjutan sesungguhnya adalah yang dilakukan negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar slogan global yang menutupi eksploitasi.
Terakhir, ia menutup dengan sabda Rasulullah ﷺ riwayat Bukhari, “Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya.” [MNews/RA]
