Muslimah News, NASIONAL—Masalah jalan rusak di negeri ini, menurut pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati, belum bisa tuntas diselesaikan oleh pemerintah. “Tentu hal ini sangat menghambat aktivitas masyarakat di berbagai wilayah tersebut, bahkan hingga menimbulkan kesulitan publik,” katanya.
Ia mencontohkan, jalan berlubang dan berlumpur saat hujan, menyebabkan licin dan menyulitkan pengendara sampai dapat menimbulkan kecelakaan. “Pemerintah yang tidak mempedulikan hajat hidup publik yang sangat vital ini membuat sebagian masyarakat tidak tahan dengan kondisi jalan rusak bertahun-tahun. Akhirnya masyarakat terpaksa merogoh kocek pribadi secara swadaya memperbaiki jalan rusak tersebut,” jelasnya.
Kondisi semacam ini, ungkapnya, dilakukan oleh warga Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Sejak sepekan terakhir, lanjutnya, warga beramai-ramai membangun jalan kabupaten di desa setempat. “Perbaikan dilakukan karena akses jalan di lokasi tersebut sudah sangat memperihatinkan. Banyak jalan yang berlubang, sehingga membahayakan para pengendara yang melintas. Sering truk yang melintas terguling akibat kondisi jalan yang ekstrem, rusak,” jelasnya.
Sense of Crisis
Fenomena jalan rusak di berbagai daerah dibiarkan rusak bertahun-tahun dan memaksa warga swadaya membangun jalan umum dinilai Iin sebagai bentuk hilangnya sense of crisis pemerintah.
“Jika ditelususi penyebab jalan rusak bertahun-tahun di berbagai daerah adalah tata kelola kekuasaan politik demokrasi yang tidak membuat negara sensitif terhadap berbagai permasalahan yang nampak di hadapannya. Pemerintah kehilangan sense of crisis,” jelasnya kepada MNews, Rabu (25-9-2024).
Mirisnya, jelas Iin, pemerintah malah gencar membangun jalan tol yang bukan untuk diakses semua orang. “Pemerintah tidak memiliki daya untuk bertindak cepat. Bahkan pemerintah tidak memiliki visi riayah kepada rakyat yang memerlukan jalan umum yang sangat dibutuhkan. Adanya otonomi daerah, ungkapnya, mempersulit penyelesaian masalah, terutama masalah keterbatasan anggaran daerah,” jelasnya.
Konsep Islam
Berbeda dengan konsep Islam, tegasnya, negara bertanggung jawab langsung menyediakan jalan umum yang terbaik. “Dengan visi riayah, jalan rusak akan segera diperbaiki untuk menghindari bahaya. Pelaksanaan penanganan masalah administrasi secara desentralisasi dapat cepat menyelesaikan masalah infrastruktur jalan yang dibutuhkan publik,” paparnya.
Ia menyampaikan, negara yang menerapkan konsep Islam memiliki kesanggupan untuk bertindak cepat. “Secara kekuasaan yang bersifat sentralisasi, [menjadikan] negara memiliki visi riayah. Bersamaan dengan itu model administrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit dan model anggaran yang bersifat mutlak melalui baitulmal akan membuat negara mampu bertindak cepat menyelesaikan berbagai urusan umat, khususnya masalah perbaikan jalan rusak amatlah mudah. Negara yang menerapkan konsep Islam itu adalah Khilafah,” tandasnya. [MNews/IK]
