Penulis: Halima Noer
Muslimah News, FOKUS — Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan mendorong Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar konferensi Pengetahuan dari Perempuan (PdP) yang mempertemukan para pihak yang memperjuangkan isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Konferensi ini digelar di Universitas Brawijaya, Jawa Timur, pada 17—19 September 2024 lalu.
Komnas Perempuan memandang bahwa Konferensi PdP adalah upaya membangun kesepahaman mengenai isu, akar masalah, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan. “Sinergi dalam membangun kesepahaman mengenai isu, akar masalah, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan maupun kesepakatan mengenai arah langkah penyikapannya,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam pembukaan konferensi tersebut.
Konferensi ini merupakan upaya melembagakan pengetahuan yang berakar dari pengalaman perempuan dari budaya patriarki yang meminggirkan pengalaman perempuan. Konferensi ini juga didasarkan pada pemahaman bahwa upaya perubahan sosial menuju kesetaraan dan keadilan perlu mendasarkan pada pengalaman nyata dari kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan.[1]
Hingga kini, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan memang tidak makin menyurut, padahal pemerintah telah membuat regulasi yang sangat banyak. Kerja penanganan dan pemulihan korban makin hari makin berat karena korban juga tambah banyak. Lantas, bagaimana dengan rekomendasi yang dihasilkan dari Konferensi PdP yang baru digelar ini? Mampukah menjadi solusi kekerasan terhadap perempuan?
Hanya Asumsi
Upaya penyelesaian kekerasan sangat ditentukan dari isu dan akar masalah yang ditetapkan. Dari berbagai isu yang dilontarkan dalam konferensi, dapat kita katakan sejatinya asumsi semata. Misalnya, ditetapkan bahwa berbagi pengalaman akan bisa menyelesaikan masalah kekerasan. Jelas ini ide yang aneh sebab hasil akal manusia bersifat lemah dan terbatas. Menjadikan pengalaman sebagai pegangan atau standar adalah kesimpulan yang salah. Andai manusia dibiarkan membuat hukum sendiri, yakni dibiarkan memberikan penilaian, niscaya akan menghasilkan hukum yang berbeda-beda sesuai perbedaan karakter individu dan zamannya.
Ketika mencari akar masalah pun, dalam konferensi itu kembali terlontar asumsi yang tidak mendasar, yakni bahwa budaya patriarki yang harus dipersalahkan. Mereka menganggap bahwa kekerasan terjadi karena pandangan sosial budaya yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Inilah sebab mereka menganggap budaya patriarki sebagai akar masalah munculnya kekerasan terhadap perempuan.
Patriarki sendiri adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut “ayah” memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Sistem patriarki membuat laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi para laki-laki tidak hanya mencakup ranah personal, melainkan juga ranah yang lebih luas lagi, seperti pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, sosial, hukum, dan lainnya. (Wikipedia).
Dari memahami definisi patriarki dan melihat faktanya, maka anggapan bahwa budaya patriarki adalah akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya hanyalah asumsi karena tidak sesuai dengan realitas. Kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, misalnya, tidak melulu menimpa perempuan yang menjadi ibu rumah tangga biasa yang tidak berpenghasilan, melainkan juga dialami istri yang bekerja. Artinya, sekalipun istri bekerja sehingga suami tidak mendominasi di dalam rumah tangga, tidak menjamin tidak terjadi kekerasan pada istri.
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) juga melaporkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan adalah suami (56,3%), diakibatkan karena perselingkuhan, suami cemburu, suami mabuk, masalah pekerjaan, impitan pekerjaan yang dialami suami atau istri, juga pemicu lainnya. Fakta-fakta ini makin menguatkan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan bukanlah budaya patriarki.
Oleh sebab itu, merupakan kesalahan besar ketika Konferensi PdP berkesimpulan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan adalah karena budaya patriarki sehingga menyelesaikan kekerasan harus dengan menghilangkan budaya patriarki.
Mencari Akar Masalahnya
Jika kita telusuri secara mendalam, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, baik di rumah tangga, tempat kerja, atau di mana pun, sebenarnya muncul karena tidak ada atau kurangnya perlindungan terhadap perempuan, baik oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan oleh masyarakat dan negara hari ini telah mengakibatkan umat tidak memahami upaya seharusnya dalam memandang perempuan dan menjadikannya sebagai kehormatan yang harus dijaga dan dilindungi. Mirisnya, justru Islam yang dituding sebagai agama yang mengekang dan tidak memihak perempuan, serta menempatkan perempuan pada posisi nomor dua setelah laki-laki.
Corak kehidupan sekuler kapitalisme juga membuat umat Islam bingung menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah mereka. Andai umat Islam mau belajar memahami Islam dan syariatnya, sebenarnya Islam telah memberikan jawaban tuntas terhadap permasalahan apa pun, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Seharusnya tidak perlu bingung mencari solusinya, tinggal mengikuti segala yang telah ditetapkan oleh Allah Taala Al-Khalik Al-Mudabbir dan Rasul-Nya.
Lantas, bagaimana Islam menyolusi hal ini? Sebagai din yang sempurna, Islam sangat melindungi umat manusia, dan begitu menjaga kehormatan perempuan. Islam telah menetapkan bahwa penyelesaian atas masalah kekerasan terhadap perempuan hanya bisa terwujud dengan tiga pilar, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan negara yang menerapkan hukum Allah.
Pertama, ketakwaan individu muslim.
Ketakwaan hanya akan terwujud apabila individu-individu muslim dibina dengan akidah dan pemikiran Islam secara intensif dan berkesinambungan. Akidah Islam menjadi landasan berpikir maupun bertingkah laku, halal-haram menjadi standar hidupnya. Dengan bekal takwa, setiap muslimah akan menerapkan aturan Islam yang menjadi penjaga kehormatannya. Sementara itu, suami dan mahram lainnya akan berusaha melindungi dan menjaganya.
Setiap muslimah akan menjalankan perannya sebagai ummun wa rabbatul bait (ibu dan pengurus rumah suaminya), yakni taat pada suami, melayani suami dan anak-anaknya dengan baik; memakai pakaian sempurna, yakni menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya; serta memakai pakaian jilbab ketika keluar rumah (lihat QS An-Nur: 31 dan QS Al-Ahzab: 59); tidak membiarkan laki-laki asing masuk ke rumahnya; dan sebagainya.
Sedangkan para suami akan melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah keluarga, melindungi anak dan istri dengan baik, bergaul secara makruf terhadap keluarganya (lihat QS Al-Baqarah: 233). Alhasil, dengan pelaksanaan semua hukum Islam, akan terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis dan jauh dari kekerasan.
Islam juga memerintahkan para suami dan mahram perempuan untuk melindungi para perempuan di luar rumahnya, yakni dengan menemani ketika perempuan bepergian jauh. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak halal wanita yang mengimani Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahramnya.” (HR Abu Daud). Aturan Islam yang akan menjaga kehormatan perempuan ini hanya mampu dijalankan orang-orang beriman dan bertakwa.
Kedua, kontrol masyarakat.
Islam mewajibkan setiap individu muslim untuk beramar makruf nahi mungkar. Perintah ini terdapat di banyak ayat Al-Qur’an (misal, QS Ali Imran: 104, Fushilat: 33, QS Al-Ashr 1—3, dcb.), maupun hadis Rasulullah saw., seperti sabdanya, “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak kuasa maka dengan lisannya, jika tidak kuasa dengan lisannya, maka dengan hatinya, yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim).
Apabila aktivitas ini dilakukan secara menyeluruh, baik di keluarga, lingkungan sekitar rumah, sekolah, organisasi dan jemaah dakwah, maupun disebarluaskan di berbagai media massa, akan membentuk kesadaran umum di tengah masyarakat bahwa semua yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, semuanya harus dijauhi, termasuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.
Aktivitas amar makruf nahi mungkar ini juga akan membentuk opini umum di tengah masyarakat bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan, harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, termasuk berbagai hal terkait kewajiban menjaga Pperempuan.
Inilah bentuk kontrol Mmasyarakat yang akan mendorong setiap anggotanya peduli terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Saat melihat ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, semua orang akan berusaha menolong dan melepaskan perempuan tersebut dari segala hal yang membahayakannya.
Ketiga, penerapan hukum Islam oleh negara.
Islam menetapkan bahwa negaralah yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya, termasuk jaminan keamanan. Negara juga berperan sebagai pelaksana hukum Islam. Negara, dalam hal ini penguasa, bertanggung jawab besar untuk mengurus seluruh urusan rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Ditegaskan oleh Rasulullah saw. melalui lisannya yang mulia, “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Dengan peran ini, Islam menetapkan bahwa negara bertanggung jawab menerapkan aturan Islam secara sempurna dan menerapkan sanksi terhadap siapa pun yang melanggarnya. Islam memandang bahwa tindakan kekerasan terhadap siapa pun, baik kepada laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, termasuk tindak kriminal (jarimah) dan pelakunya harus diberi sanksi sesuai kejahatan yang dilakukannya. Inilah yang akan membuat masyarakat merasa aman dan tenteram.
Islam pun mengharuskan negara mengedukasi seluruh warga negaranya tentang keharaman segala bentuk kekerasan, baik itu menghilangkan nyawa, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya, bahaya yang ditimbulkannya, juga azab pedih yang akan ditimpakan oleh Allah bagi siapa saja melanggar aturan-Nya. Dengan begitu, masyarakat yang beriman pada Allah tentu akan menjauhkan dirinya dari semua itu, serta senantiasa memelihara dan memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak.
Negara juga akan mengatur media sehingga tidak akan menyiarkan konten-konten yang memicu munculnya tindak kekerasan, seperti berita-berita kekerasan, film atau sinetron, game online, dll. Sanksi tegas sesuai hukum Islam akan ditegakkan bagi siapa pun yang melanggarnya. Itu semua akan mencegah terjadinya tindak kekerasan.
Khatimah
Demikianlah, hal yang dihasilkan dari Konferensi PdP tidak akan bisa menjadi solusi tuntas terhadap kekerasan yang menimpa perempuan. Hasil konferensi tersebut juga tidak menunjukkan upaya komprehensif untuk menuntaskan permasalahan karena berangkat dari asumsi-asumsi parsial, serta tidak melihat sistem yang rusak sebagai akar permasalahan yang justru harus dipecahkan. sistem yang dimaksud adalah sistem sekuler kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan, dan menjadikan aturan buatan manusia yang serba lemah sebagai pijakannya. Sistem inilah sumber penderitaan bagi umat manusia.
Hanya dengan kembali kepada Islam, permasalahan ini akan terselesaikan secara tuntas. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perempuan, kecuali dengan memperjuangkan Islam agar segera tegak di muka bumi ini. Syariatnya juga wajib diterapkan secara keseluruhan dalam sebuah sistem Islam yang sahih, yakni Khilafah Islamiah. Hanya itulah yang mampu membawa umat ini kepada kemuliaannya. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
