Muslimah News, NASIONAL — Media sosial ramai membicarakan Kota Depok yang mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 karena dianggap sukses menata transportasi.
“Ini merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat untuk kabupaten atau kota yang mampu mengelola sistem transportasi yang aman dan terintegrasi. Yang dinilai adalah jaringan jalan mulai dari jalan kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Zamrowi.
Namun, di sisi lain warga dan ahli kebijakan publik menilai penghargaan sektor transportasi yang diterima Pemkot Depok tidak tepat.
Penghargaan itu seakan tidak sesuai fakta di lapangan. Pasalnya, kawasan Sawangan dan Jalan Margonda acap kali membuat pusing warga Depok lantaran kemacetan yang terjadi. Hal itu jelas menunjukkan bahwa sektor transportasi publik di Depok masih jauh dari memadai.
Selain Depok, daerah-daerah yang juga mendapat penghargaan WTN 2024, seperti Surabaya, Semarang, juga memiliki masalah kemacetan.
Menyoroti masalah di atas, pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati angkat bicara. “Fenomena ini hanyalah fenomena gunung es. Perkaranya bukan sekadar masalah teknis, tetapi berkaitan dengan buruknya layanan negara kepada publik,” tuturnya kepada MNews, Selasa (24-9-2024).
Menurut Iin, fenomena problem kemacetan yang membuat publik tidak nyaman dalam bertransportasi telah jamak di berbagai daerah. Bahkan, lanjutnya, bukan hanya problem kemacetan yang membuat publik tidak nyaman, tetapi juga masalah jembatan putus/roboh tidak diperbaiki maupun jalan rusak dan berlubang yang dibiarkan bertahun-tahun.
“Publik mendambakan layanan negara untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dalam transportasi. Namun, kehidupan di negara penerap sistem kapitalisme yang melahirkan konsep good governance membuat negara beralih fungsi menjadi pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Kenyamanan transportasi bagi publik diabaikan negara, bahkan sampai menimbulkan bahaya (dharar),” ulasnya.
Khilafah
Iin lalu membandingkan dengan jaminan kenyamanan transportasi yang diberikan Khilafah. “Khilafah memberikan jaminan kenyamanan transportasi bagi publik. Khilafah akan mencegah bahaya yang mungkin terjadi di perjalanan,” jelasnya.
Khilafah, sambungnya, akan mencegah terjadinya kemacetan dengan membangun jalan-jalan baru yang dibutuhkan, memuluskan jalan umum (tanpa lubang), membuat jembatan yang dibutuhkan publik, dan membangun semua infrastruktur yang dapat memberikan kemaslahatan pada publik.
“Khilafah dengan kepala negaranya, khalifah, bertanggung jawab atas semua itu. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ riwayat Bukhari, ‘Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus’,” bebernya.
Biaya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan tersebut, jelasnya, tetap harus dibangun tanpa memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN (baitulmal).
“Jika ada dana baitulmal, maka wajib dibiayai dari dana tersebut secara maksimal. Namun, jika tidak mencukupi maka, negara bisa memungut pajak (dharîbah) dari publik,” tandasnya.
Jika waktu pemungutan dharîbah memerlukan waktu yang lama, urainya, sedangkan infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain.
“Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharîbah yang dikumpulkan dari publik setelahnya. Namun, terdapat batasan yang sangat jelas bahwa pinjaman ini tidak ada unsur riba atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman,” tegasnya.
Terakhir ia meyakini, perencanaan yang matang dari Khilafah dalam pembangunan infrastruktur akan menghasilkan kemaslahatan bagi publik. “Tidak ada ironi yang dirasakan publik, yang ada adalah layanan prima dari Khilafah kepada publik,” pungkasnya. [MNews/IA]
