[Kabar] Aktivis: Mewujudkan Kepemimpinan Politik Khilafah, Tanggung Jawab Kita Semua

Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi pengangkatan kepemimpinan dalam sistem demokrasi, berupa pemilu yang berpotensi memunculkan politik dinasti, aktivis dakwah nasional Ratu Erma Rachmayanti menawarkan sistem alternatif yang akan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat, yakni sistem kepemimpinan politik Islam.

“Sistem warisan Rasulullah ﷺ yang dicontohkan adalah Khilafah Islamiah dan mewujudkan kepemimpinan politik Islam nan agung dalam bingkai sistem pemerintahan Khilafah adalah tanggung jawab kita semua,” tuturnya dalam Bincang Hangat Tokoh Muslimah: “Politik Dinasti dan Demokrasi”, Jumat (13-9-2024).

Ia mengatakan, arus dakwah Khilafah harus makin deras dan masif karena hari ini begitu penting menemukan para ulama, tokoh, atau intelektual yang mendukung penegakan Khilafah. “Demokrasi itu sudah buruk dan kelihatan bobroknya. Mengapa masih banyak yang membela dan mempertahankan? Mengapa? Karena mereka tidak paham sistem alternatif Islam, yakni Khilafah Islamiah. Di sinilah pentingnya dakwah,” ucapnya.

Saat ini, ungkapnya, tidak ada satu negara pun yang menerapkan sistem pemerintahan Islam ataupun sistem kepemimpinan Islam dan hampir semua negara memakai sistem pemerintahan demokrasi. “Tidak ada komitmen dalam sistem demokrasi untuk menjadikan Al-Qur’an dan Sunah sebagai sumber hukum. Ini karena demokrasi membuat hukum sendiri sehingga politik dinasti itu terjadi. Berbeda dengan Islam, tidak ada hak pemimpin untuk mengangkat anaknya sebagai pemimpin. Pemimpin dalam Islam harus dibaiat,” jelasnya.

Seruan

Untuk menegakkan kehidupan Islam dalam naungan Khilafah, Ratu menegaskan, umat harus melakukan amar makruf nahi mungkar sebagaimana perintah yang ada dalam surah Al-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Jika belum ada sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah Islamiah, lanjutnya, maka hendaklah ada segolongan umat yang menyerukan tentang itu. “Di situlah perintah Allah untuk mewujudkan partai politik Islam. Kalau dulu bahasanya hizbut (partai) rasul, kalau sekarang hizbut Islam. Partai Islam ini telah memenuhi kriteria sebagai partai politik Islam karena semua cita-citanya, tujuannya, dan prosesnya dalam kajiannya benar-benar mencontoh Nabi Muhammad ﷺ,” urainya.

Pentingnya mencontoh Nabi Muhammad ﷺ, menurut Ratu, karena beliau yang diutus oleh Allah untuk menjadi contoh hidup bagi umat manusia dan umatnya tidak boleh mengawang-awang mencari cara sendiri. “Partai ini tujuannya sudah jelas menyeru kepada kebaikan IsIam, jadi ini adalah dakwah. Islam seperti apa yang diwariskan oleh Rasullulah dalam urusan politik? [Ialah] Daulah Islam, yakni Khilafah,” jelasnya.

Apabila belum ada sistem pemerintahan Islam khilafah, ungkapnya, maka orang-orang yang ada di dalam partai itu harus mengedukasi umat, mempersiapkan umat, dan terus bergerak. “Anggota partai inilah yang kemudian menyiapkan umat, menyiapkan kadernya untuk memberikan penjelasan tentang sistem pemerintahan, ekonomi, pergaulan, hukum dalam Islam dan banyak sekali tentang syariat Islam,” bebernya.

Segera Tegak

Ratu memaparkan, satu-satunya cara agar Khilafah segera kembali tegak di muka bumi adalah dengan dakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. “Tidak hanya berdiskusi di forum-forum atau berbicara di media sosial, tetapi juga dengan berdiskusi, mengkaji, dan pembinaan sembari membaca ayat-ayat Al-Qur’an dan memahami segala perintah-Nya. Ketika sudah mendengar penjelasan ini, kewajiban berdakwah itu sudah ada di pundak kita semua,” jelasnya.

Ia mengingatkan, langkah selanjutnya adalah terus mengasah kemampuan untuk memberi pemahaman di tengah umat bahwa keburukan sekecil apa pun yang ada di depan mata adalah akibat tidak memakai hukum Islam.

“[Selain itu], Islam melarang perubahan menuju Islam dengan jalan paksaan, seperti kudeta atau pemberontakan. Namun, dengan jalan dakwah sehingga umat rida, [kemudian] menegakkan Khilafah atas kemauan dan kerelaan mereka,” katanya.

Di sinilah, lanjutnya, letak tanggung jawab berdakwah untuk memahamkan umat tentang isu kepemimpinan umat di dalam Islam.

“Bismillah tawakalna ‘alallah. Sesungguhnya bukan hanya karena kekuatan kerja kita semata memahamkan umat, tetapi sesungguhnya Khilafah itu adalah janji Allah. Ketika kita tidak bekerja pun, sesungguhnya itu akan terjadi. Namun, bagaimana nanti kita menghadap Allah? Ketika kita sudah tahu, tetapi tidak ikut memahamkan umat? Sebenarnya ketakutan kita ada di situ, tidak bisa diamnya kita ada di situ. Jangan sampai kita wafat, tetapi kita tidak bekerja untuk memperbaiki kehidupan dunia ini,” urainya.

Rida

Selanjutnya, Ratu menjelaskan terkait sistem pengangkatan khalifah (pemimpin negara Khilafah Islam) dalam sistem pemerintahan Islam.

“Khalifah diberi kekuasaan oleh umat untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan umat memberikan kekuasaan kepada Kkalifah secara rida dengan sistem pembaiatan. Akad baiat ini adalah akad saling rida dan rela dan itulah metode pengangkatan pemimpin dalam sistem Khilafah,” imbuhnya.

Ia mengutip hadis Nabi Muhammad ﷺ riwayat Imam Muslim, “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.”

Syarat kompetensi kepemimpinan Islam, jelasnya, ada tujuh, yakni, muslim, laki-laki, balig, berakal, adil, mampu, dan merdeka. “Ketika dipimpin seorang khalifah, umat tidak boleh memandang wajah pemimpinnya dalam pelaksanaan undang-undang, tetapi memandang semata-mata karena ketakwaan kepada Allah Swt. dan mau taat dalam kondisi susah maupun senang,” katanya.

Jika khalifah telah terpilih, ungkapnya, maka yang akan memandu jalannya kebijakan adalah hukum syarak. “Kedaulatan di tangan syarak, tidak boleh ada undang-undang yang dibuat itu keluar dari ketentuan hukum Allah Swt.. Kekuasaan milik umat sehingga ketika ada khalifah, itu diwujudkan dengan mengoreksi penguasa,” paparnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan, tergambar dan terbayang kalau dalam pengangkatan pemimpin dengan tuntutan syariat ini akan melahirkan pemimpin kompeten yang akan menerapkan Islam secara sempurna. “Inilah gambaran politik Islam nan agung,” pungkasnya. [MNewsl/IK]