Muslimah News, NASIONAL — Demo besar terjadi pada Kamis (22-8-2024) saat massa yang terdiri dari warga sipil dan mahasiswa mendesak membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR RI.
Kegaduhan itu muncul karena revisi UU Pilkada dibahas secara singkat pada Rabu (21-8-2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Diduga pembahasan ini tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20-8-2024) tentang syarat pencalonan Pilkada.
Banyak pihak menduga revisi UU Pilkada ini merupakan rekayasa penguasa yang berusaha “membegal” konstitusi demi melanggengkan kekuasaan.
Merespons peristiwa di atas, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menilai, istilah ‘begal konstitusi’ merupakan wujud nyata perubahan negara dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.
“Saya kira ini adalah wujud nyata dari apa yang sering disampaikan oleh para pengamat politik dan hukum, yaitu berubahnya secara dramatis negara kita ini dari apa yang disebut negara hukum (rechtsstaat) menuju negara kekuasaan (machstaat),” ungkapnya di Focus to The Point: “Kisruh Keputusan MK, Mencederai Demokrasi atau Cacat Demokrasi?” melalui kanal UIY Official, Jumat (23-8-2024).
UIY mengulas, perbedaan paling pokok antara negara hukum dengan negara kekuasaan adalah negara hukum mengatur kekuasaan, sedangkan negara kekuasaan, kekuasaanlah yang mengatur hukum.
“Ini hari, kekuasaan itu begitu rupa memainkan seluruh instrumen kekuasaannya, baik itu di eksekutifnya sendiri maupun di legislatif karena ketua umum dari partai-partai politik yang dalam teori itu semestinya duduk di legislatif, juga ada di eksekutif. Dan ternyata ia melakukan intervensi sampai ke yudikatif untuk kepentingan kekuasaannya. Ini yang kemudian orang menyebut ‘begal konstitusi’,” terangnya.
Demokrasi Prosedur
Dalam penilaiannya, demokrasi hari ini sekadar demokrasi prosedur bukan demokrasi substansi karena secara substansi bermasalah, tetapi secara prosedur memang mengikuti prosedur.
“’Begal konstitusi’ dari penguasa itu melakukan usaha pengubahan peraturan perundang-undangan melalui prosedur, tetapi dengan substansi bertentangan dengan undang-undang itu sendiri,” ucapnya tegas.
Ia menjelaskan, prosedur semacam ini justru menyakitkan karena tampak konstitusional, tetapi sebenarnya inkonstitusional.
“Orang-orang makin sering menyebut dengan Istilah etika yang sebenarnya sedang berbicara tentang substansi dari keputusan itu,” tandasnya.
Ia mencontohkan, ketika terjadi perubahan ambang batas umur wakil presiden yang diputuskan MK, orang tahu di balik keputusan itu ada intervensi kekuasaan.
“Ini terbukti Ketua MK-nya dinyatakan melanggar etika berat sampai akhirnya dicopot dari kedudukannya sebagai ketua MK. Ini menunjukkan bahwa secara prosedur benar, tetapi substansi salah,” jelasnya.
Ia mengatakan, prosedur semacam ini berbahaya sebab prosedur itu untuk menjaga substansi. “ Kita ambil contoh, kalau kita nonton sepak bola, gol itu baru disahkan kalau cara menggolkannya itu mengikuti prosedur. Tapi kalau ngegolkan-nya itu melanggar prosedur, itu enggak akan diterima,” ujarnya.
Ia lalu menandaskan bahwa prosedur itu penting, ketika prosedurnya dilanggar, maka substansinya menjadi kacau.
“Tapi sebaliknya juga bahwa ini ada sesuatu yang hendak dituju. Secara substansial salah prosedurnya, tetapi tampak benar,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, seperti orang mau mengambil tanah orang lain lalu melakukan manipulasi terhadap kepemilikan dari tanah itu, dengan memanipulasi sertifikatnya atau memanipulasi jual beli sehingga kelihatannya benar, tetapi sebenarnya mencuri.
Masalah
UIY menerangkan, pada faktanya ketika hukum diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka hukum akan menjadi permainan bagi orang-orang yang berkepentingan itu.
“Kita bisa melihat bahwa hukum tidak pernah stabil. Padahal masyarakat itu menjadi teratur kalau hukum itu stabil dan ada kepastian. Ketika terjadi ketakpastian, maka sebenarnya itu sama seperti tidak ada hukum. Nah, ini yang yang sebenarnya berbahaya di dalam sistem demokrasi,” ungkapnya.
Ini semua terjadi, menurut UIY, karena selain kepentingan, juga digunakan alat kekuasaan dan transaksi finansial.
“Mereka-mereka yang punya kekuasaan dan memiliki kemampuan finansial itulah yang bisa mengubah-ubah hukum. Ketika jargon di bidang hukum mengatakan equality before the law (kesamaan di muka hukum), hari ini tidak terjadi,” ulasnya.
Menurutnya, itu karena mereka yang punya kekuasaan dan punya modallah yang bisa membajak hukum atau memperlakukan hukum demi kepentingannya.
Cacat Demokrasi
UIY menilai, itu semua adalah cacat demokrasi. “Demokrasi yang sebenarnya itu ya kayak begini ini. Jadi kalau sekarang ini ada orang menolak demokrasi, demokrasi sekarang ini adalah bukti nyata bahwa demokrasi itu meski dalam teorinya itu kedaulatan di tangan rakyat, tetapi pada faktanya kedaulatan itu di tangan pemilik kekuasaan yang dibelakangnya itu pemilik modal,” ulasnya.
UIY menyebut satu lagi kecacatan demokrasi yaitu nirnilai spiritual. “Coba lihat! Enggak ada istilah dosa, halal-haram, takutlah kamu sama Tuhan, enggak ada itu!” tandasnya.
Semua, lanjutnya, hanya bicara tentang kepentingan-kepentingan, paling jauh adalah hormatilah kedaulatan rakyat.
“Ketika kita menggunakan sistem itu (baca: demokrasi), kita ini sebenarnya sudah secara langsung meninggalkan arena di mana di situ kita secara sadar meninggalkan Tuhan,” pungkasnya. [MNews/IA]
