Kapitalisme Demokrasi, Jalan Perubahan Hakiki?

Kapitalisme Demokrasi, Jalan Perubahan Hakiki?

Muslimah News, FOKUS — “Negara ini bukan milik satu keluarga, tetapi punya rakyat Indonesia,” ujar Reza Rahadian, salah satu aktor Indonesia yang berorasi dan berbaur dengan para peserta aksi menolak revisi UU Pilkada. Demo besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka mengawal putusan MK perihal ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.

Seruan “peringatan darurat” menggema di dunia maya menyusul adanya dugaan DPR berupaya menganulir putusan MK melalui revisi UU Pilkada. Mulai dari mahasiswa, warga sipil, selebritas, pekerja seni, buruh, komedian, hingga komika turun ke jalan menuntut DPR membatalkan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK. Alhasil, DPR RI membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada dan pelaksanaan pilkada mengacu pada putusan MK.

Di antara putusan MK yang mengubah sebagian isi UU Pilkada ialah perihal ambang batas pencalonan kandidat yang semula 20% menjadi 6,5% sehingga memungkinkan bagi parpol yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu, putusan MK menetapkan syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota, terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan ketika dilantik. Dengan ini, Kaesang yang digadang-gadang menjadi calon gubernur tidak bisa mencalonkan diri karena terhalang putusan MK. Inilah yang melatarbelakangi demo terhadap DPR pecah karena masyarakat melihat ada upaya praktik politik dinasti dalam revisi UU Pilkada setelah putusan MK keluar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa satu seruan bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk melawan dinasti politik dan ambisi kekuasaan. Di samping itu, kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa makin dipertontonkan tanpa rasa malu. Wajar jika masyarakat menginginkan perubahan. Hanya saja, apakah cukup seruan perubahan tersebut sebatas tuntutan sesaat dengan mengawal putusan MK saja?

Sementara itu, aneka kebijakan zalim lahir dari rahim kapitalisme demokrasi yang diterapkan hari ini. Perubahan seperti apakah yang seharusnya ditempuh dan diterapkan? Ganti pemimpin dengan sistem yang sama atau ganti sistem bersama kepemimpinannya?

Rekam Jejak Kapitalisme Demokrasi

Sejak orde baru, arah kebijakan politik ekonomi Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi sistem kapitalisme sebagai dasar mengatur negara. Berbagai kebijakan kapitalistik sudah ada sejak masa pemerintahan Soeharto. Bukti paling nyata ialah masuknya perusahaan asing pertama setelah dikeluarkannya Tap MPRS No. XIII/MPRS/1967 serta UU No. 1/1967  tentang Penanaman Modal Asing (PMA). UU PMA sekaligus menjadi titik awal masuknya investasi asing di Indonesia.

Setelah UU PMA lahir, pada 5 April 1967 Indonesia menandatangani kontrak karya PMA pertama kalinya dengan Freeport Sulphur Company(FSC/PT. Freeport Indonesia. Inc.) milik Amerika. Kontrak karya itu akan berlanjut sampai 2061. Wilayah yang ditambang berubah dari gunung emas menjadi lembah emas. Puluhan tahun tambang emas dikeruk hingga habis, rakyat Papua dapat apa? Sampai detik ini, kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi problem mengakar rakyat Papua. Inilah di antara dampak kapitalisme.

Pada masa pemerintahan Jokowi wajah kapitalisme makin liberal dan menyeluruh. Sebutlah UU Omnibus Law Cipta Kerja dan IKN yang menjadi megaproyek penguasa. Lahirnya UU Cipta Kerja banyak ditolak buruh lantaran UU ini membuka keran liberalisasi dan eksploitasi pekerja, seperti pemberian HGU kepada pengusaha hingga 190 tahun.

Pemerintahan Jokowi juga jorjoran memberi berbagai kemudahan pada investor asing, seperti pada proyek IKN. Sebagian besar IKN didanai dari investasi dengan porsi dana 20% dari APBN dan 80% dari swasta atau investasi asing. Demi IKN, masyarakat adat pun harus rela digusur tempat tinggalnya.

Sudah banyak konflik agraria meletus sepanjang pemerintahan Jokowi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2015—2022 ada 2.710 konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan sepanjang 2017—2022 terjadi 301 perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektare. Sebaliknya, pemberian tanah bagi pengusaha sawit terus meluas. Pemerintah disebut memberikan perluasan sawit hingga 5,6 juta hektare sepanjang 2016—2022. Dampaknya, kerusakan lingkungan kian melebar yang berakibat pada bencana alam akibat regulasi dan kebijakan kapitalistik.

Ini hanyalah sekelumit jejak kapitalisme neoliberal di Indonesia. Jelas yang diuntungkan dari sistem ini adalah korporasi, asing, swasta, dan oligarki. Sedangkan rakyat hanya mendapat kerugian dan kesengsaraan hidup yang tidak ada habisnya.

Ditambah dengan sistem pemerintahan demokrasi yang selalu memupus harapan rakyat saat paslon pemenang berkuasa. Sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal mengharuskan parpol menggandeng kelompok bisnis (pengusaha/kapitalis) untuk mendanai kampanye mereka.

Penguasa dan pengusaha pun menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu saja punya maksud tertentu. Paling tidak jaminan terhadap bisnisnya, bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis pemerintah. Jadilah elite politik didikte untuk kepentingan pengusaha. Alhasil, sistem demokrasi melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya adalah lebih melayani kepentingan pengusaha (bisnis) dibandingkan rakyat.

Lalu, apa hubungan kapitalisme dan demokrasi? Keduanya sama-sama berasas sekularisme yang menjauhkan aturan agama dari kehidupan. Contoh nyatanya ialah pemimpin terpilih hasil demokrasi membuat UU untuk mengakomodasi kepentingan para kapitalis. Aturan pun bisa berubah sesuai selera penguasa dalam rangka mengamini keinginan korporasi/kapitalis.

Di sisi lain, sebagian masyarakat mulai melek terhadap kondisi negeri yang makin semrawut. Terjadilah gelombang pergerakan dengan tuntutan perubahan. Pergerakan dan tuntutan perubahan terjadi ketika rakyat mulai jengah dan muak melihat tingkah polah penguasa yang sewenang-wenang, main tabrak aturan, zalim, dan regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan serta kemaslahatan rakyat. Namun, perubahan seperti apakah yang ingin kita raih?

Benarkah Kapitalisme Demokrasi Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan?

Jika kita menginginkan perubahan hakiki, janganlah terbatas pada reaksi sesaat atas satu kebijakan penguasa. Memfokuskan perubahan hanya pada persoalan cabang tidak akan mengubah segalanya. Ini karena sumber masalah yang membuat negeri ini porak-poranda adalah penerapan sistem kapitalisme demokrasi.

Penerapan sistem kapitalisme demokrasi menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin, dan di antara si kaya dan miskin itu ada masyarakat menengah dengan beban ekonomi pas-pasan. Penerapan kapitalisme melahirkan kebijakan neoliberal di segala bidang. Aset dan kekayaan alam diobral dan dijual kepada asing/swasta. Kapitalisme tegak di atas prinsip kebebasan kepemilikan. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya beragam produk UU beraroma kapitalisme liberal.

Alih-alih membawa kesejahteraan masyarakat, sistem kapitalisme demokrasi justru menciptakan kebijakan liberal yang menambah kesengsaraan masyarakat. Berbagai kebijakan lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal ketimbang rakyat. Contoh gamblang adalah kenaikan BBM, tarif pajak, UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan PSN yang banyak dibiayai dari investasi asing.

Sistem demokrasi juga meniscayakan berjalannya politik pragmatis. Dalam demokrasi, tujuan politik ialah meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Itulah mengapa dalam demokrasi tidak ada kawan ataupun lawan abadi, semua bergantung pada kepentingan yang hendak diraih. Koalisi bisa menjadi oposisi, pun sebaliknya.

Dalam “kamus” penguasa hasil demokrasi, membuat aturan untuk kemaslahatan rakyat mustahil terjadi. Meski UU dibuat sesuai prosedur konstitusi, tetap saja tidak akan bebas dari kepentingan sebab memang begitu cara kerja politik demokrasi. Ada dukungan, ada “mahar” yang harus dibayar. Ada kemenangan, ada kepentingan yang harus diwujudkan.

Demokrasi merupakan pemikiran yang lahir dari keterbatasan akal manusia. Dengan segala keterbatasan tersebut, mungkinkah berbagai persoalan kehidupan dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas? Dengan sifat manusia yang relatif, cenderung berpihak, serta berubah-ubah, apakah mungkin akan terwujud keadilan dan kesejahteraan hakiki? Pelaksanaan demokrasi selalu terjebak kepentingan politik transaksional.

Selama sistem kapitalisme demokrasi masih diterapkan, tidak akan ada yang berubah. Yang berubah hanyalah pemimpin dan pejabatnya. Sementara itu, kendaraan atau sistem yang menaunginya masih sama. Ibarat kendaraan sudah usang, hanya mengganti sopir tidak akan menjadikan kendaraan tersebut berjalan dengan baik. Berganti mesin kendaraan dan sopir pun tidak akan membuat kendaraan tersebut bergerak cepat. Mengganti seluruh perangkat dan sistemnya, itulah perubahan sebenarnya, yaitu perubahan revolusioner.

Pada dasarnya, perubahan sistem sangat kita butuhkan untuk memperbaiki negeri ini. Sistem yang baik akan melahirkan pemimpin dan kepemimpinan yang baik pula. Sebaliknya, sistem yang buruk juga akan melahirkan pemimpin buruk. Ini karena sebaik-baik pemimpin jika sistemnya buruk pasti kecipratan buruknya atau terperangkap pada kepentingan politik demokrasi yang penuh gimik. Seburuk-buruk pemimpin, jika sistemnya baik, keburukan tersebut akan tereduksi oleh kebaikan yang terbentuk dari sistem.

Metode Perubahan Sahih

Bicara perubahan sangat erat kaitannya dengan visi dan tujuan perubahan. Bersama demokrasi, perubahan seperti apa yang kita harapkan? Berulang kali ganti pemimpin dengan berbagai latar belakang, nyatanya tidak membuat kondisi rakyat berubah. Yang berubah justru kekayaan para pejabat yang meningkat setelah berkuasa, tetapi nasib rakyat tetap begitu saja.

Perubahan sifatnya harus mendasar, yakni dari fondasi hingga kepemimpinan. Perubahan mendasar (revolusioner) haruslah dimulai dari visi perubahan yang sahih. Visi perubahan sahih dibangun di atas pemikiran ideologis dan metode sahih untuk menerapkannya, yakni ideologi Islam dan metode perubahan yang dicontohkan Rasulullah ﷺ.

Jika kita becermin pada metode perubahan Nabi ﷺ, beliau berhasil mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam yang disegani kawan maupun lawan. Beliau berhasil membawa perubahan besar bagi Madinah sebagai daulah pertama bagi kaum muslim.

Perubahan yang dilakukan umat Islam haruslah mengacu metode perubahan sahih yang telah dicontohkan Baginda Rasulullah ﷺ . Dengan mendalami arah perjuangan Rasulullah ﷺ, terdapat dua hal penting yang harus menjadi acuan arah perjuangan umat Islam hari ini.

Pertama, Rasulullah membina kader dakwah agar siap menjadi martil perubahan. Metode perubahan yang dilakukan Rasulullah ﷺ ialah melalui dakwah. Beliau membina para sahabat dan kaum muslim dengan akidah Islam dan pemikirannya. Beliau dan kutlah dakwahnya berinteraksi dengan masyarakat dengan menyerang pemikiran, tradisi, dan sistem kufur yang ada di tengah-tengah mereka.

Kedua, perubahan yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah perubahan rezim dan sistem. Ini mengacu pada hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah yang menjadi titik balik kemenangan kaum muslim. Rasul mendirikan Daulah Madinah dan meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan dengan penerapan syariat Islam kafah.

Rasulullah tidak mengambil jalan perubahan dengan berkompromi dengan sistem jahiliah saat itu. Beliau intens melakukan kontak dan interaksi dakwah kepada kabilah-kabilah Quraisy dengan menjelaskan kerusakan sistem tersebut. Inilah jalan perubahan hakiki yang harus ditempuh umat jika tidak ingin tertipu dan terjebak pada kesalahan yang sama.

Oleh karena itu, dibutuhkan kelompok dakwah di tengah-tengah umat untuk membina dan memahamkan mereka tentang makna perjuangan dan perubahan yang benar sesuai Islam.

Kelompok dakwah berkaitan erat dengan filosofi dan landasan ideologi yang melatarbelakangi pendiriannya. Kutlah (kelompok) dakwah berdiri bukan sekadar membina umat dari aspek akidah, tetapi menjadikan pemikiran Islam menjadi pemikiran umat.

Lebih dari itu, kelompok dakwah Islam memiliki peran strategis dalam melakukan perubahan di tengah masyarakat, yaitu membentuk kesadaran dan pemahaman politik yang benar, yaitu politik yang bermakna mengurus urusan rakyat. Mereka membina dan mendidik umat dengan menjadikan Islam sebagai pandangan atau falsafah hidup. Tidak ada satu masalah hidup yang tidak terselesaikan dengan Islam. Mereka juga harus melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar dengan menjelaskan kerusakan kapitalisme demokrasi yang bertentangan dengan Islam, serta mengoreksi kebijakan penguasa.

Mengapa harus Islam yang menjadi napas perubahan? Sebab Islam memiliki seperangkat sistem yang mampu menjawab berbagai persoalan hidup. Dari bangun tidur hingga bangun negara, semuanya diatur dalam Islam. Kapitalisme demokrasi sudah tampak nyata kegagalannya. Kalau bukan Islam, sistem mana lagi yang bisa diharapkan membawa perubahan sahih? [MNews/ CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *