Muslimah News, NASIONAL — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, Pemilu 2024 harus menjadi kritik dan otokritik bagi seluruh pihak. Ia menekankan kualitas pemilu bukan hanya soal partisipasi rakyat, tetapi juga perihal kebebasan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang mereka kehendaki.
“Yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan dan tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut?” ucapnya di Sidang Bersama DPR dan DPD 2024, di Senayan, Jakarta, Jumat (16-8-2024).
Menurutnya, pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah sebuah pesta demokrasi. Rakyat, lanjutnya, harus dianggap penting bagi peserta pemilu, maka menyenangkan rakyat sebagai pemilih menjadi suatu hal yang penting.
Selalu Sama
Menyoroti hal di atas, akademisi asal Yogyakarta Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc. menilai, pemilu demi pemilu berlalu dan hasilnya selalu sama.
“Bukan hanya pada tahun 2024 ini, fakta menunjukkan pemilu demi pemilu berlalu, hasilnya selalu sama, janji tetap menjadi janji dan yang terjadi adalah harapan kosong sistem demokrasi. Kembali rakyat tersakiti dan terus menjadi tumbal sistem demokrasi,” ungkapnya kepada MNews, Senin (19-8-2024).
Menurutnya, fakta dan data pemilu dalam sistem demokrasi menilai suara rakyat dengan materi yang tinggi untuk sekali transaksi dan calon pemimpin pun tidak memahami konsekuensi, kecuali hanya kursi.
“Jika menganggap bahwa demokrasi hanyalah pemilu luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil), maka rakyat akan terus menjadi korban kebijakan penguasa negeri,” tukasnya.
Ia beralasan, dalam sistem demokrasi penguasa diberi kewenangan untuk membuat aturan untuk mengelola urusan rakyat. Hal itu, sambungnya, akan menjadi problem ketika standar aturan pun juga ditentukan oleh penguasa (manusia).
“Fitrahnya manusia cenderung mengutamakan diri, kelompok, golongan, bahkan keluarga. Diperparah dengan asas materialisme dalam kapitalisme sekularisme sebagai induk sistem demokrasi, menjadikan manusia semakin serakah dan lupa amanah karena meniadakan keberadaan Tuhan dalam pengaturan urusan rakyatnya,” bebernya.
Islam
Ia lalu membandingkannya dengan sistem pemerintahan Islam. “Standar pembuatan kebijakan oleh penguasa yang terpilih melalui pemilu bersumber dari wahyu (Al-Qur’an dan hadis) menjadikan halal dan haram sebagai pijakan para penguasa dalam melangkah.
“Pemimpin dalam sistem Islam adalah wakil rakyat (umat) yang diangkat untuk melaksanakan urusan umat berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah secara kafah di dalam negeri dan menyebarkan (dakwah) Islam ke penjuru alam,” terangnya.
Ia menambahkan, konsep pemerintahan yang jelas, menjadikan sistem monitoring, evaluasi, kontrol dari berbagai pihak, baik struktur maupun di luar struktur pemerintahan sangat mudah dan jelas, yaitu standar syariat.
“Semua kebijakan hanyalah untuk mengelola urusan rakyatnya dan pemimpin memahami konsekuensi jabatan mereka adalah hisab atau perhitungan di hadapan Allah Swt.,” tegasnya.
Pemimpin dalam Islam, lanjutnya, juga memiliki rasa takut akan kemungkinan gugatan dan perhitungan dari rakyat jika mereka mendzaliminya, apalagi mempersulit urusan rakyatnya.
“Pemilu dalam sistem pemerintahan islam bukan sekadar untuk mencari suara, tetapi amanah jabatan yang membawa konsekuensi surga dan neraka,” tandasnya.
Ia mempertanyakan, bagi orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasul-Nya, masih sanggupkah berebut kursi jabatan, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara terbanyak agar dinyatakan sebagai pemenang?
Ini karena, ucapnya, sungguh berat hisabnya ketika satu orang saja dari rakyat terzalimi mengadukan diri di hadapan Allah di yaumil hisab, maka azab Allah adalah pasti.
“Tetapi ketika pemimpin semata-mata menjalankan amanah sesuai dengan syariat secara kafah, maka doa-doa kebaikan dari rakyat (umat) akan menguatkan hujahnyadi yaumil hisab, dan surga adalah balasan dari Allah Swt.,” tutupnya. [MNews/IA]
