Muslimah News, NASIONAL— Diberitakan beberapa waktu lalu, sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 melepas kerudung saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13-8-2024), dengan alasan peraturan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Peristiwa itu langsung menuai kritik dari berbagai organisasi Islam.
Ketua MUI Cholil Nafis menilai, aturan yang melarang anggota Paskibraka perempuan berkerudung adalah pelanggaran konstitusi dan tidak menghormati perbedaan keyakinan.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta aturan larangan hijab untuk Paskibraka Nasional 2024 harus dikoreksi. Menurut Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi penggunaan hijab tidak mengganggu dan mengurangi estetika dari anggota Paskibraka. Selain itu, ucapnya, hijab juga tidak mengurangi kekompakan yang menjadi hal substantif dalam Paskibraka.
Muhammadiyah juga ikut menyuarakan pendapat terkait polemik itu. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta agar aturan terkait seragam Paskibraka yang tidak memperbolehkan penggunaan hijab, dicabut.
Bukan Kontroversi
Pengamat politik Endiyah Puji Trestanti menilai, banjir kritik pelarangan hijab itu bukan kontroversi.
“Jadi, banjir kritik soal SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024 tentang pelepasan hijab anggota Paskibraka 2024 bukanlah kontroversi. Ini bentuk pernyataan sikap umat Islam di Indonesia, wujud kesadaran permanen umat, keyakinan yang terus menguat bahwa syariat harus diterapkan dalam kehidupan, ini perintah Allah Taala,” ujarnya kepada MNews, Jumat (16-8-2024).
Ia meyakini, bagaimanapun upaya sekularisasi agama dari kehidupan dilakukan oleh negara atau atas nama negara, selama kewajiban dakwah amar makruf nahi mungkar terus dilakukan, maka kesadaran dan kecintaan umat kepada penerapan syariat akan terus tumbuh dan menguat.
“Tabiat alami umat Islam adalah mencintai agamanya. Ini poin penting bagi kita, maka dakwahkan dan terus tumbuhkan kecintaan umat kepada Islam dan syariatnya,” ajaknya.
Ia menguraikan, negara ini punya pengalaman di masa lampau [era 80-an] soal larangan hijab di sekolah. “Itu cukup menimbulkan trauma bagi masyarakat muslim, mustahil dilupakan sebab ini terkait keyakinan menjalankan syariat agama. Perkara yang sangat esensi dan asasi,” tukasnya.
Jika konstitusi negara Indonesia benar-benar menginginkan terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lanjutnya, seharusnya negara membangun kesadaran para muslimah untuk taat syariat.
Kehilangan Dasar
Endiyah menilai, pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi bahwa anggota Paskibraka 2024 harus melepas kerudung dengan alasan penyeragaman dan menjaga ke-bineka tunggal ika-an justru aneh, juga kehilangan dasar dan rasionalitas.
“Dalam Islam, masalah pakaian terkategori syariat yang menyangkut hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Artinya taat syariat dalam masalah pakaian ini perkara keyakinan individu, tidak boleh negara mengganggunya,” jelasnya.
Menurutnya, penyeragaman keyakinan itu mustahil di tengah masyarakat yang plural seperti Indonesia. “Dan memang realitas di dunia ini tidak ada masyarakat yang tunggal toh? Semua masyarakat itu plural, beragam, maka tidak perlu ada penyeragaman keyakinan. Model pakaian yang menutup aurat itu soal keyakinan individu warga negara” ulasnya.
Ia menegaskan, kesadaran berhijab bagi muslimah di tengah masyarakat tidak akan mengganggu kebinekaan. “Tidak ada yang tersakiti dengan berhijabnya kaum muslimah. Bahkan, hijab atau kerudung dan jilbab ini memang pakaian dalam kehidupan publik. Tidak boleh ada pengecualian, khusus upacara bendera kemerdekaan keyakinan harus ditanggalkan,” terangnya.
Sebaliknya, ia melanjutkan, jikapun seandainya berbondong-bondong perempuan nonmuslim juga sukarela memakai kerudung dan jilbab karena memandang ada benefit, tidak akan berpengaruh buruk terhadap kebinekaan Indonesia.
“Karena dalam penerapan syariat ada maslahat (manfaat), hal ini perkara yang maklum. Apa salahnya nonmuslim mengambil syariat karena maslahat, jika itu tidak dilarang agama mereka,” bebernya.
Yang seperti ini, ia menjelaskan, bukan penyeragaman keyakinan ala BPIP. “Toh, selama model pakaian hijab itu menjadi pilihan sadar warga negara nonmuslim, masalahnya di mana? Poinnya adalah masalah keyakinan beragama dan pilihan akal sehat mengikuti ajaran suatu agama harus dijamin oleh negara dan negara harus menjaga ketaatan beragama warga negara,” urainya.
Negara yang Baik
Dalam pandangan Endiyah, negara yang baik adalah negara yang mampu menyelaraskan keberagaman yang ada di masyarakat, bukan negara yang justru membentur-benturkan keberagaman dalam keberagamaan (pluralitas agama).
“Mempolitisasi keberagaman sebagai gangguan sehingga konflik di tengah masyarakat menjadi permanen adalah wajah negara sekuler. Ini terjadi di Amerika Serikat dengan isu rasisme, juga di Perancis dan Inggris. Semestinya Indonesia tidak mengikuti negara-negara yang gagal menyelaraskan kebinekaan,” kritiknya.
Ia menandaskan, konsep sekularisme itu memang hipokrit, mengakui agama, tetapi menolak penerapan agama. Mengakui agama (Islam), tetapi menghalanginya menjadi pilihan warga negara dalam kehidupan publik.
“Kita perlu belajar dari negara Khilafah yang pernah berhasil menyatukan masyarakat di beberapa benua, menyelaraskan kemajemukan. Negara dengan warga negara beragama Islam, Kristen, Yahudi, dan agama lainnya hidup berdampingan. Tidak ada upaya penyeragaman keyakinan warga negara,” bangganya.
Sir Thomas Walker Arnold, CIE, ucapnya, seorang orientalis dan sejarawan menyatakan bahwa saat Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453 oleh Sultan Muhammad II (Muhammad al-Fatih) menyatakan dirinya sebagai pelindung Gereja Yunani. Ia melanjutkan, penindasan pada kaum Kristen dilarang keras dan dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada Uskup Agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya.
“Konklusinya, solusi bagi kebingungan para pemimpin di Indonesia mewujudkan persatuan dalam kebinekaan adalah dengan meninggalkan spirit dan prinsip sekularisme dalam bernegara. Ambil sistem Islam sebagai pilihan akal sehat untuk mewujudkan rahmatan lil ‘alamin,” tutupnya. [MNews/IA]
