[Kabar] Revisi UU Watimpres, Pamong Institute: Cara Mempertahankan Kekuasaan

[Kabar] Revisi UU Watimpres, Pamong Institute: Cara Mempertahankan Kekuasaan

Muslimah News, NASIONAL — Melansir situs resmi DPR, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk melakukan penyusunan revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Watimpres).

“Untuk itu saya minta persetujuan kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah draf ini bisa kita teruskan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, diproses?” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat dan diikuti dengan jawaban kompak setuju dari hadirin yang mengikuti rapat di Gedung Nusantara l, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9-7-2024).

Sebelumnya telah dilakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas mengenai penyusunan draf RUU tentang perubahan UU Watimpres. Dalam pembahasan tersebut terdapat usulan untuk perubahan nomenklatur nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Di kesempatan berbeda, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ini artinya DPA bakal setara dengan presiden.

“Perubahan kedudukan dewan pertimbangan itu dari semula berada di bawah Presiden, sebagaimana disebutkan dalam UU Watimpres, menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga lainnya,” katanya.

Mempertahankan Kekuasaan

Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi al-Maroky menilai, revisi UU Watimpres merupakan upaya mempertahankan kekuasaan.

“Bagi para politisi yang ingin berkuasa oligarki politiknya, tentu ia ingin mempertahankan kekuasaannya. Bahkan tidak sekadar mempertahankan, ia akan memperbesar kekuasaannya jika bisa. Kalau tidak bisa diperbesar, minimal diperlama. Nah, kalau menurut saya, di sini posisi revisi itu,” ulasnya di Kabar Petang: “DPA Siasat Jokowi Tetap Berkuasa? di kanal Khilafah News, Sabtu (27-7-2024).

Menurutnya, melalui revisi ini seorang presiden yang sudah tidak lagi menjabat bisa melanjutkan kekuasaannya melalui DPA karena posisi DPA setara dengan lembaga tinggi negara lainnya.

“Dengan revisi ini, maka peluang Jokowi untuk menjadi anggota ataupun mungkin jadi ketua DPA, itu sangat terbuka. Apalagi ada politisi yang membuat opini bahwa slot ketua DPA-nya itu adalah mantan presiden nanti,” ujarnya.

Ia melanjutkan, adagium politik sekuler itu cara untuk memperoleh kekuasaan. Setelah diperoleh, lanjutnya, maka ia mengelola itu untuk mempertahankannya.

“Kalau tidak bisa dipertahankan minimal diperbesar kekuasaannya. Misalnya, dari jabatan politik walikota menjadi gubernur, setelah gubernur diperbesar menjadi presiden. Karena sekarang sudah mentok, dicari alternatif lain,” tambahnya.

Menurutnya, ini ciri politisi dalam sistem sekuler karena tidak mau tahu bahwa risikonya di dunia akan sulit dan di akhirat akan lebih sulit lagi mempertanggungjawabkan sebuah jabatan politik yang tidak dikelola dengan amanah dan tidak dikelola sesuai syariat.

“Di sinilah letak kekacauan dalam sistem demokrasi karena manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum atau mengubah hukum. Politisi yang punya ambisi kekuasaan akan membuat hukum atau mengubah hukum sesuai kepentingannya atau kepentingan kelompoknya,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *