[Kabar] Pemicu Kerusuhan di Bangladesh, Rangkaian dari Kebijakan Rezim yang Korup dan Represif

Muslimah News, INTERNASIONAL — Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam, pemadaman internet, dan patroli militer untuk mengatasi kerusuhan yang menewaskan 187 orang di tengah aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik.

Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56% menjadi 7% dengan menambah kuota bagi loyalis pemerintah. Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.

Namun, aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa (19-7-2024). PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.

Sementara itu, lebih dari 2.000 orang yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.

Korup dan Represif

Merespons peristiwa ini, sebuah media dakwah ideologis internasional, Sabtu (20-7-2024), menyatakan, kebijakan yang memicu kerusuhan ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian tindakan korup dan represif oleh pemerintah Liga Awami sejak berkuasa pada 2009.

“Bangladesh di bawah rezim yang represif ini telah mengalami pemilihan umum yang curang, korupsi pemerintah yang merajalela, penganiayaan dan eksekusi pemimpin politik dan agama, kebijakan rasis terhadap muslim Rohingya yang mencari suaka, langkah-langkah normalisasi dengan entitas Zion*s, kerja sama dengan Perdana Menteri India Modi yang islamofobia, dan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Ini untuk menyebutkan beberapa contoh di antaranya,” ungkap media ini.

Rakyat Bangladesh, lanjutnya, seperti umat lainnya, sudah muak dengan para tiran yang didukung oleh para pendukung kolonial.

“Bahkan, Menlu Australia Penny Wong bertemu dengan PM Hasina untuk “memperdalam” hubungan ekonomi, serta mengabaikan korupsi dan kebrutalan pemerintahan Hasina. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat sejarah panjang para pemimpin Barat yang mendukung para diktator di dunia muslim untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan pasar umat,” bebernya.

Menurut media ini, kekerasan brutal yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa damai di Bangladesh adalah contoh lain dari perjuangan umat untuk melepaskan diri dari sistem asing dan diktator yang dipaksakan para penjajah.

“Para penjajah ini telah memecah belah kaum muslim, memberinya identitas baru, membuatnya saling bermusuhan, dan menjarah kekayaan setelah invasi brutal mereka ke tanah kaum muslim,” urainya.

Satu-satunya Solusi

Untuk itu media ini memandang, satu-satunya solusi yang mungkin adalah persatuan sebagai satu umat di bawah sistem politik yang diwahyukan kepada Nabi saw..

“Sebuah sistem yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih dan mengangkat seorang penguasa pilihan mereka yang memerintah berdasarkan din Allah Swt.. Sebuah sistem yang menjaga sumber daya alam dalam kepemilikan warga negaranya dan bukan perusahaan multinasional yang royaltinya dikantongi oleh para koruptor,” ucapnya.

Juga, sambungnya, merupakan sistem yang prioritas ekonominya untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil sehingga kebutuhan setiap warga negara terpenuhi.

“Sistem ini yang menyatukan orang-orang berdasarkan sistem kepercayaan yang objektif dan rasional yang wajib ditegakkan dan dilindungi oleh umat dengan mempertanggungjawabkan para penguasa atas setiap penyimpangan dari apa yang telah mereka sepakati,” jelasnya mengutip QS An-Nisa: 135,

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).”

Media ini menandaskan, meskipun ada perbedaan letak geografis, setiap muslim mesti memperjuangkan hak dan keadilan kaum muslim Bangladesh saat menghadapi kekerasan yang mengerikan di tengah pemutusan komunikasi dan pengerahan tentara terhadap mereka. [MNews/RA]