Muslimah News, INTERNASIONAL — Kunjungan lima tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) untuk bertemu Presiden Israel Isaac Herzog dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar akan menguntungkan kepentingan politik Zion*s Yahudi.
“Mereka ada di naungan satu organisasi Islam besar di Indonesia, bahkan juga dipandang oleh dunia, maka posisi itulah yang dinilai secara politis oleh Zon*s Yahudi untuk keuntungan politik mereka,” paparnya dalam acara Lawan Arus: “Ke Israhell demi Program Hasbara??” di kanal Media Umat, Jumat (19-7-2024).
Bahkan, ia menganalisis, ketika kelima orang ini melakukannya secara sadar, berarti mereka menjadi bagian dari proyek Hasbara. “Kalau tidak sadar, mereka [sebenarnya] masuk dalam jebakan yang merugikan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga menjatuhkan nama organisasinya,” urainya.
Terlebih lagi, menurutnya, ini bisa menjadi credit point bagi entitas Yahudi untuk mendapatkan pencitraan dan menaikkan pamor mereka di dunia, khususnya di Indonesia, dan di mata umat Islam. “Padahal, Zion*s sedang melakukan operasi genosida yang luar biasa,” ucapnya.
Kemudian, ia mengkhawatirkan kunjungan ini juga akan menjadi legitimasi bagi anggota ormasnya ataupun tokoh-tokoh lain melakukan hal yang sama. “Akhirnya, ini akan menjadi entry point penilaian bagi pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Zion*s,” cetusnya.
Hasbara
Terkait proyek Hasbara yang dilakukan Zion*s Yahudi, Iwan menyampaikan, dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pada awalnya ini gerakan informal, tapi sejak 2013 dijadikan gerakan formal.
“Hasbara berasal dari bahasa Ibrani yang artinya menjelaskan. Kemudian dijadikan sebuah operasi yang bersifat mendistorsi setiap peristiwa politik, pembantaian, pembunuhan, pengusiran, dan penggusuran yang dilakukan Zion*s,” paparnya.
Selanjutnya, ia menambahkan, dibuat penyesatan opini dan membangun citra positif tentang Zion*s Yahudi.
“Bahkan, mereka mengeluarkan uang yang sangat besar untuk mengundang influencer agar menetralisir pandangan tentang Zion*s Yahudi dengan citra positif serta memberi citra negatif kepada Hamas dan Palestina. Lalu ujungnya akan dibangun upaya normalisasi,” ucapnya.
Ia mencontohkan, tulisan di dalam akun medsos salah satu dari lima tokoh muda tersebut yang menuliskan peristiwa di Gaza sebagai konflik Hamas-Israel, bukan genosida. “Penggunaan kata “konflik” saja secara diksinya sudah menunjukkan keberpihakan dan penyesatan opini karena yang ada bukan konflik, tetapi genosida,” kritiknya.
Selain itu, imbuhnya, penggunaan istilah Hamas, bukan Gaza atau Palestina. “Ini juga penyesatan opini. Apakah anak-anak dan perempuan yang dibunuh itu anggota Hamas? Apakah dokter, tenaga medis, juga wartawan itu anggota Hamas?” tanyanya lugas.
Dalam pandangannya, perlu kehati-hatian bahwa yang mereka lakukan adalah bagian dari operasi opini.
“Sejak awal, memang entitas Zion*s ini menggunakan filosofi Daud melawan Goliat. Mereka menempatkan dirinya sebagai Daud yang melawan kekuatan raksasa. Mereka ini playing victim,” cetusnya.
Apalagi, lanjutnya, Zion*s tidak bisa mengandalkan media massa mereka sendiri sehingga dibayarlah para influencer dari berbagai segmen, seperti segmen masyarakat, intelektual dan akademisi, bahkan dari kalangan muslim, termasuk ormas besarnya.
Oleh karenanya, ia berharap, kaum muslim jangan ikut terbawa opini Zion*s tersebut. “Para tokoh Islam dan alim ulama juga [mestinya] bertindak tegas terhadap anggota atau jemaah mereka yang sudah keterlaluan seperti itu. Jangan malah balas melakukan perlawanan kepada orang-orang yang memberikan kritikan,” sarannya.
Opini tentang Gaza
Selain itu, ia juga menekankan agar opini tentang Gaza yang sedang mengalami genosida jangan berhenti. “Enggak boleh kendor, termasuk juga membongkar konspirasi para pemimpin Arab yang hanya bermain retorika,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, apa yang masih dilakukan, seperti memboikot dan unjuk rasa agar tetap dilaksanakan.
Keadaan ini, ungkapnya, sebenarnya menampakkan bahwa umat membutuhkan “payung” yang bisa melindungi siapa pun, termasuk di Gaza.
“Umat ini tidak bisa lagi mengandalkan negara-negara nasionalis yang terbukti gagal. OKI dan PBB sudah gagal. Liga Arab juga enggak ada suaranya. Ini artinya, kita membutuhkan institusi yang memang betul-betul bisa melindungi umat secara fakta dan secara syariat. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama sebagai Daulah Khilafah,” pungkasnya. [MNews/RA]
