![[Kabar] Aktivis Muslimah Palestina: Masalah Palestina Adalah Masalah Pendudukan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-11_05-30-15.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Aktivis muslimah Palestina Ummu Akram menegaskan bahwa masalah Palestina bukanlah masalah kemanusiaan, tetapi masalah pendudukan.
“Masalah Palestina bukan masalah kemanusiaan yang bisa diselesaikan dengan solusi mengirim obat-obatan atau makanan. Bukan pula persoalan ekonomi yang solusinya mengirimkan bantuan keuangan, tetapi masalah Palestina adalah masalah pendudukan,” ungkapnya di acara FGD Intelektual dan Aktivis Muslimah Indonesia: “Tinggalkan Demokrasi, Perjuangkan Islam Kafah untuk Perubahan Hakiki,” yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Ahad (7 -7-2024).
Ia melanjutkan, tanah Palestina adalah tanah Islam yang diduduki Zion*s Y4hudi yang kejam, tidak mengenal perjanjian, tidak mengenal amanah, tidak mengenal kesetiaan, dan tidak mengenal kesepakatan.
“Yang mereka kenal hanya bahasa kekerasan, bahasa militer. Oleh karena itu, Palestina menunggu dibebaskan kembali dengan kekuatan militer,” serunya.
Mengadopsi Demokrasi
Ummu Akram menerangkan, setelah perjanjian Oslo 1993, Palestina mencoba membangun institusi nasional, mencapai kemerdekaan, serta mengadopsi demokrasi.
“Demokrasi di Palestina dipromosikan untuk meningkatkan partisipasi rakyat, tetapi pada faktanya lebih banyak digunakan untuk memperbarui legitimasi otoritas Palestina setiap kali popularitas mereka menurun,” bebernya.
Ia menyesalkan, demokrasi yang dikatakan bisa memberikan kedaulatan malah menjadi jalan penindasan bagi suara-suara yang menyerukan Islam dan membawa aspirasi Islam.
“Sebagai institusi yang diklaim sebagai hasil proses demokrasi, Otoritas Palestina malah menjadi alat keamanan untuk Zion*s dan dimanfaatkan untuk menindas perlawanan serta mengubah piagam nasional yang menjadi kesepakatan aturan hidup sebelumnya untuk dinegosiasikan dengan Zion*s,” kritiknya.
Kebebasan yang diserukan demokrasi, sambungnya, juga merusak tatanan, norma, dan budaya Islam di Palestina, serta menghasilkan peradaban rusak dan merusak.
“Kegagalan demokrasi di Palestina bukan karena belum sepenuhnya diadopsi, bukan pula karena institusinya masih lemah, tetapi karena karakter dari demokrasi itu sendiri, yaitu aturan buatan manusia yang lemah yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan sempit yang bermain di sana,” ulasnya.
Penentangan
Ummu Akram juga menjelaskan bahwa di tengah umat ada gerakan berupa partai politik ideologis yang sejak berdirinya secara tegas menyampaikan pesan yang berbeda dengan apa yang diaruskan oleh para penjajah atau pun dunia pada umumnya.
“Ketika dunia menjajakan demokrasi sebagai sebuah madu dan solusi untuk seluruh persoalan, partai politik ideologis di Palestina justru menyampaikan penentangannya secara tegas terhadap demokrasi bahwa demokrasi adalah sistem kufur yang bertentangan secara diametral dengan Islam mulai dari bangunan asasnya hingga pemikiran-pemikiran cabang yang lahir dari akidahnya,” ungkapnya.
Partai itu, ucapnya, dalam dakwahnya bekerja untuk meyakinkan umat, menunjukkan kontradiksi demokrasi dengan Islam, dan menolak demokrasi dalam segala bentuknya.
Ia meyakini, jika Palestina menghendaki perubahan, tetapi tidak mengusung Islam dan metode penerapnya berupa negara Islam, pasti akan jatuh pada situasi yang justru akan membuat penjajahan makin eksis dan menindas rakyat Palestina, atau rakyat di negeri mana pun.
“Yang harus dilakukan untuk perubahan sejati adalah mencabut demokrasi dan sekularisme dari akarnya. Kemudian menggantinya dengan sistem yang sempurna dan lengkap yang diturunkan oleh Allah Swt.,” pungkasnya. [MNews/IA]
