Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi mengeluhkan sistem perizinan di Indonesia yang masih rumit. Hal itu ia katakan ketika meluncurkan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event, pada Senin (24-6-2024). Ia pun menyinggung soal konser grup band asal Inggris, Coldplay, di Jakarta yang hanya berlangsung satu hari, padahal Thailand dan Filipina mendapat jatah konser selama dua hari.
Juga soal tidak adanya konser penyanyi Taylor Swift di Indonesia, padahal negara tetangga, yaitu Singapura, bisa menggelar konser selama enam hari. Asal tahu saja, mayoritas penonton konser Swift berasal dari Indonesia. Lebih lanjut ia menilai, Indonesia punya kans besar untuk menghelat event berskala internasional, seperti konser musik, namun perizinan harus dibuat cepat dan mudah. (Kompas, 25-6-2024).
Berkelindan, digitalisasi perizinan acara oleh pemerintah ini dalam rangka menetapkan pemangkasan masa terbit izin penyelenggaraan acara. Kemudahan perizinan penyelenggaraan event, seperti konser musik, pertandingan olahraga, hingga pagelaran pertemuan internasional (summit), kini menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. (Katadata, 24-6-2024).
Menunjang Pariwisata
Peluncuran sistem perizinan daring atas suatu acara sejatinya juga sebagai respons atas kebutuhan industri pariwisata. Perizinan secara daring diklaim akan memberikan kredibilitas dan transparansi yang berkeadilan bagi industri pariwisata dalam pelaksanaan acara. Di samping itu, salah satu upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia sebagai destinasi utama di Asia Tenggara adalah meningkatkan jumlah event internasional.
Pemerintah pun berharap akan semakin banyak penyelenggaraan acara menarik baik nasional maupun internasional di Indonesia melalui adanya digitalisasi perizinan. Hal ini jelas berdampak pada pemangkasan masa terbit izin atas suatu acara. Bentuknya adalah penyederhanaan dengan mengurangi pengisian data dari 63 berkas menjadi hanya 33 berkas. Kemudian dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen yang harus disampaikan penyelenggara.
Target ke depannya, izin acara harus sudah terbit 14 hari sebelum hari H untuk event nasional, dan 21 hari sebelum hari H untuk level internasional. Dengan begitu, pemerintah berharap tidak akan ada lagi perizinan event yang keluar H-1 menjelang pelaksanaan, alih-alih beberapa jam sebelum pelaksanaan acara.
Tiket Murah, Potensi Hedonisme
Selain pemangkasan masa terbit izin, layanan digital izin penyelenggaraan event ini juga dipastikan memotong birokrasi dan mengurangi biaya penyelenggaraan acara. Terkhusus untuk acara konser, maka akan mengurangi harga tiket. Dengan begitu, berbagai kalangan akan jauh lebih mudah mengakses tiket tersebut. Terlebih untuk artis internasional, tiket murah tentu menjadi kesempatan emas bagi penggemar mereka di Tanah Air untuk menyaksikan idolanya secara langsung.
Namun demikian, terlepas dari target profit dari promotor maupun pihak penyelenggara, akses luas penggemar akan tiket konser sejatinya punya efek samping yang justru harus kita waspadai. Hal itu adalah potensi hedonisme di kalangan masyarakat, utamanya generasi muda. Aktivitas menonton konser jelas tidak ubahnya hura-hura untuk memuaskan kesenangan semata.
Kita tahu, hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Kita juga memahami bahwa alam kehidupan sekuler dan gaya hidup liberal telah memberikan kepenatan hidup yang makin hari juga makin tinggi. Tanpa prinsip hidup dan arah pandang hakiki, generasi muda akan melampiaskan segala kepenatan itu dengan beragam kesenangan yang mampu mereka bayar. Namun, satu hal yang pasti dan tidak bisa kita abaikan di sini, liberalisasi akan makin bablas.
Tidak Punya Hati
Di alam sekuler, penatnya hidup mustahil dikembalikan pada fitrah penciptaan manusia oleh Sang Khalik, melainkan ditunaikan dalam wujud pragmatisme demi sekadar pemuasan semu. Mirisnya, hal ini bukannya pemerintah bantu dengan solusi tuntas dan hakiki, tetapi malah difasilitasi sehingga masyarakat jadi makin liberal melalui kemudahan perizinan acara. Lebih parahnya, hal ini justru menjadi sumber cuan atas nama pariwisata. Kondisi ini sungguh menggambarkan penguasa yang tidak punya hati.
Selain itu, jika memang benar perizinan acara akan jadi lebih mudah, lantas benarkah untuk acara-acara bernafas dakwah terjamin aman sepenuhnya dari persekusi dan pembubaran? Sedangkan acara dakwah adalah satu-satunya majelis yang bisa menghilangkan dahaga akibat penatnya hidup, menjadikannya jalan menuju iman yang mencerahkan pemikiran, sekaligus wujud taman surga di bumi Allah Taala.
Namun apa hendak dikata, penguasa sekuler telah nyata tidak punya visi dan misi tegas untuk mencetak generasi berkualitas. Di satu sisi biaya pendidikan melangit, kurikulumnya pun tidak kalah ambyar. Sedangkan di luar sekolah, mereka diberi sajian hedonistik yang sudah jelas makin merusak mereka. Di sisi lain, acara pengajian dan dakwah sering terancam dibubarkan. Jikalau ada anak muda yang rajin ikut pengajian bahkan teguh berdakwah, malah diberi label radikal. Sungguh repot! Astagfirullah.
Kebangkitan Pemikiran
Pada titik ini, makin nyata kebutuhan umat akan dakwah pemikiran, karena lawan yang dihadapi adalah perang pemikiran. Kita pun harus menyadari bahwa bangkitnya manusia sejatinya tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya.
Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat mafahim (persepsi) terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, manusia akan selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan mafahim-nya terhadap kehidupan. Jika kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur, maka harus mengubah mafahim-nya terlebih dahulu. Konsep inilah yang semestinya menjadi peta jalan mencetak generasi emas, bukan malah dengan jalan liberalisasi.
Allah Taala berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS A-Ra’d [13]: 11).
Namun, tentu saja seorang individu tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan lingkungan kondusif, baik itu di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, serta negara yang di sana ada penguasa yang berperan sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Untuk itu, sungguh urgen untuk memiliki negara yang menerapkan sistem yang bersumber dari Sang Khalik selaku solusi tuntas karena itulah satu-satunya sistem yang sahih yang mampu menjadi solusi tuntas bagi berbagai problematik kehidupan.
Allah Taala berfirman, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Maidah [5]: 49). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
