Muslimah News, NASIONAL — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan terjadinya gangguan di Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan US$8 juta atau Rp131 miliar.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan, PDN down karena serangan siber yang memanfaatkan ransomware brain chipher (brain 3.0) pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0.
Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Pangerapan membeberkan dampak serangan tersebut. Sebanyak 210 instansi pemerintah terdampak, baik di pusat maupun daerah. Adapun pelayanan instansi yang menggunakan data PDN berangsur pulih. Instansi yang terdampak telah merelokasi data mereka.
Tidak Aman
Merespons peristiwa tersebut, Direktur INS Institute M. Yanuar menyatakan, data warga Indonesia tidak aman.
“Data warga Indonesia tidak aman. Ini bukan yang pertama dan satu-satunya,” ujarnya Kabar Petang: “Pemerintah Gagap Jaga Pusat Data?” di kanal Khilafah News, Rabu (26-6-2024).
Ia mengatakan, di forum-forum, oleh warganet, Indonesia dijuluki sebagai open source country. “Artinya, saking seringnya terbobol oleh hacker, datanya dijual di mana-mana, termasuk di dark web,” ucapnya.
Bahkan, ungkapnya, secara history, pada 2024 terjadi di PDN, tahun lalu ada data paspor imigrasi sebanyak 34 juta dijual, dan sebagainya.
Ia menerangkan, hacker ini beroperasi untuk meraih sesuatu atau nilai tertentu. Secara kategori, lanjutnya, memang hacker ini tidak selalu bisa dikatakan pahlawan atau musuh. “Ada pula yang pahlawan, yang musuh, juga yang kadang-kadang pahlawan kadang-kadang musuh,” ucapnya.
Kalau melihat motif hacker pada kasus PDN, ucapnya, itu motif ekonomi dengan meminta tebusan dalam bentuk bitcoin. “Hanya saja, yang perlu dipertanyakan adalah cara masuknya. Ini yang masih tanda tanya dan perlu diselidiki lebih jauh,” bebernya.
Yanuar menganalisis, tren sekarang adalah menggunakan ransomware. “Hacker-hacker sudah sadar bahwa salah satu kelemahan sistem keamanan adalah human error atau kesalahan manusia, yaitu awareness,” jelasnya.
Jadi, tambahnya, mereka memanfaatkan orang yang mungkin secara pemahaman belum terlalu bagus terkait dengan cyber security. “Hacker menggunakan itu agar mereka meng-install suatu hal tertentu dan itulah yang nantinya akan menjadi ransomware,” urainya.
Perang Siber
Menurut Yanuar, peristiwa ini pun bisa menjadi perang siber. “Para hacker melakukan aktivitas memata-matai, mencuri data, bahkan berusaha mengganggu infrastruktur-infrastruktur penting yang ada di negara lawannya, misalnya sektor telekomunikasi, pemerintahan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Jadi, ia menilai, ini sangat bisa dan sudah biasa terjadi ketika perang siber mengiringi perang fisik. “Oleh karena itu, negara Indonesia atau negara-negara kaum muslim lainnya harus sadar tentang data pribadi ini. Kemudian mengusahakan semaksimal mungkin untuk melindungi data-data warga negaranya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ini karena, lanjutnya, bisa mengakibatkan kerugian, baik dalam bentuk moral, material, maupun politik. [MNews/Ruh]
