![[Kabar] Pengamat: Gerakan All Eyes on Papua Bukti Perampasan Ruang Hidup Rakyat Terus Berjalan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-01_15-27-18.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Slogan All Eyes on Papua dalam sepekan terakhir mencuat tidak lama setelah unggahan All Eyes on Rafah viral di Instagram. Komunitas adat dan generasi muda Papua berharap gerakan di sosial media ini mendorong solidaritas nyata terhadap isu Papua.
Menurut lembaga riset dan advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, unggahan pertama All Eyes on Papua berisi ajakan mendukung masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel—salah satu kabupaten dengan laju deforestasi tertinggi di Papua—. Suku Awyu tengah berupaya mempertahankan tanah ulayat seluas 36.094 hektare yang setara setengah area Jakarta dari rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari.
Merilis dari situs Magdalena, mahasiswa pascasarjana Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga Uswah Sahal menuliskan, ketika hutan dirusak, maka rusak pula kehidupan warganya. “Celaka dua belas, perempuan Papualah yang menanggung beban lebih berat ketimbang lelaki. Perempuan adat yang bergantung pada hutan dan menjadi penanggung jawab domestik akan berkurang penghasilannya. Perempuan bakal kesulitan mencari ranting-ranting dan dahan-dahan kering sebagai bahan bakar untuk memasak. Jika kehilangan ini, mereka harus mengeluarkan tambahan uang untuk membeli minyak atau gas,” tulisnya.
Tidak cuma itu, ia melanjutkan, kerusakan dan raibnya hutan juga bisa mengurangi cadangan persediaan air tanah. “Kelangkaan air tentu mengakibatkan ekonomi lebih tinggi. Dalam hal ini, alam yang tadinya menyediakan air secara melimpah dan gratis, akhirnya membuat banyak orang mengeluarkan kocek lebih untuk mengaksesnya. Jika tidak, mereka akan kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti memasak, mencuci, mandi, minum, memelihara ternak, mengairi sawah, dan menyirami tanaman,” imbuhnya.
Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Centre for Strategic and International Studies Vidhyandika D. Perkasa mengatakan, konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat berpotensi membuat kemunduran bagi perkembangan Papua. Bahkan, menurutnya, situasi ini merupakan paradoks karena di satu sisi pemerintah berusaha mempercepat pembangunan, tetapi di sisi lain terjadi pengurasan sumber daya alam yang masif.
Izin Negara
Pengamat politik Fatma Sunardi menilai, gerakan All Eyes on Papua bukti perampasan ruang hidup rakyat masih terus berjalan.
“Kali ini terjadi di hutan yang menjadi ruang hidup Suku Awyu Papua dan Suku Moi di Papua Barat,” tuturnya kepada MNews, Rabu (12-6-2024).
Ia melanjutkan, rencana ekspansi perkebunan sawit dengan membabat hutan selalu akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat adat karena hutan adalah kehidupan mereka, khususnya perempuan Papua akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Konflik sumber daya alam ini terjadi dengan izin negara yang pro pada bisnis. Ini akan menambah rumit persoalan konflik Papua yang telah lama,” prediksinya.
Konflik agraria yang merampas ruang hidup masyarakat Papua, sambungnya, tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi di Indonesia. Praktik dua sistem ini, ucapnya, telah memunculkan praktik oligarki yang mencengkram bisnis ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) di Indonesia, khususnya di Papua.
“Para pebisnis sekaligus para pemilik modal telah menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan kekuasaan. Tidak heran, jika demi bisnis, apa pun akan dimudahkan meskipun harus mengorbankan kehidupan masyarakat adat. Hanya di dalam sistem kapitalisme, seorang penguasa telah melawan rakyat dan berpihak pada bisnis,” kritiknya.
Ia meyakini, penguasa dalam sistem kapitalisme akan selalu berpihak pada bisnis. “Mereka telah menjadi bagian dari pebisnis itu sendiri karena dengan kewenangan mereka, bisnis para kapitalis ini tetap berjalan, bahkan makin besar,” jelasnya.
Bisnis ekstraktif seperti perkebunan besar sawit di Papua yang memakan lahan atau deforestasi hutan, ia nilai, sudah pasti menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. “Konflik ini akan menjadi gambaran betapa penguasa telah menzalimi rakyat, bahkan melawan rakyatnya sendiri. Inilah penguasa dalam sistem sekuler kapitalisme,” bebernya.
Islam
Fatma menegaskan, berbeda dengan Islam yang telah menjadikan penguasa adalah sosok raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung rakyat). Karenanya, ia menerangkan, penguasa dalam Islam adalah sosok yang mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya.
“Sifat ini akan melekat dengan kewajiban penguasa sebagai penerap hukum Islam (syariat). Keberadaan syariat dalam menata kehidupan ekonomi termasuk kegiatan ekonomi akan menjamin kesejahteraan bagi setiap rakyat. Kesejahteraan rakyat orang per orang menjadi arah politik ekonominya. Ini menjadikan hubungan penguasa dengan rakyat menjadi hubungan yang harmoni jauh dari hubungan yang penuh konflik seperti saat ini,” tuturnya bangga.
Dalam konteks hutan di Papua, sambungnya, area hutan yang luas adalah kepemilikan umum yang siapapun memiliki hak untuk memanfaatkannya.
“Keberadaan Suku Awyu Papua dan Suku Moi di Papua Barat telah turun temurun memanfaatkan hutan tanpa menghalangi yang lain ikut memanfaatkan. Ini adalah hak mereka,” tandasnya.
Menurutnya, rencana ekspansi perkebunan sawit dengan membabat hutan telah menghalangi masyarakat adat memanfaatkan hutan sekaligus menyerobot tanah yang telah menjadi tempat tinggal mereka.
“Dalam pandangan syariat, tentu ini dilarang karena ladang dan rumah-rumah adalah kepemilikan pribadi yang harus dilindungi negara. Konflik agraria dan SDA di Papua adalah tren kebijakaan kapitalistik yang selalu berdalih demi pembangunan. Rakyat membutuhkan penguasa sekaligus aturan politik dan ekonomi yang bersumber dari Islam,” tutupnya. [MNews/IA]
