Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Padatnya arus kendaraan menjadi salah satu penyebab pencemaran udara, terutama di kota-kota besar. Ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan penanganan khusus, salah satunya mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di masyarakat. Pemerintah pun membuat berbagai macam kendaraan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sayangnya, upaya itu sepertinya belum membuahkan hasil.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai, kegagalan ini tersebab dari subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Subsidi BBM telah membuat harga BBM murah sehingga menarik masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi. Sedangkan BBM bersubsidi tadi hanya akan dibakar oleh kendaraan dan menimbulkan polusi. Menurutnya, seharusnya dana subsidi itu dialihkan ke pembangunan sarana transportasi. (Detik Finance, 30-5-2024).
Kendaraan Pribadi
Peningkatan jumlah kendaraan pribadi memang menimbulkan permasalahan. Selain menyebabkan macet, juga menyumbang pencemaran lingkungan. Namun, hal ini tidak lantas mengerutkan keinginan masyarakat untuk mempunyai kendaraan pribadi. Meski ekonomi dalam posisi sulit, nyatanya kendaraan bermotor tetap saja laris di pasaran.
Jika ada yang menyatakan masyarakat membeli motor karena harga BBM masih terjangkau, mungkin tidak sepenuhnya salah. Toh masyarakat kita selalu memilih pengeluaran yang paling sedikit untuk masalah transportasi. Namun, selain itu, kenyamanan menjadi alasan berikutnya. Masyarakat merasa lebih nyaman apabila berkendara dengan kendaraan milik pribadi. Mereka dapat pergi kapan saja tanpa harus terkejar waktu.
Banyaknya angka kejahatan di kendaraan umum juga menjadi penyebab masyarakat memilih kendaraan pribadi. Mereka merasa lebih aman sehingga terhindar dari kejahatan pencopetan atau gangguan lainnya. Adanya perbedaan fasilitas antara satu tempat dan tempat lain juga mendorong masyarakat membeli kendaraan. Dengan mempunyai kendaraan pribadi, mereka akan mudah menuju fasilitas yang dituju.
Masalah lain yang tidak bisa dimungkiri adalah adanya budaya konsumtif pada masyarakat. Mereka beranggapan kalau belum memiliki kendaraan pribadi, dinilai belum berhasil. Bahkan, punya kendaraan pribadi menjadi kepuasan tersendiri.
Saat ini, untuk memiliki kendaraan pribadi memang sangat mudah. Bahkan, para distributor menawarkan skema kredit untuk membeli kendaraan pribadi. Skema kredit ini sangat mudah. Hanya dengan uang muka sekian ratus ribu rupiah, masyarakat bisa menikmati naik kendaraan pribadi.
Demi Keuntungan
Sejatinya, selain karena kebutuhan dan keinginan, masyarakat ingin membeli kendaraan bermotor juga karena penawaran. Beberapa perusahaan otomotif ternama memasarkan kendaraan merek tertentu. Mereka menjadikan Indonesia sebagai target pasar karena jumlah masyarakatnya sangat banyak. Artinya, perusahaan itu mengejar keuntungan yang besar.
Begitu pula pemerintah, jika memang masyarakat diminta naik kendaraan umum, seharusnya membatasi perusahaan otomotif di negara ini, bahkan bisa saja tidak memberi izin perusahaan otomotif untuk memasarkan produknya. Namun, hal itu pasti tidak akan terjadi karena pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan pabrik atau penjualan kendaraan.
Barulah setelah kepemilikan kendaraan BBM ini tidak terkendali dan menyebabkan permasalahan lainnya, pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan lain yang terkesan tarik ulur. Begitu pula mengenai subsidi BBM. Jika dirasa subsidi BBM memberatkan keuangan negara, hal yang akan dilakukan adalah mengurangi, bahkan meniadakannya. Program pengurangan subsidi ini juga tampak sejalan dengan konversi ke kendaraan listrik agar masyarakat mau beralih ke kendaraan listrik.
Pengelolaan ala Kapitalisme
Beginilah pengelolaan dalam kapitalisme. Semua kebijakan, termasuk masalah transportasi, dinilai dengan materi. Jika mendapatkan untung, kebijakan tersebut akan diberlakukan. Namun, apabila sebaliknya, akan ditinggalkan.
Lebih dari itu, semua kebijakan bersandar pada sekularisme. Sebagai contoh, pemerintah terkesan kalah dengan pengusaha yang berhubungan dengan pengadaan kendaraan BBM. Mereka memasarkan produk secara besar-besaran dan disambut masyarakat, sedangkan negara tidak mampu menahan.
Ketika ada wacana konversi energi ke motor dan mobil listrik, bahkan ada subsidi dari pemerintah, masyarakat juga tidak menyambut hangat. Ini karena meskipun disubsidi, harga kendaraan listrik itu juga masih mahal. Terlebih yang mendapatkan keuntungan besar dalam proyek ini juga para pengusaha.
Pengurangan subsidi BBM untuk memaksa rakyat menggunakan transportasi umum juga kurang tepat. Pasalnya, penyediaan sarana transportasi umum tidak merata dan masih banyak yang kurang. Masyarakat belum merasa nyaman ketika menaikinya. Kereta Cepat Jakarta-Bandung, misalnya, harga tiketnya cukup mahal. Masyarakat biasa tentu kesulitan memanfaatkannya, padahal program kereta cepat itu menelan biaya yang tidak sedikit, bahkan masih menanggung utang.
Ini terjadi karena negara tidak memiliki visi riayah. Semua kebijakan transportasi diambil dengan pertimbangan materi. Pembangunan yang tidak merata juga membuat sarana transportasi tidak bisa dinikmati semua kalangan. Bisa dibayangkan, jikalau subsidi dihilangkan, masyarakat kelas bawahlah yang akan kesulitan dalam bertransportasi. Mereka tidak mungkin menggunakan kendaraan listrik untuk naik turun gurung dan offroad, atau pergi ke ladang yang jalannya tidak beraspal.
Tata Kelola Islam
Islam mengatur transportasi atas dasar kepentingan masyarakat. Islam akan menyediakan fasilitas ini dengan baik. Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) akan membangun kota dan desa dengan fasilitas yang sama dan mudah dijangkau. Begitu pun dengan wilayah lainnya, semua akan dibangun dengan fasilitas yang berkualitas, baik transportasi, kesehatan, maupun pendidikannya.
Khilafah akan menyediakan alat transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah. Berkaitan dengan kendaraan pribadi, negara akan mempertimbangkan masih perlu tidaknya menggunakan teknologi BBM, ataukah menggunakan inovasi baru seperti bertenaga listrik atau surya. Negara juga akan membiayai semua penemuan tersebut dan akan memproduksi secara massal dengan harga terjangkau.
Sebelum itu, negara sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, serta keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, masyarakat tidak perlu risau dalam memenuhi kebutuhan semua itu karena mereka akhirnya memiliki daya beli yang bagus. Alhasil, jika mereka memang ingin membeli kendaraan, bisa saja dilakukan tanpa adanya akad jual beli yang tidak syar’i.
Dalam hal ini, negara akan mengambil dana dari baitulmal untuk membangun semua sarana, termasuk transportasi. Baitulmal memiliki banyak sumber pendapatan, seperti jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan hasil pengelolaan semua SDA melimpah, lalu hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Dengan penerapan sistem Islam inilah, masyarakat akan merasakan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan murah. Mereka tidak perlu memikirkan harus punya kendaraan pribadi. Kalaupun ingin punya, bukan untuk sekadar gaya atau memenuhi tren, tetapi memang untuk kebutuhan. Dengan begitu, jumlah kendaraan yang ada tidak akan terlalu banyak sehingga masyarakat tidak perlu risau soal adanya subsidi atau tidak karena negara sudah menjamin semua kebutuhan mereka. Wallahualam. [MNews/Gz]
