Kampus Pintar Cari Duit, Bagai Seorang Istri yang Dipaksa Cari Nafkah Sendiri

Kampus Pintar Cari Duit, Bagai Seorang Istri yang Dipaksa Cari Nafkah Sendiri

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Belakangan ini, polemik mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) menjadi sorotan tajam masyarakat, bahkan oleh kalangan mahasiswa. Namun demikian, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie justru merespons gelombang kritik terkait UKT ini dengan menyebut bahwa biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan bisa memenuhi standar mutu.

Ia juga menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Ini karena bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. Untuk itu, UKT adalah salah satu sumber pendapatan sekaligus “mesin” untuk memenuhi kebutuhan operasional kampus.

Diketahui, beberapa universitas terkemuka di Indonesia mencatatkan pendapatan besar pada 2023 yang sebagian besarnya bersumber dari UKT. Berdasarkan data CNBC Indonesia Research, diketahui bahwa dalam laporan keuangan lima kampus ternama di Indonesia terdapat perincian pendapatan kampus, utamanya untuk anggaran layanan pendidikan yang tidak lain bersumber dari UKT. Lima perguruan tinggi tersebut adalah UI, ITB, UGM, Unair, dan ITS Surabaya. (CNBC Indonesia, 20-5-2024).

Perincian Pendapatan Kampus

Dalam laporan keuangannya, UI adalah kampus dengan total pendapatan tertinggi pada 2023, yakni dengan total pendapatan mencapai Rp3,3 triliun (Rp3.323.939.000.000). Pendapatan tersebut meliputi Rp449 miliar (Rp449.943.000.000) dari DIPA/APBN/BPPTN dan Rp2,5 triliun (Rp2.565.913.000.000) dari pendapatan operasional. Besarnya nilai pendapatan operasional ini menjadikan kontribusi pendapatan operasional UI dibanding total pendapatan yang terbesar dibanding universitas lainnya, yakni mencapai 77,19%. Besarnya nilai pendapatan operasional ini mengindikasikan bahwa UI banyak bergantung dengan UKT sebagai sumber pendapatannya.

Sementara itu, ITB memimpin dalam hal pendapatan dari DIPA/APBN/BPPTN dengan total Rp464 miliar (Rp464.557.125.409). Angka ini menunjukkan besarnya dukungan pemerintah terhadap ITB dalam mengembangkan pendidikan dan penelitian teknologi di Indonesia. Selain dari APBN, ITB juga mencatat pendapatan operasional sebesar Rp1,3 triliun (Rp1.312.641.167.532), menjadikan total pendapatannya mencapai Rp2 triliun (Rp2.006.395.239.690). Persentase nilai pendapatan operasional ITB dibandingkan kampus lainnya merupakan yang terendah, yaitu hanya 32,71%.

Fakta pendapatan operasional/penyelenggaraan pendidikan ITB yang tidak begitu besar, menunjukkan ITB mampu memperoleh pendapatan dari sumber lainnya. Selain itu, data juga menunjukkan adanya pendapatan penelitian, kerja sama pendidikan, pengabdian, dan kemitraan lainnya, yang justru berkontribusi terbesar terhadap pendapatan ITB dengan nilai Rp666 miliar (Rp666.127.979.762).

ITB juga mendapatkan sumber pendapatan lain, seperti dari sumbangan beasiswa sebesar Rp69 miliar (Rp69.990.853.427) dan hasil investasi portofolio senilai Rp88 miliar (Rp88.130.366.999). Kemampuan ITB menghasilkan pendapatan menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi berpotensi memperoleh pendapatan tidak hanya melalui UKT, tetapi juga melalui jasa penelitian, investasi, dan lainnya.

Amanat Sesat UU Dikti

ITB mungkin baru percontohan awal. Tidak menutup kemungkinan bahwa langkah ITB tersebut akan diikuti kampus lainnya. Ini karena semua konsekuensi, baik berupa mahalnya UKT maupun keharusan bagi kampus untuk mencari dana mandiri, tidak lain adalah wujud “amanat sesat, tetapi legal” atas terbitnya UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

UU Dikti memberikan otonomi tata kelola termasuk tanggung jawab pendanaan kepada institusi pendidikan tinggi yang pada akhirnya berpotensi besar pada kenaikan biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa. Tidak pelak, amanat UU ini jelas mempersempit akses bagi para peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas.

Jika perguruan tinggi dibiarkan mencari pendanaannya sendiri, perguruan tinggi bebas melakukan kerja sama dengan pihak korporasi yang mengejar profit. Hanya saja, perguruan tinggi tersebut tentu akan terikat dengan pihak pemberi dana sehingga justru bisa mengancam otonomi akademis perguruan tinggi itu sendiri.

Selain itu, munculnya perguruan tinggi badan hukum (PT BH atau PTN BH) sebagaimana yang juga diatur dalam UU Dikti dan UU sebelumnya atau UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), makin menegaskan komersialisasi kampus. Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003 menyatakan bahwa maksud badan hukum pendidikan, yakni berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Hal ini makin tegas dalam Pasal 63 UU 12/2012 bahwa PTN BH diharuskan memiliki kebijakan di antaranya tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, juga hak mengelola dana secara mandiri serta mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.

Kamuflase Kapitalisasi

Ironisnya, selama ini kita selalu dijebak oleh cara pandang bahwa makin tinggi pendapatan, kampus dianggap makin memiliki ruang gerak untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, padahal semua itu hanya dalih bahkan kamuflase akan adanya kapitalisasi pendidikan tinggi. Ini karena pada saat yang sama, di balik itu semua terdapat kesempatan licik yang digunakan oleh pemerintah untuk berlepas tangan dari tanggung jawab besar dan mulia dalam menyiapkan generasi terdidik, para calon pemimpin, serta pengisi peradaban.

Asal tahu saja, pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang sehingga sudah selayaknya diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan tinggi wajib dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Ini karena realitasnya, tingkat kemiskinan di negeri kita juga masih cukup tinggi. Untuk itu, perlu ada kesempatan yang seluas-luasnya pada semua warga negara untuk mengembangkan potensinya.

Lebih dari itu, pendidikan tinggi sejatinya investasi peradaban karena mempunyai tingkat pengembalian (rate of returns) yang cukup besar bagi kemajuan dan masa depan bangsa. Dengan begitu, jika Indonesia enggan melakukan investasi masa depan dalam bentuk pendidikan tinggi, tetapi sebaliknya malah mengkapitalisasi biaya pendidikan tinggi secara legal, ini jelas-jelas menghalangi akses bagi rakyat untuk memiliki sekaligus menjadi para calon pemimpin masa depan untuk dapat menikmati pendidikan yang layak.

Fungsi Pembiayaan Pendidikan dalam Khilafah

Kita memang tidak bisa menampik bahwa standar mutu pendidikan sangat terkait erat dengan pembiayaan. Namun demikian, tidak berlebihan juga jika kita mengatakan bahwa kampus yang pintar cari duit justru tidak ubahnya “seorang istri yang dipaksa cari nafkah sendiri”, padahal tidak semestinya hal ini terjadi.

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan asasi publik yang mekanisme pengelolaannya sebagaimana fasilitas umum. Secara syar’i, fasilitas umum adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Untuk itu, jika pendidikan di tengah masyarakat tidak terpenuhi, jelas berpotensi menimbulkan keguncangan. Kondisi inilah yang tengah terjadi sebagaimana polemik UKT dan komersialisasi kampus tadi.

Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan jelas tanggung jawab negara. Hal ini akan sangat berat jika dibebankan kepada rakyat. Kita juga tidak semestinya membiarkan pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab tersebut. Tidak heran, pembiayaan pendidikan versi kapitalisme jelas berbeda nyata dengan fungsi pembiayaan pendidikan dalam Khilafah.

Konsep pendanaan pendidikan menurut syariat Islam yang diterapkan Khilafah berawal dari persepsi Islam terhadap ilmu. Ilmu dan orang berilmu memiliki posisi penting dalam Islam.

Allah Taala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadalah [58]: 11).

Juga sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam Khilafah, negara berperan memberikan jaminan pendidikan berupa kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk mengakses pendidikan di berbagai jenjang, tidak terkecuali pendidikan tinggi. Negara juga wajib mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan. Tidak hanya seputar kurikulum, akreditasi sekolah/perguruan tinggi, metode pengajaran, bahan ajar, serta sarana dan prasarana, tetapi juga mengupayakan pendanaan agar gratis bagi masyarakat. Khilafah juga sangat memperhatikan kesejahteraan dan gaji para guru dan pendidik umat.

Semua jaminan pembiayaan pendidikan dalam Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari dua sumber pendapatan. Pertama, pos fai dan kharaj sebagai harta kepemilikan negara, seperti ganimah, khumus, jizyah, dan dharibah (pajak). Khusus untuk pajak, hanya diambil dari rakyat pada saat kas baitulmal kosong dan dikenakan hanya pada orang kaya laki-laki saja.

Kedua, pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Selain itu, Khilafah memiliki mekanisme untuk menutupi kekurangan jika dua sumber tersebut tidak mencukupi pembiayaan pendidikan ini dengan segera, meski dalam kondisi yang sangat terdesak negara harus terpaksa berutang.

Semua itu telah tercatat dalam sejarah emas peradaban Islam. Madrasah al-Mustansiriyah yang didirikan Khalifah Al-Mustansir Billah pada 1227 di Kota Baghdad, adalah wujud nyata perhatian besar negara terhadap pendidikan. Di sekolah ini setiap peserta didik menerima beasiswa berupa emas senilai satu dinar (setara 4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Bahkan, tersedia fasilitas penunjang pendidikan lainnya, seperti perpustakaan, rumah sakit, hingga pemandian untuk kenyamanan dan kesehatan peserta didiknya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *