Bahaya Kehadiran AS di Kawasan bagi Masa Kini dan Masa Depan

Penulis: Asad Mansour

Muslimah News, ANALISIS INTERNASIONAL — Setelah Perang Dunia II, AS mulai mendirikan pangkalan militer dan NATO pada 1949 yang Turki bergabung ke dalamnya. Para penguasa sekuler yang dipengaruhi oleh Barat mengizinkan AS untuk mendirikan sembilan pangkalan militer, seperti halnya Kota Incirlik yang selepas diberikan izin dari Erdogan ia menjadi pangkalan terpenting yang digunakan AS untuk menyerang umat Islam di Suriah dan Irak.

Al-Hurra American Channel melaporkan, “Perlu dicatat bahwa di dalamnya terdapat sekitar 50 bom AS yang mewakili sepertiga dari kekuatan nuklir AS di Eropa; dan sekitar 40—60 ribu pasukan AS yang dikerahkan dalam jangkauan Komando Pusat AS yang tersebar di 21 negara Timur Tengah, mulai dari Mesir di barat hingga Kazakhstan di timur laut. AS dapat mempertahankan kekuatannya di Timur Tengah sejak pembentukan Armada Kelima.”^.1

Mereka menempatkan setidaknya dua kapal induk dengan kelompok tempur dan ribuan personel di dalamnya, serta 18 kapal dan 3 perusak rudal. Pangkalan terbesar AS terdapat di Qatar, yakni Pangkalan Al-Udeid; serta Markas Besar Armada Kelima di Bahrain yang berisi kelompok tempur kapal induk, kapal selam, dan pasukan amfibi; Pangkalan Udara Syekh Issa di selatan Manama juga menerima pesawat militer AS; dan sekitar 10 ribu tentara ditempatkan pada 3 pangkalan yang berlokasi di Kuwait.

Terdapat 2.500 tentara di 9 pangkalan di Irak; 900 tentara di 6 pangkalan di Suriah; utusan militer AS yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan Camp David di Mesir; Pangkalan Machayim yang berlokasi di Padang Pasir Negev, Israel; Pangkalan Raja Faisal di Yordania; serta Pangkalan Al-Dhafra di UEA. (Al-Hurra American Channel).

Pada 31 Januari 2021, Raja Yordania Abdullah II menandatangani perjanjian militer dengan AS untuk menyediakan 15 situs militer. AS juga memiliki enam pangkalan di Djibouti, satu pangkalan di Somalia dan dua pangkalan di Nigeria. Ia juga memiliki militer di Libya dan sebuah pangkalan pesawat tanpa awak di Tunisia. Belum lagi Inggris, Prancis, dan Rusia yang memiliki banyak pangkalan di negeri-negeri muslim. Semua ini menunjukkan betapa krusialnya posisi Timur Tengah dan bahaya yang akan ditimbulkan jika ia lepas dari genggaman mereka.

—

Ide pembentukan NATO Arab sebenarnya pernah dinyatakan ketika Mantan Presiden AS Donald Trump menyerukan pembentukan strategi perjanjian melawan Iran. Namun, akibat dari lengsernya Trump dan juga fokus Biden kepada Cina dan Rusia, akhirnya membuat ide tersebut hilang.

AS pun berupaya untuk memulihkan hubungan dekatnya dengan Iran, dan pada faktanya, AS tidak pernah menjauh dari Iran. Dengan demikian, dimulailah diskusi untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir yang telah disepakati pada 2015. Rekonsiliasi antara Saudi, Iran, dan negara-negara Teluk lainnya pun terealisasi.

AS memprovokasi Rusia dengan menggunakan Ukraina untuk memantik peperangan Rusia-Ukraina. AS juga menjauhkan Rusia dari Cina dan Eropa yang mulai memperkuatnya dan mencegah ketakpatuhannya terhadap Amerika. Kekuatan tiga negara ini dapat menimbulkan bahaya bagi AS sebab berpotensi menyaingi AS di kancah global.

Belum lagi Timur Tengah yang dapat menimbulkan bahaya laten jika umat Islam berada di ambang pendirian Daulah Khilafah dan penggulingan agen murahan Barat yang menjual agama, bangsa, dan negaranya demi kepentingan pribadi melalui posisi palsu serta mencuri kekayaan negara.

Ketika AS telah mengamankan diri dari bahaya Cina dengan mencegahnya bersekutu dengan Rusia, mendukungnya dalam perang Ukraina, mengancamnya jika menyerang Taiwan, mendekatinya dengan penghargaan internasional yang terbatas, berhasil mengamankan berlanjutnya pertempuran di Ukraina, dan menenggelamkan Eropa dalam rawa kehancuran; AS pun kembali menyibukkan diri dengan Timur Tengah. Hal ini demi melaksanakan proyek Solusi Dua Negara yang mengharuskan pemerintah Yahudi, Netanyahu untuk tunduk pada proyek tersebut atau risikonya adalah digulingkan. Oleh karenanya, AS pun menggunakan beberapa cara internal dalam entitas Yahudi dan di Kawasan.

—

Serangan Mujahidin Gaza pada 7 Oktober 2023 dan agresi brutal Yahudi ke Jalur Gaza membuatnya fokus untuk mengelola perang ini. Ini karena gagalnya Solusi Dua Negara ini akhirnya mengekspos kegagalan Amerika 60 tahun silam, kejatuhan negara-negara sebab gagalnya berbagai proyek dan ketakmampuan mereka untuk mengimplementasikan.

Inggris tersingkir dari Timur Tengah ketika proyeknya tentang negara demokratis sekuler Palestina yang menyatukan umat Islam, Kristen, dan Yahudi (yang mirip dengan Lebanon) telah gagal. Prancis jatuh karena tidak mampu memunculkan solusi, begitu pula Rusia. Sebaliknya, negara-negara ini mengadopsi proyek Solusi Dua Negara dan bersegera menjadi antek Amerika supaya tidak kehilangan pengaruh internasional dan sisa keuntungan dari wilayah tersebut.

AS tidak memercayai stabilitas rezim-rezim ini ketika mereka sedang goyah. Revolusi yang pecah pada 2011 adalah bukti terbaik akan hal ini. Mereka bisa jatuh kapan saja dan aliansi ini akan runtuh jika terbentuk, sebagaimana yang terjadi pada pakta yang dibentuk Inggris yang terdiri dari Turki, Irak, Iran, dan Pakistan pada 1955.

Awalnya, Inggris menamainya sebagai Organisasi Pakta Timur Tengah, kemudian diganti dengan nama Pakta Baghdad. Lalu organisasi ini jatuh seiring jatuhnya monarki Irak yang berafiliasi dengannya pada 1958, kemudian diubah kembali menjadi “Pakta Santo”. Ketika rezim Iran yang berafiliasi dengannya jatuh pada 1979, Pakta Santo pun jatuh. Akhirnya, pengaruh Inggris memudar dengan hilangnya sekutu-sekutunya.

Persoalan saat ini adalah AS merasa mempunyai hak untuk mengendalikan wilayah mana pun—khususnya Kawasan Timur Tengah—sekaligus merampas kekayaan negara tersebut dengan berbagai dalih. AS membunuh, menculik, menyiksa, memenjarakan orang tidak bersalah selama puluhan tahun tanpa pengadilan, juga tanpa adanya hak untuk untuk menolak atau melawan. Jikapun ada, ia akan dianggap AS sebagai teroris, penjahat, atau pelanggar hukum internasional juga tatanan dunia.

Seluruh pihak yang meyakini hal ini merasa puas dengan penerapannya, demi adanya perdamaian, keamanan, dan stabilitas di dalam negeri mereka. Khususnya para penguasa negara muslim, juga setiap orang yang turut bergabung dan membukakan akses jalan, udara, dan perairan bagi mereka. Mereka mulai membela kepentingan hal ini, serta mendukung bahwasanya dunia membutuhkan kekuatan. Mereka akan menganggap oknum yang menolak kebijakan AS sama seperti cara AS menganggap oknum-oknum tersebut.

Demikianlah perasaan mereka, perasaan sebagai budak terhina yang senantiasa butuh terhadap tuan yang memperbudak mereka sehingga mereka senantiasa membela sang tuan dan berjuang di jalannya atas nama aliansi dan perjanjian internasional.

Harga diri, kehormatan, loyalitas terhadap umat, keluhuran, serta martabat mereka telah hilang. Mereka menunggu-nunggu pujian dari AS sebagai imbalan karena telah memerangi bangsa sendiri, atas nama perang melawan teroris dan ekstremis. Mereka melambung kegirangan jika presiden atau pejabat AS mana pun berbicara dengan salah seorang dari mereka ketika laporan tahunan mengenai sikap baik rezim.

Nyatanya, sejatinya hal itu justru membuat mereka makin terhina. Ini karena pada dasarnya, memberikan pangkalan militer kepada negara-negara kafir merupakan bagian dari perbuatan haram, juga pengkhianatan terbesar kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman karena dapat menjadikan orang-orang kafir menguasai umat Islam, mengendalikan negara, kekayaan, serta menghalangi mereka dari pembebasan dan kebangkitan.

Melalui ayat-ayat muhkam yang jelas, Allah melarang orang-orang kafir memiliki kesempatan untuk menguasai ataupun menyakiti umat Islam. Allah mewajibkan penerapan seluruh hukum-Nya dan penyampaian risalah-Nya ke seluruh dunia.

Pangkalan-pangkalan asing ini menimbulkan bahaya bagi umat Islam ketika Daulah Khilafah didirikan, dan sangat mungkin dimanfaatkan untuk melawan Khilafah sebagaimana yang mereka manfaatkan untuk melawan umat di Afganistan, Irak, dan Suriah atas nama peperangan terhadap terorisme dan ekstremis.

Itulah sebabnya, ketika berupaya mendirikan Khilafah, umat Islam perlu menciptakan opini publik yang menentang keberadaan pangkalan-pangkalan asing dan mengkriminalisasi sistem yang membolehkan tegaknya pangkalan-pangkalan tersebut. [MNews/Gz]

Sumber artikel: Media Muslim Timur Tengah, Surat Kabar Al-Rayah edisi 488