![[Kabar] Ekonom Mengungkap Sebab Jalan Tol Tidak Bisa Gratis](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/09/TOL-penampakan-dari-udara-arus-mudik-saat-contraflow-di-tol-japek.jpeg)
Muslimah News, NASIONAL — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyo mengakui tidak bisa menerapkan kebijakan tarif tol gratis saat Lebaran sebagaimana dilakukan Pemerintah Malaysia. Ia beralasan kewenangan tarif tol merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan berkaitan dengan keberlangsungan investasi perusahaan.
“(Kebijakan tarif tol gratis) itu kan investasi, investor. Saya pun enggak bisa memerintah,” kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1-4-2024).
Mekanisme Bisnis
Hal tersebut mendapat tanggapan dari ekonom Muhammad Ishak. Ia mengatakan telah terjadi kesalahan paradigma dalam membangun jalan tol sehingga tarif tol tidak bisa digratiskan.
“Pembangunan jalan tol itu menggunakan mekanisme bisnis. Para investor sekaligus sebagai operator tidak mau mengoperasikan jalan tol kalau tidak ada potensi keuntungan yang diharapkan,” ungkapnya di “Kabar Petang: Musim Mudik! Mungkinkah Jalan Tol di Indonesia Bebas Tarif?” di kanal Khilafah News, Selasa (9-4-2024).
Potensi keuntungan, lanjutnya, memiliki kalkulasi sehingga para investor sebelum berinvestasi ke jalan tol yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR atau BPJT selalu mengalkulasi secara finansial.
“Jalan tol memang tidak gratis karena setiap kilometernya harus dibayar kepada operator jalan tol sekaligus sebagai investor (yang membangun sekaligus yang mengoperasikan),” tandasnya.
Ia menambahkan, investor tidak akan pernah mau masuk ke ruas tol yang tingkat pengembalian keuntungannya rendah.
“Makanya belum ada perusahaan swasta yang mau masuk ke Trans Sumatra, kecuali beberapa ruas tol di Medan menuju bandara. Ini menunjukkan bahwa investasi jalan tol adalah investasi bisnis,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa jalan tol memang bukan untuk rakyat jelata, melainkan diperuntukkan untuk yang memiliki kendaraan pribadi atau mobil bus. Pengguna sepeda motor tidak bisa melintas di jalan tol sehingga pengguna terbesar adalah kendaraan pribadi.
“Dan pemilik kendaraan pribadi di Indonesia itu hanya sekitar 10% dari total rumah tangga di Indonesia. Ini eksklusif!” ulasnya.
Ingin Untung
Ia memaparkan, investor domestik maupun investor asing saat melakukan deal-deal pembangunan jalan tol, harus mendapatkan jaminan dari BPJT atau PUPR bahwa mereka itu untung.
“Jadi, mereka sudah memperkirakan kira-kira berapa pendapatannya setiap tahun, berapa tarif yang mereka kenakan, berapa biaya investasinya, dan seterusnya, sehingga didapatlah proyeksi keuntungan. Ketika terjadi inflasi tarifnya akan dinaikkan,” ulasnya.
Ia menambahkan, kenaikan tarif tol ketika terjadi inflasi ini dimaksudkan agar pendapatan investor tidak tergerus.
“Kalau saya mencoba membuka laporan keuangan Jasa Marga 2023, keuntungannya sekitar Rp6,7 triliun. Jadi besar sekali keuntungannya, padahal Jasa Marga hanya sebagian operator jalan tol yang ada di Indonesia. Ini bisnis yang menjanjikan karena pemerintah menjamin pembangunan tol akan terus naik,” paparnya.
Ia pun menyesalkan pembangunan jalan arteri atau jalan umum relatif stagnan, sedangkan pertumbuhan kendaraan terus meningkat. Akhirnya masyarakat “dipaksa” pindah ke jalan tol yang berbayar.
“Artinya, jumlah kendaraan meningkat, permintaan tol meningkat, peluang bisnis pendapatan dari jalan tol ini juga makin tinggi. Makanya orang beramai-ramai untuk membeli jalan tol, khususnya di ruas-ruas yang menguntungkan secara finansial,” jelasnya.
Sebetulnya Mudah
Ia menilai, meski membangun jalan tol itu butuh biaya, sebenarnya untuk menggratiskan jalan tol itu mudah. Ia mencontohkan, biaya investasi pembangunan Tol Trans Jawa sepanjang 761 km adalah sekitar Rp73 triliun dan tarif tolnya sekitar Rp660.000 berdasarkan riset pada 2019.
“Kalau Rp73 triliun kita bagi dengan Rp660.000, maka dibutuhkan sekitar 104 juta kendaraan yang melewati Trans Jawa. Itu sudah balik modal,” tambahnya.
Asumsinya, lanjutnya, jika ada 1,1 juta kendaraan lewat per hari, hanya butuh sekitar tiga bulan untuk balik modal.
“Jadi setelah tiga bulan, pengguna tol mestinya tidak dikenakan charge lagi (gratis). Akan tetapi karena ini investasi, investor mau keuntungan jangka panjang,” cetusnya.
Pelayanan Islam
Ia kemudian membandingkan dengan pelayanan Islam dalam penyediaan jalan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan jalan umum yang bisa diakses oleh siapa pun secara gratis karena jalan merupakan bagian dari kepemilikan umum.
Rakyat, ucapnya, berhak mendapatkan jalan yang aman, murah, dan nyaman. “Bukan hanya murah, tetapi gratis karena jalan milik umum. Negara tidak boleh mengambil tarif kepada konsumen pengguna jalan,” tandasnya.
Ia menerangkan, pembangunan jalan, rumah sakit, pasar, sekolah, universitas, masjid, merupakan kewajiban pemerintah yang dananya diambil dari sumber-sumber pendapatan kepemilikan umum, seperti pertambangan, migas, batu bara, hutan, laut, dan lainnya.
“Kalau pemerintah mau mengadopsi paradigma Islam dalam pengelolaan keuangan negara dan lebih luas lagi mengadopsi Islam sebagai sistem kehidupan di dalam menjalankan negara, maka jalan tol sangat mudah digratiskan untuk seluruh rakyat,” pungkasnya. [MNews/IA]
