Penulis: Dr. Liliek Susilowati
Muslimah News, FOKUS — Kasus memprihatinkan kembali terjadi di negeri ini. Terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang MBKM di Jerman, melibatkan 33 perguruan tinggi (PT) dan 1.047 mahasiswa sebagai korbannya.
Kegiatan magang ini merupakan Program Ferienjob di Jerman, yaitu program resmi di Jerman yang setiap Oktober—Desember merekrut mahasiswa untuk bekerja mencari tambahan uang saku dan sebagainya.[1]
Kerja yang ditawarkan Ferienjob adalah kerja yang mengandalkan tenaga fisik, seperti mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara (porter). Ferienjob bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di berbagai perusahaan Jerman.
Dalam program magang berkedok MBKM ini, mahasiswa diberi iming-iming gaji Rp20 juta—30 juta per bulan dan ini merupakan program MBKM Mandiri dari kampus. Program ini ditawarkan oleh PT SHB dan CV-Gen ke kampus-kampus di Indonesia. Mahasiswa membayar Rp150 ribu sebagai uang pendaftaran ke CV-Gen, 150 Euro untuk LoA, dan 200 Euro untuk pembuatan approval otoritas Jerman atau working permit kepada PT SHB.
Mahasiswa juga harus membayar dana talangan sebesar Rp30juta—50 juta yang akan dipotong dari gaji mahasiswa. Tersebab masuk program MBKM, mahasiswa juga diiming-imingi konversi menjadi 20 SKS dari program magang ini.
Dengan tawaran di atas, mahasiswa pun berbondong-bondong menyambutnya, apalagi ini mereka anggap sebagai “program resmi” dari kampus. Konversi dari magang itu sendiri seolah menjadi “kebahagiaan” tersendiri bagi mereka karena dapat menjadi jalan untuk menghindari mata kuliah yang dianggap sulit dan digantikan dengan nilai hasil magang.
Tidak sedikit kasus konversi yang sebenarnya tidak linier atau bahkan jauh dari core keilmuan. Namun, itu semua malah dianggap angin segar oleh mahasiswa, apalagi diikuti mindset bahwa dengan magang, mahasiswa bisa jalan-jalan, healing, apalagi ini keluar negeri, dan itu adalah Jerman, salah satu negara maju.
Mengapa Jerman? Ini karena Jerman merupakan salah satu negara yang memberikan penilaian akreditasi terhadap PT di Indonesia yang sangat didambakan oleh berbagai PT di Indonesia, yaitu terakreditas ASIIN. Ini seirama dengan program pemeringkatan WCU bagi PT yang salah satu indikatornya adalah adanya kerja sama kampus dengan asing.
Program ini juga merupakan keberlanjutan dari program-program sebelumnya, yaitu KBE, triple helix, penta helix, dan heksa helix, berlanjut dengan MBKM yang di dalamnya sarat kepentingan industri dalam dunia pendidikan.
Mengupas Paradigma Sistemis
Kasus TPPO yang melibatkan 33 PT ini tentu memunculkan pertanyaan besar, bagaimana bisa PT secara massal melakukan kesalahan yang sama, yaitu “tidak sadar” kalau program Ferienjob ini merupakan TPPO berkedok MBKM? Ini jelas menunjukkan adanya paradigma sistemis yang salah.
Oleh karenanya, paradigma sistemis MBKM ini wajib dikupas tuntas. Apa benar program MBKM ini untuk kepentingan mahasiswa? Mengapa program MBKM dimunculkan secara masif dan pelaksanaannya seolah “dipaksakan” di kampus?
Wajar kalau kampus kehilangan kontrol atas hal ini, mengingat kampus juga dikejar-kejar nilai akreditasi dan WCU yang salah satu tolok ukurnya adalah adanya kerja sama dengan luar negeri. Semua ini notabene diaruskan oleh pemerintah dalam aturan-aturan yang harus dijalankan oleh PT.
Kasus ini tidak boleh dicukupkan hanya dengan menyalahkan pihak kampus yang terlibat semata, melainkan pemerintah sebagai pencetus ide, apalagi negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Program-program pendidkan yang dirancang negara tidak boleh memunculkan multitafsir di kalangan pelaksana, atau bahkan membuka celah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, negara berkewajiban mengurusi rakyatnya yang kepengurusannya ibarat orang tua yang mengurusi anaknya.
Kesalahan mendasar dari semua itu ada pada tujuan pendidikan yang hanya berorientasi pada kerja atau materi—yang ini merupakan implikasi logis dari sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini.
Pendidikan dalam Pandangan Islam
Dalam pandangan Islam, pendidikan bertujuan untuk membangun generasi berkepribadian Islam yang kuat; paham akan peran, hak, dan kewajiban masing-masing; yang darinya tercetak generasi penjaga peradaban bangsa, unggul sains dan teknologinya, peduli persoalan di sekitarnya, menjaga negerinya dari kerusakan multidimensi, bisa mencukupi kebutuhan negerinya dengan teknologi yang dimiliki; dan lain-lain.
Untuk mencetak itu semua, perlu adanya kurikulum yang terintegrasi yang dirancang oleh negara dengan melibatkan para pakar saintek dan ulama dengan tolok ukur halal-haram, serta siap menyambut seluruh seruan Allah Taala. Firman-Nya dalam QS Al-Baqarah: 33, “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”
Kurikulum harus mampu menjawab ayat tersebut, yaitu membekali bagi laki-laki keterampilan untuk kehidupan, serta menyiapkan fasilitas kemudahan mencari kerja. Anak perempuan juga dipersiapkan agar memiliki keterampilan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Aktivitas peningkatan keterampilan ini harus termaktub dalam kurikulum yang disiapkan negara sejak dini, bukan program dadakan sebagaimana terjadi sekarang.
Berkaitan dengan seruan Islam, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR Ibnu Majah dari Anas ra.), maka negara harus menjamin pendidikan bisa terakses oleh seluruh warga negaranya. Tersebab Allah sudah mewajibkan, tentu Allah juga memerintahkan sesuatu yang memastikan kewajiban itu terlaksana bagi seluruh rakyatnya, salah satunya adalah menggratiskan biaya pendidikan.
Tidak hanya menggratiskan, seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen maupun infrastruktur berikut sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara.
Realistis dan Praktis
Segala yang diserukan oleh Islam ini bukan konsep semata, melainkan sudah pernah direalisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama kurang lebih 13 abad dalam bingkai Khilafah yang dipimpin seorang khalifah. Nabi saw. bersabda, “Imam adalah bagaikan penggembala dan ialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (HR Muslim).
Sejak abad IV H, para khalifah membangun berbagai kampus dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana prasarananya, seperti perpustakaan, auditorium, asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, kampus tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan.
Di antara kampus terpenting adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah Mustanshiriyah didirikan oleh Khalifah Al-Mustanshir abad VI H dengan fasilitas lengkap. Selain memiliki auditorium dan perpustakaan, lembaga ini juga dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya siap di tempat.
Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan (Khalifah) Muhammad Al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul), Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu.[3]
Tentu saja semua butuh dana besar bagi negara untuk memberikan berbagai pelayanan tadi. Namun, Allah juga telah melengkapinya dengan mekanisme ekonomi untuk menjalankan tugas negara tersebut, salah satunya adalah dengan kepemilikan umum atas SDA yang hanya boleh dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Hasil SDA ini menjadi salah satu sumber dana di baitulmal Khilafah. Dari SDA saja, jika dikelola negara untuk rakyatnya, negara akan sanggup memberikan seluruh pelayanan prima seperti di atas.
Khatimah
Sudah selayaknya kaum muslim menundukkan diri untuk bermunajat memohon petunjuk Allah agar dapat menemukan solusi hakiki atas masalah yang makin rumit di negeri ini. Hanya dengan kembali pada segala yang Rasulullah wariskan—yang itu datang dari Allah Zat Maha Benar—sajalah semua problem negeri ini akan terurai.
Sangat mudah untuk melihat bahwa negeri ini diambang kehancuran. Allah tentu akan meminta pertanggungjawaban kita semua atas kondisi ini. Akankah kita berdiam diri? Sungguh, problem di dunia pendidikan ini berkelindan dengan sistem lainnya. Alhasil, kita semua membutuhkan sistem sahih yang datang dari Allah, yakni menerapkan Islam kafah yang dengannya kemuliaan dunia akhirat akan kita dapatkan. Wallahualam. [MNews/Gz]
Daftar Pustaka
[1]. Bareskrim Polri sebut “ferienjob” adalah program resmi di Jerman – ANTARA News
[3]. Pembiayaan Pendidikan dalam Islam « khilafah islamiyah (wordpress.com)
