Muslimah News, NASIONAL – Akademisi Dr. R.A. Vidia Gati, S.E. Ak., M.E.I. menyayangkan adanya surat teguran yang tidak menginginkan adanya perkampungan dalam desain IKN dan perintah untuk membongkar rumah warga karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pembangunan IKN.
Dalam keterangannya kepada MNews, Senin (25-3-2024), ia menjelaskan, memang dalam perkembangannya surat ini telah dicabut, tetapi warga tetap akan dipindahkan. “Ini karena lahan warga menjadi bagian yang akan dibangun untuk fasilitas negara,” ucapnya.
Apalagi, lanjutnya, jika melihat konsep pembangunan berdasarkan pedoman bangunan cerdas yang diluncurkan oleh Otorita Ibu Kota Nasional (OIKN), maka konsepnya tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memadukan teknologi dalam merancang ibu kota yang modern dan berkelanjutan.
Menyakitkan
Jelas, ungkapnya, rumah-rumah warga tidak akan sesuai dengan konsep ini. “Bahkan yang lebih menyakitkan, pada kesempatan lain, justru warga Singapura ditawarkan agar mau tinggal di IKN sebagai solusi mahalnya harga rumah di Singapura. Padahal dalam pembangunan IKN ini, warga sendiri yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk bisa tinggal di dalamnya,” ujarnya.
Lebih lagi, katanya, posisi penduduk menjadi lemah karena kepemilikan atas tanah menganut prinsip Domein Verklaring yang menyatakan bahwa barang siapa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah, tanah tersebut menjadi tanah pemerintah.
“Artinya, meskipun mereka sudah tinggal lebih dahulu dibandingkan proyek IKN, tetapi jika tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, mereka harus siap meninggalkan tempat tinggalnya karena dianggap tidak berhak memiliki lahan tersebut,” ulasnya.
Pengaturan Islam
Menurut Vidia, hal ini sangat kontras dengan pengaturan Islam. “Pertama, pengakuan kepemilikan lahan dalam Islam sangatlah sederhana, Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki lahan yang mati dan tidak berpemilik dengan syarat ia akan mengolah, menanami dan memproduksinya,” tuturnya mengutip hadis riwayat Imam Bukhari, “Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”
Oleh karenanya, ia menyampaikan, siapa saja yang datang sesudah orang yang pertama kali menghidupkan lahan tersebut, tidak berhak “memaksanya” untuk pindah.
“Dalam perspektif hukum Islam, warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur yang sudah tinggal puluhan tahun sah dikatakan sebagai pemilik, meskipun tidak didukung oleh bukti kepemilikan secara tertulis,” jelasnya.
Kedua, sebutnya, penghormatan dan perlindungan terhadap kepemilikan individu. “Dalam hadis riwayat Muslim terdapat ancaman bagi orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak, ‘Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengimpitnya degan tujuh lapis tanah (bumi).’,’” paparnya.
Selain persoalan kepemilikan, ia mengkritisi kehadiran investor yang tampak lebih diistimewakan dibandingkan rakyat sendiri.
“Investor yang bersedia melakukan investasi di IKN akan mendapatkan fiscal incentives. Padahal insentif semacam tax holiday akan mengurangi potensi penerimaan pajak, sedangkan pembangunan IKN sendiri membutuhkan dana yang sangat besar, yaitu Rp466 triliun,” ucapnya.
Dengan demikian, tegasnya, persoalan agraria ini akan terus berulang selama penyelesaiannya tidak menggunakan syariat Islam.
“Syariat Islamlah yang menjamin dan melindungi hak warga negara dengan memberikan perlindungan terhadap kepemilikan mereka. Negara harus hadir dan berada di posisi warganya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka termasuk kebutuhan tempat tinggal. Dengan begitu, semua merasa tenang dan tidak merasa khawatir lahan miliknya dicabut atas nama proyek strategis nasional,” tandasnya. [MNews/Ruh]
